indonesia1210inWeb

More documents

Recommendations

Info

puasanya selama bulan Ramadhan, dan mengenakan busana Islami. 60 Dari 3.701 pelanggaran Syariah yang dicatat oleh WH selama tahun 2009, 2.689 di antaranya berkenaan dengan Qanun No. 11/2002, dan 836 berkenaan dengan Qanun No. 14/2003. 61 Di Banda Aceh, ibukota Provinsi, petugas-petugas WH menegakkan hukum Syariah secara konsisten sejak Gubernur Irwandi berkuasa pada tahun 2007—mereka mencatat adanya 992 pelanggaran Syariah pada tahun 2007, 894 pelanggaran pada tahun 2008, dan 920 pelanggaran pada tahun 2009. 62 Sementara tingkat penegakan hukum tertinggi di Banda Aceh adalah di tingkat provinsi, sedangkan di tingkat kabupaten/kota hampir tidak pernah menegakkan Perda-perda tersebut. WH mencatat adanya 836 pelanggaran larangan “perbuatan bersunyi-sunyian” di seluruh Aceh selama 2009. Daerah-daerah dengan jumlah pelanggaran tertinggi termasuk Kota Lhokseumawe, Kabupaten Pidie dan Gayo Lues, dan Banda Aceh. Bukti tersebut menunjukkan bahwa jumlah orang yang ditahan oleh anggota WH dan polisi mungkin lebih besar. Pelanggaran Syariah yang Dicatat oleh WH Selama 2009 63 60 Qanun No. 11/2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam dalam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam, Pasal 13(1). 61 Satpol PP-WH Aceh, "Report of Data on Breaches of Sharia Laws in the Province in Aceh in 2009 [Laporan Data Pelanggaran Hukum Syariah di Provinsi Aceh Selama 2009].” Sebagaimana dicatat oleh Human Rights Watch. 62 “Ada 920 Pelanggar Syriat Islam di Aceh,” Serambi Indonesia, 4 Januari 2010. 63 Ibid. 25 Human Rights Watch | Desember 2010
Pelanggaran Syariah yang Dicatat oleh WH Selama 2009 (di Tingkat Kabupaten/Kota) 64 Partisipasi Masyarakat dalam Penegakan Syariah dan Penyelesaian Perselisihan secara Adat WH bukanlah satu-satunya institusi yang bertanggung jawab menegakkan Syariah di Aceh. Tidak hanya WH dan polisi, masyarakat juga didorong menegakkan larangan perbuatan bersunyi-sunyian dan penyelesaian dugaan perbuatan bersunyi-sunyian melalui mekanisme penyelesaian adat. Sistem hukum Syariah tumpang tindih dengan sistem hukum adat Aceh. Adat adalah seperangkat aturan yang tidak terkodifikasi yang dapat berbeda dari satu kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat yang lain dan yang ditegakkan oleh pemimpin masyarakat dalam prosedur penyelesaian perselisihan secara tradisional. Kebiasasan dan standar adat di Aceh sangat dipengaruhi oleh Islam dan berkaitan erat dengan prinsip-prinsip Syariah. 65 Sistem adat memainkan peranan penting dalam penyelesaian perselisihan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Aceh. 66 64 Satpol PP-WH Aceh, "Report of Data on Breaches of Sharia Laws in the Province in Aceh in 2009 [Laporan Data Pelanggaran Hukum Syariah di Provinsi Aceh Selama 2009]." Sebagaimana dicatat oleh Human Rights Watch. 65 Qanun No. 7/2000 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat mendefinisikan adat sebagai “aturan atau perbuatan yang bersendikan Syariat Islam yang lazim dituruti, dihormati, dimuliakan sejak dahulu dan dijadikan sebagai landasan hidup.” 66 UNDP Indonesia, “Access to Justice in Aceh [Akses Terhadap Keadilan di Aceh],” hlm. 49 (“adat terus menjadi sistem peradilan di Aceh yang diandalkan oleh masyarakat Aceh untuk menyelesaikan permasalahan mereka”). Menegakkan Moralitas 26
Page 1 and 2: Indonesia Menegakkan Moralitas Pela
Page 3 and 4: Copyright © 2010 Human Rights Watc
Page 5 and 6: VI. Penegakan Hukum tentang Khalwat
Page 7 and 8: Mesum: arti harafiahnya, “ketidak
Page 10 and 11: I. Ringkasan Ibu saya menjemput say
Page 12 and 13: khalwat (mesum) Aceh (atau secara h
Page 14 and 15: Dalam beberapa kasus yang diinvesti
Page 16 and 17: mengatakan bahwa saya boleh mengena
Page 18 and 19: internasional. Komite Hak Asasi Man
Page 20 and 21: mereka. Kami menggunakan nama alias
Page 22 and 23: II. Latar Belakang Syariah, agama k
Page 24 and 25: Pada tahun 2001, para pembuat kebij
Page 26 and 27: Reaksi GAM terhadap Penerapan Hukum
Page 28 and 29: Syariah menjadi melakukan penyelidi
Page 30 and 31: hukum tidak bisa berlaku tanpa tand
Page 32 and 33: pelatihan tentang bagaimana menahan
Page 36 and 37: Qanun No. 14/2003 menyatakan bahwa
Page 38 and 39: Polisi tidak menanyakan siapapun ma
Page 40 and 41: Kejadian itu sangat traumatis bagi
Page 42 and 43: Nita dan Azhar 73 Nita, 19, mahasis
Page 44 and 45: ulan November 2010, petugas ketiga
Page 46 and 47: sunyian” didefinisikan secara lua
Page 48 and 49: ada standar, dan saya tidak suka de
Page 50 and 51: Seusai “pengakuannya,” petugas-
Page 52 and 53: dan privasi perempuan dan anak pere
Page 54 and 55: ada pengangkatan kepala universitas
Page 56 and 57: VI. Penegakan Hukum tentang Khalwat
Page 58 and 59: ersunyi-sunyian” menyebabkan bebe
Page 60 and 61: kamar ruang tidur dan melihat laki-
Page 62 and 63: menangkap tersangka khalwat akan di
Page 64 and 65: kepada Human Rights Watch bahwa, da
Page 66 and 67: menyelidiki kejadian semacam itu ma
Page 68 and 69: mencari penyelesaian yang sesuai de
Page 70 and 71: dengan Hukum Khalwat, penegakan huk
Page 72 and 73: Salah seorang pahlawan Aceh, [Cut N
Page 74 and 75: Perempuan-perempuan transjender di
Page 76 and 77: dengan penerapan persyaratan berbus
Page 78 and 79: VIII. Standar-standar Hukum Qanun N
Page 80 and 81: tidak keras.… Hukum Islam adalah
Page 82 and 83: pembelaan Islam.194 Pemerintah prov
Page 84 and 85:
diterapkan secara non-diskriminatif
Page 86 and 87:
tertentu. 216 CEDAW mewajibkan nega
Page 88 and 89:
untuk Penyiksaan dan Perlakuan Lain
Page 90 and 91:
Kepada Gubernur Aceh IX. Rekomendas
Page 92 and 93:
• Menyediakan dana yang memadai b
Page 94 and 95:
Kepada Pemerintah Amerika Serikat,
Page 96 and 97:
Terima kasih karena telah memberika
Page 98 and 99:
HUMAN RIGHTS WATCH 350 Fifth Avenue
Page 100 and 101:
3. Apakah Anda setuju jika WH menga
Page 102 and 103:
Page 104 and 105:
Dari data tersebut, berapa banyak l
Page 106 and 107:
Page 108 and 109:
dibawah lima (5) tahun. Apakah Anda
Page 110 and 111:
XI. Ucapan Terima Kasih Laporan ini
show all

indonesia1210inWeb

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?