indonesia1210inWeb

dan privasi perempuan dan anak perempuan. 95 Tindakan semacam itu juga tidak diperlukan,
karena tidak ada alasan medis atau forensik yang sah dan dapat diterima atas
penyelenggaraan tes semacam itu dan hal tersebut diskriminatif terhadap perempuan. 96
Para petugas WH juga menerapkan Hukum Perbuatan Bersunyi-sunyian kepada anak-anak.
Menurut Marzuki, Kepala WH Aceh, “banyak” dari mereka yang ditahan dan diselidiki oleh
WH atas tuduhan melakukan “perbuatan bersunyi-sunyian” berusia, seperti Sri, ”sekitar 17
tahun.” 97 Media-media di Aceh memberitakan beberapa contoh dalam setahun terakhir ini
dimana petugas WH menahan anak-anak berusia antara 15 dan 18 tahun atas tuduhan
“perbuatan bersunyi-sunyian.” 98 Penahanan anak-anak atas tuduhan bahwa mereka telah
melanggar Hukum Perbuatan Bersunyi-sunyian sangat bermasalah menurut hukum hak
asasi manusia, yang sebagaimana hukum nasional Indonesia, menyatakan bahwa anakanak
boleh ditahan “hanya sebagai upaya terakhir.” 99
Stigmatisasi dan Dampak Lain Akibat Pelarangan “Perbuatan Bersunyisunyian”
Baik perempuan dan laki-laki yang ditahan oleh WH atau polisi atas tuduhan “perbuatan
bersunyi-sunyian” mengalami berbagai konsekuensi sosial, personal dan profesional yang
negatif paska pembebasannya. Konsekuensi-konsekuensi tersebut termasuk stigmatisasi,
95
Lihat Laporan Interim Pelapor Khusus kepada Komisi Hak Asasi Manusia terkait pertanyaan tentang penyiksaan dan
perlakuan atau hukum lain yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat, A/55/290, 11 Agustus 2000,
http://www.un.org/documents/ga/docs/55/a55290.pdf (diakses pada tanggal 13 Mei 2010), hlm. 7 (temuan bahwa tes
keperawanan adalah bentuk penyiksaan yang spesifik jender).
96
Tes keperawanan adalah pemeriksaan ginekologis yang dilakukan untuk menetapkan status selaput dara (hymen) dimana
robeknya selaput dara, terlepas dari apakah hal tersebut akibat hubungan seksual atau tidak, dianggap sebagai tanda hilangnya
keperawanan. Pemeriksaan selaput dara ini tidak memiliki landasan hukum atau medis, dan sebaliknya menunjukkan asumsi
yang salah terhadap status keperawanan korban dan kesalahpahaman yang sering didapati terkait pembuktian keperawanan
secara medis. Para ahli membenarkan bahwa kondisi selaput dara perempuan tidak dapat menjadi indikato yang dapat dipercaya
terkait hubungan seksual yang baru-baru saja dilakukan dan sifat hubungan seksual tersebut, secara sukarela atau tidak. Tingkat
elastisitas, ketahanan dan ketebalan selaput dara, letaknya yang di lubang vagina, dan akibatnya kerentanan untuk robek dan
memar, berbeda antara satu orang dengan yang lainnya. Human Rights Watch, Libya: A Threat to Society? [Libya: Ancaman bagi
Masyarakat?], 27 Februari 2006, http://www.hrw.org/en/node/11468/section/6#_ftn82 (mengutip wawancara dengan Dr. Greg
Larkin, Professor of Emergency Medicine di University of Texas Southwestern Medical Center, 14 Februari 2006) (diakses pada
tanggal 31 Agustus 2010).
97
Wawancara Human Rights Watch dengan Marzuki Abdullah, Kepala WH Aceh, Banda Aceh, 19 Mei 2010.
98
Media melaorkan penangkapan ”perbuatan bersunyi-sunyian” oleh WH selama 2009 dan awal 2010 dan mencatat bahwa
kadang-kadang setidaknya salah seorang dari pasangan yang ditangkap berusia di bawah 18 tahun. “WH Pergoki Pasangan
Mesum dalam Bus Sekolah,” Serambi Indonesia, 29 April 2009 (perempuan berusia 16 tahun ditangkap di Sabang); “4 Pria 1
Wanita Diarak Warga,” Serambi Indonesia, 1 Desember 2009 (perempuan berusia 16 tahun dan laki-laki berusia 15, 17 dan 18
ditangkap di Aceh Tengah); “Pekerja Salon Garap Brondong,” Serambi Indonesia, 22 Februari 2010, (laki-laki berusia 17 tahun
ditangkap).
99
Konvensi tentang Hak-hak Anak (CRC), diadopsi pada tanggal 20 November 1989, G.A. Res. 44/25, annex, 44 U.N. GAOR
Supp. (No. 49) di 167, U.N. Doc. A/44/49 (1989), mulai berlaku pada tanggal 2 September 1990, Pasal 37(b); UU No. 39/1999
tentang Hak Asasi Manusia, pasal 66.
43 Human Rights Watch | Desember 2010