indonesia1210inWeb

II. Latar Belakang
Syariah, agama kita, telah bercampur dengan politik. Ini adalah akar
masalahnya. Selama 29 tahun, Aceh tidak memiliki hukum apapun—tidak ada
hukum, tidak ada aturan. Di sini, kamu bisa melakukan apapun yang kamu
mau. Kamu mau membunuh, kamu mau memukul, kamu mau merampok,
kamu mau membakar rumah? Oke! Tidak ada hukum, tidak ada pertanyaan,
tidak ada masalah. Siapa melakukan apa? Lupakan saja.... Lalu masyarakat
berkata, “Berikan kami hukum.” Hal itu bukanlah semata karena kami yakin
bahwa cara hidup kita harus sesuai dengan Syariah. Syariah telah ada selama
beratus-ratus tahun ... bahkan adat istiadat dan tradisi setempat kami diambil
dari Syariah. Itu semata agar ada hukum positif yang bekerja pada kami, di
antara kami, di tengah kami.
– Prof. Yusni Sabi, mantan rektor IAIN Al-Raniry Aceh
Provinsi Aceh di Indonesia, sering disebut sebagai “Serambi Mekah,” dianggap sebagai
tempat dimana Islam pertama kali memasuki Asia Tenggara. Terletak di ujung barat laut pulau
Sumatra, Aceh merupakan tempat pendaratan alamiah bagi para pedagang Islam yang
bepergian melalui Selat Malaka. Pada tahun 800, kepercayaan mereka telah merajai daerah
tersebut. Islam kemudian tersebar ke berbagai tempat lain di Indonesia dan akhirnya menjadi
agama yang dominan di negara yang saat ini memiliki populasi terbanyak keempat di dunia.
Walaupun ada berbagai kepercayaan di Aceh sebagaimana di daerah lain, kepercayaan Islam
yang kuat tetap menjadi aspek identitas yang penting bagi banyak orang Aceh.
Hubungan antara Islam dan Negara memainkan peranan penting dalam konflik bersenjata di
Aceh selama 60 tahun terakhir. Pada tahun 1950an, para pemuka agama di Aceh dipimpin
oleh ulama, termasuk Teungku M. Daud Beureueh melawan Pemerintah Pusat untuk
mendirikan negara Islam sebagai bagian dari pemberontakan yang lebih luas di Indonesia,
atau yang lebih dikenal sebagai pemberontakan Darul Islam (Rumah Islam). 1 Konflik berakhir
di Aceh pada tahun 1962 ketika Pemerintah Indonesia memberikan hak khusus kepada
provinsi tersebut, termasuk “otonomi luas” dalam hal agama dan adat istiadat dan hak untuk
1 Gerakan Darul Islam dibentuk pada tahun 1942 di Jawa Barat oleh para pejuang Muslim yang bertujuan untuk mendirikan
sebuah negara independen berbasis hukum Islam, dan akhirnya terdiri dari kelompok-kelompok di berbagai daerah, termasuk
Aceh, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan dan JawaTengah. Awalnya, gerakan ini bergabung dengan gerakan yang
memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dari Belanda. Setelah Republik Indonesia terbentuk pada tahun 1945, Presiden
Sukarno menjadikan Indonesia sebagai negara sekuler, dan berbagai fraksi gerakan Darul Islam mengangkat senjata melawan
Pemerintah Pusat dalam pemberontakan Darul Islam. Berbagai kelompok daerah yang termasuk dalam gerakan ini secara
bertahap ditekan oleh Pemerintah antara tahun 1957-1965.
13 Human Rights Watch | Desember 2010