indonesia1210inWeb

tidak keras.… Hukum Islam adalah tentang kesejahteraan, bukan tentang gangguan terhadap
hak orang. Islam dapat menjadi kekuatan untuk berubah bagi kebaikan masyarakat. [Tapi]
reformasi dan transformasi ini tidak dapat dilakukan dengan kekerasan.”180 Yusni Sabi
sepakat; ia mengatakan, “hak asasi manusia tentu saja sesuai dengan Islam, tidak ada
pertanyaan tentang itu.… Ajaran Islam paling dasar sesuai dengan hak asasi manusia.…
Syariah yang sebenarnya [adalah]: ‘Melakukan hal-hal baik bagi tetanggamu, saudaramu.’
Tapi karena kita berpikiran sempit, kita hanya memusatkan pada hal-hal kecil.”181
UUD 1945 Indonesia (Undang-undang Dasar Republik Indonesia (1945)) secara luas
melindungi kebebasan berekspresi dan berasosiasi. Pasal 28E menyatakan:
1. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya…
2. Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran
dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
3. Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan
pendapat.
UUD 1945 mengakui hak kebebasan beragama dalam Pasal 29, yang menyatakan bahwa
“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masingmasing
dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.” 182 Pasal 28I
menyatakan bahwa hak kebebasan berpikir dan berhati nurani, dan kebebasan beragama
adalah hak-hak “yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.” 183 UUD 1945
menegaskan hak atas kepastian hukum dan ”perlakuan yang sama di hadapan hukum, dan
“untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat
manusia.” 184 UUD 1945 juga menjamin bahwa setiap orang memiliki hak untuk bebas “dari
perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan
perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.” 185
UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan ketentuan-ketentuan ini 186 dan
menjamin hak kebebasan dari penangkapan dan penahanan sewenang-sewenang. 187 UU
180 Wawancara Human Rights Watch dengan Mohammad Nazar, Wakil Gubernur Aceh, Banda Aceh, 18 Mei 2010.
181
Wawancara Human Rights Watch dengan Yusni Sabi, Banda Aceh, 18 Mei 2010.
182
Undang-undang Dasar Republik Indonesia (1945), Pasal 29(2).
183
Ibid., Pasal 28I
184
Ibid., Pasal 28D; Pasal 28G
185
Ibid., Pasal 28I; Pasal 28B (menyebutkan bahwa setiap anak memiliki hak ”atas perlindungan dari kekerasan dan
diskriminasi”).
186
Undang-undang No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia menjamin kebebasan memeluk dan menjalankan agama dan
untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing dan menyatakan bahwa hak atas kebebasan
71 Human Rights Watch | Desember 2010