indonesia1210inWeb

H UMAN R I G H TS WATCH
350 Fifth A%en$e, 34 th Floor
Ne& York, NY 10118ˇ32
www.hrw.org
(Depan) Komandan Operasi Wilayatul Hisbah Aceh Barat (polisi Syariah) duduk
antara seorang pria dan wanita muda yang belum menikah, mereka ditahan karena
diduga melanggar hukum “khalwat” Aceh yang terinspirasi dari hukum Syariah.
(Belakang) Seorang petugas Wilayatul Hisbah (polisi Syariah) di Banda Aceh
memberikan peringatan lisan kepada para perempuan yang diberhentikan di
sebuah pos pemeriksaan karena mengenakan pakaian yang memperlihatkan
bentuk tubuh mereka yang diduga merupakan pelanggaran dalam hukum Acehyang
terinspirasi hukum Syariah yang mengharuskan semua umat Islam untuk
memakai “busana Muslim.”
H U M A N
R I G H T S
W A T C H
Aceh, satu-satunya di antara provinsi-provinsi di Indonesia, telah secara eksplisit diberi wewenang oleh hukum nasional untuk mengadopsi
hukum lokal Syariah. Sementara para pendukung mengatakan bahwa undang-undang tersebut harus mempromosikan kesejahteraan sosial
dan harmoni komunal, kedua UU tersebut digunakan untuk mengambil hak banyak orang untuk membuat keputusan pribadi yang menjadi
pusat perilaku hidup mereka dan ekspresi iman, identitas, dan moral mereka. Salah satu hukum melarang "khalwat," dimana dalam keadaan
tertentu itu merupakan pelanggaran pidana bagi individu yang belum menikah dari jenis kelamin berlawanan untuk bergaul bersama. Hukum
lainnya menetapkan persyaratan umum cara berpakaian pada semua umat Islam: walaupun aturan tata berpakaian di permukaannya
tampak netral secara gender, dalam prakteknya restriksi yang jauh lebih berat ditetapkan pada wanita dibandingkan pada pria.
Menegakkan Moralitas mendokumentasi pengalaman individu-individu di Aceh yang telah dituduh melanggar kedua undang-undang. Ini
menunjukkan bagaimana hukum melanggar perlindungan konstitusional Indonesia untuk hak-hak dasar serta hukum hak asasi manusia
internasional.
Laporan itu juga mendokumentasikan kasus-kasus terbaru di mana polisi Syariah, polisi reguler, dan individu telah menegakkan hukum
dengan cara yang kasar. Hukum diterapkan secara sewenang-wenang dan selektif, dan terutama mempengaruhi wanita, orang miskin, dan
pemuda-pemudi. Beberapa tersangka telah dipukuli atau disiksa.
Menegakkan Moralitas mendesak pihak berwenang Indonesia dan Aceh untuk mencabut dua undang-undang tersebut dan memastikan
bahwa semua peraturan daerah diberlakukan di seluruh Indonesia, termasuk yang konon berdasarkan Islam, agar memenuhi kewajiban hak
asasi manusia Indonesia.