POST-CONFLICT PEACEBUILDING 2009 - Propatria Institute

paska-konflik, disertai rancangan kerangka kerja pembangunan perdamaian dengan parameterdan indikator yang jelas, sangat diperlukan untuk memajukan pembangunan perdamaian.Peran Masyarakat Sipil Lebih ProaktifMasyarakat sipil di Indonesia sejauh ini telah banyak terlibat dalam penciptaan perdamaian diberbagai daerah. Berbagai pengalaman selama ini menunjukkan masyarakat sipil memilikiperan khusus di bidang ini, terutama dalam membuka bergulirnya dialog, berlangsungnyanegosiasi, tercapainya perjanjian damai, penghentian kekerasan, dan mendorong de-eskalasikonflik di masyarakat. Di Aceh, misalnya, sejak awal perdamaian bergulir, baik dalam perjanjianGeneva maupun Helsinki, masyarakat sipil aktif terlibat membuka ruang dialog, menjembatanipihak berkonflik, GAM dan pemerintah RI, hingga akhirnya tercapai kesepakatan damai 22 .Demikian pula di daerah-daerah lain, di Maluku, Maluku Utara, dan Poso, dan daerah-daerahlain dilanda konflik komunal etnis-agama, masyarakat sipil berperan penting, bersama dengankelompok-kelompok strategis lainnya, pemerintah, TNI-POLRI, dalam penciptaan danpembangunan perdamaian.Namun, setidaknya dari pengalaman selama lima tahun terakhir, sejak konflik mulai mereda didaerah, peran masyarakat sipil dalam pembangunan perdamaian semakin lama tampaksemakin menurun. Padahal, tantangan pembangunan perdamaian dihadapi masyarakat paskakonflikmasih sangat besar. Daerah paska-konflik di Indonesia pada umumnya membutuhkanpercepatan pemulihan dan pembangunan perdamaian. Memastikan agar perjanjian damaiberjalan, mencegah agar konflik tidak kembali muncul, pemulihan, reintegrasi dan stabilisasikomunitas, penciptaan kondisi keamanan kondusif bagi perdamaian jangka panjang, danmendorong berlangsungnya konsolidasi perdamaian, merupakan beberapa langkah pentingharus dilakukan di masa paska-konflik.Belajar dari refleksi pengalaman praktis pencegahan konflik dan pembangunan perdamaiandilakukan masyarakat sipil selama ini maka penting kemudian untuk ditemukan peran terbaikseharusnya dilakukan masyarakat sipil menjawab tantangan perdamaian ini. Masyarakat sipilmemiliki potensi besar untuk menumbuhkembangkan perdamaian dari karakternya yang selalumenghargai perkembangan masyarakat secara genuine, komitmennya yang tinggi padakemanusiaan, perkembangan budaya sipil (civic culture), tolerasi dan kemajuan peradaban 23 .Fleksibilitas dan genuinitas dalam berinisiatif, berkreasi, melakukan inovasi-inovasi danimprovisasi-improvasi dalam memecahkan masalah-masalah pembangunan di masyarakat,merupakan potensi penting dimiliki masyarakat sipil untuk membangun perdamaian.Di era demokratisasi sekarang masyarakat sipil diharapkan berperan lebih besar untukmendorong tumbuhnya pembangunan perdamaian. Memasuki alam demokrasi, masyarakat sipildiharapkan berkembang semakin dinamis dalam arena politik lebih bebas dan terbuka,mengorganisir diri masuk ke ranah politik, mengekspresikan kepentingan warga negara dalampolitik. Perkembangan demikian penting didorong sehingga masyarakat sipil semakin mampumembangun perdamaian. Namun, ditengah dinamika politik yang semakin meningkat itu, peransipil dalam pembangunan perdamaian sesungguhnya masih sangat lemah dan harusditingkatkan. Selain karena sangat bervariasinya kelompok kepentingan dalam masyarakat sipil,22 Lihat Otto Syamsuddin Ishak, ‘Position Map: The Civilian Figure in the Dynamic Peace Process in Aceh’, dalamKamarulzaman Askandar dan Ang Ming Chee (eds), Building Peace in Aceh, Problems, Strategies, and Lessons fromSri Lanka, and Northern Ireland, Forum Asia, SEACSN, dan IDR, 2005.23 John Keane, Global Civil Society, MacMillan Press, 1998.39