indonesia1210inWeb

internasional. Komite Hak Asasi Manusia, badan yang bertugas mengartikan Kovenan
Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR), yang telah diratifikasi oleh
Indonesia, menetapkan bahwa hubungan atas dasar kesepakatan bersama (konsensus)—
baik yang bersifat seksual atau lainnya—antara dua orang dewasa secara pribadi
merupakan aspek hak atas privasi yang dilindungi.
Hukum hak asasi manusia juga menjamin hak seseorang untuk menjalankan
agama/keyakinannya dan hak kebebasan berekspresi. Pembatasan apapun atas hak-hak ini
harus memiliki tujuan yang sah, diterapkan secara tidak sewenang-wenang maupun
diskriminatif, dan luas dan dampak pembatasan apapun harus sebanding dengan tujuan
tersebut. Walaupun perlindungan keamanan dan moral publik adalah tujuan pemerintah yang
dapat dibenarkan, larangan “perbuatan bersunyi-sunyian” di Aceh tidak diperlukan untuk
mencapai tujuan tersebut dan merupakan respon berlebihan terhadap masalah yang ingin
diatasi. Melarang hubungan pribadi apapun antara laki-laki dan perempuan yang tidak
menikah atau tidak memiliki hubungan darah benar-benar membatasi hak-hak laki-laki dan
perempuan atas otonomi dan ekspresi pribadi dan menimbulkan efek negatif berkepanjangan
bagi mereka yang dituduh melanggarnya, dan khususnya bagi perempuan, yang mengalami
stigmatisasi dari masyarakat sekitarnya sebagai akibat adanya peraturan tersebut.
Persyaratan di Aceh yang mewajibkan semua umat Muslim mengenakan busana Islami juga
melanggar hak-hak individu atas otonomi pribadi, ekspresi, dan kebebasan beragama,
berpikir dan hati nurani. Persyaratan tersebut seolah-olah dirancang oleh mereka yang
mendukung penerapan Syariah untuk melindungi perempuan dari kekerasan yang main
hakim sendiri; akan tetapi, hal tersebut tidak diperlukan dan merupakan respon berlebihan
terhadap tindakan kekerasan seperti itu. Para petinggi di Aceh tidak dapat menunjukkan
bukti bahwa dengan memaksa perempuan mengenakan jilbab dan pakaian yang
menyembunyikan bentuk badan, tujuan pengurangan atau penghapusan kekerasan
terhadap perempuan dapat tercapai. Terlebih, dalam memenuhi tugasnya untuk melindungi
orang-orang dari kekerasan dan khususnya untuk mencegah kekerasan terhadap
perempuan, Negara seharusnya menyasar pada perilaku para pelaku kekerasan, bukan
menafikan hak-hak mendasar korban kekerasan.
Para petinggi pemerintahan dan para ahli hukum Islam di Aceh yang diwawancarai oleh
Human Rights Watch memliki pendapat berbeda tentang isu hak asasi manusia yang
diasosiasikan dengan penerapan hukum Syariah sebagaimana diidentifikasikan dalam
laporan ini. Mereka yang membela hukum tentang khalwat dan busana Islami berargumen
bahwa hukum-hukum tersebut merupakan pembatasan yang dapat ditoleransi dalam
lingkup hak asasi masyarakat di Aceh karena hukum-hukum tersebut bertujuan untuk
9 Human Rights Watch | Desember 2010