indonesia1210inWeb

Indonesia juga memiliki kewajiban mencegah terjadinya penegakan hukum Syariah secara
main hakim sendiri oleh warga sipil, memberikan sanksi terhadap kekerasan sipil yang
terjadi, dan melindungi rakyat dari ancaman kekerasan lebih lanjut terhadap mereka. Saat
ini, Indonesia gagal memenuhi kewajiban ini karena pihak penegak hukum tidak
mendorong para korban kekerasan untuk melaporkan tindak kekerasan dan menolak
menyelidiki dan menghukum orang-orang yang terlibat dalam kekerasan tersebut, walaupun
penegak hukum mengetahui adanya tindak kekerasan. Dorongan untuk menyelesaikan
perselisihan semacam ini melalui mekanisme hukum adat bukanlah respon yang cukup,
khususnya ketika mekanisme adat tersebut diterapkan secara selektif, lemah dalam
menjamin proses yang adil, tidak menghukum para pelaku kekerasan, dan menerapkan
hukum yang tidak sesuai dan tidak sebanding terhadap mereka yang dituduh melakukan
“perbuatan bersunyi-sunyian.”
Syariah, Hukum Nasional, dan Hak Asasi Manusia di Indonesia
Penerapan Syariah di Aceh terjadi dalam konteks arsitektur hukum yang rumit. Tiga (3)
kerangka hukum yang saling tumpang tindih berlaku di Aceh: sistem hukum umum formal,
sistem hukum Syariah formal, dan sistem hukum adat istiadat informal. Sistem hukum ini
berlaku dalam hirarki yang jelas: UUD 1945 Indonesia adalah sumber hukum tertinggi,
diikuti oleh hukum yang disahkan di tingkat nasional, diikuti oleh hukum umum dan Syariah
yang disahkan di tingkat provinsi dan kabupaten di Aceh, diikuti oleh hukum adat dan
kebiasaan. Akan tetapi, perlu ada beberapa mekanisme yang diterapkan untuk memastikan
bahwa hirarki ini dijaga dan yang mengatur ketiga tingkatan ini agar tidak saling
bertentangan. Apa yang ada saat ini tampaknya berjalan buruk.
Beberapa pemikir Islam, dari Aceh maupun dari daerah lain di Indonesia, menekankan
kepada Human Rights Watch bahwa secara teori, tidak ada pertentangan antara sebagian
besar aspek hukum hak asasi manusia, hukum nasional Indonesia, dan penerapan hukum
Syariah di Aceh. Al Yasa’ Abubakar, mantan kepala Dinas Syariat Islam, mengatakan kepada
Human Rights Watch bahwa pada prinsipnya, hukum Syariah dapat berjalan secara selaras
dengan kerangka hukum nasional Indonesia, walaupun para pejabat di Aceh berpendapat
tugas tersebut sulit, karena mereka percaya tidak ada contoh memadai yang dapat mereka
ikuti.179 Mohammad Nazar, Wakil Gubernur Aceh, sepakat bahwa dalam banyak aspek,
Syariah dapat selaras dengan hak asasi manusia. Ia mengatakan, “Bagi kami, Islam
merupakan cara dari Tuhan untuk menentukan hidup orang, dengan peradaban, tidak dengan
ideologi radikal. Kami harus menyiapkan masyarakat untuk memahami bahwa hukum Islam
179 Wawancara Human Rights Watch dengan Al Yasa’ Abubakar, Banda Aceh, 21 Mei 2010.
Menegakkan Moralitas 70