indonesia1210inWeb

More documents

Recommendations

Info

• Menyediakan dana yang memadai bagi badan-badan hak asasi manusia dan agenagen terkait di tingkat Provinsi (lihat daftar di bawah) untuk memungkinkan mereka melakukan kampanye peningkatan kesadaran tentang pentingnya kebebasan berekspresi dan pencegahan kekerasan. • Menyediakan dana yang memadai bagi Badan PPPA dan biro-biro lain untuk memungkinkan mereka melakukan kampanye peningkatan kesadaran tentang pentingnya kebebasan berekspresi dan pencegahan kekerasan. Kepada Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Departemen Sosial, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Badan PPPA), dan Majelis Adat Aceh (MAA) • Melaksanakan kampanye-kampanye peningkatan kesadaran yang tidak mendukung adanya tindakan main hakim sendiri dan kekerasan sipil dalam penerapan hukum Syariah. Kampanye-kampanye tersebut harus menekankan bahwa segala bentuk kekerasan sipil—termasuk tindakan yang diambil atas nama solidaritas atau moralitas masyarakat—merupakan tindak pidana. Kampanye-kampanye juga harus menekankan pada ketidak sesuaian tindakan semacam itu dengan Islam,hukum nasional, provinsi, serta adat. • Mengumpulkan dan mempublikasikan statistik tahunan tentang sifat dan lingkup penyelesaian kasus-kasus “perbuatan bersunyi-sunyian” di tingkat desa. • Memastikan bahwa perempuan yang mengalami kekerasan yang terkait dengan ketentuan penegakan Syariah di Aceh diperbolehkan untuk mengakses layanan untuk korban kekerasan perempuan dan wanita Kepada Wilayatul Hisbah • Mengakhiri praktik-praktik pendirian pos pemeriksaan untuk mengawasi busana dan razia sebagai upaya mengidentifikasi para pelaku “perbuatan bersunyi-sunyian.” • Segera mengakhiri praktik yang mendorong tersangka pelaku “perbuatan bersunyisunyian” untuk menikah dan yang memerintahkan dilakukannya tes keperawanan dalam penyelidikan “perbuatan bersunyi-sunyian.” • Menyelidiki dan menghukum, termasuk memecat, semua petugas WH yang melanggar otoritas mereka atau menggunakan kekerasan terhadap individu-individu dalam otoritas mereka. • Memastikan bahwa petugas-petugas WH memberitahu polisi dalam setiap situasi dimana terlihat bahwa orang yang dituduh melakukan “perbuatan bersunyisunyian” telah diserang oleh anggota masyarakat. 83 Human Rights Watch | Desember 2010
• Membuat prosedur dan standar internal yang mengatur WH tersedia secara online bagi publik dan mencatat dan mempublikasikan statistik umur dan jender semua individu yang ditahan oleh WH, alasan penahanan, dan lama penahanan mereka. • Menyediakan pelatihan bagi petugas-petugas WH untuk menghormati hak asasi manusia, termasuk orang-orang transjender, dalam menerapkan Syariah di Aceh. Kepada Kepolisian Daerah di Aceh • Mencatat dan mempublikasikan statistik umur dan jenis kelamin semua individu yang ditahan oleh polisi karena melanggar Qanun No. 14/2003, alasan penahanan, dan lama penahanan mereka. • Memerintahkan polisi untuk menyelidiki tindak kekerasan yang dilakukan oleh anggota masyarakat. • Meluncurkan kampanye pendidikan tingkat desa dengan pesan bahwa kekerasan terhadap tertuduh pelanggar Syariah adalah kejahatan. • Memastikan bahwa polisi merespon laporan-laporan pelanggaran Syariah, mendorong korban-korban kekerasan atau campur tangan di tingkat masyarakat untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Kepolisian. Memastikan bahwa semua kejadian semacam itu dicatat. • Menyelidiki semua laporan kekerasan dan mengajukan kasus-kasus tersebut kepada Kejaksaan. • Memastikan bahwa unit-unit khusus perempuan telah didirikan di semua kantor polisi sehingga perempuan korban dapat secara rahasia dan pribadi melaporkan kejadian kekerasan dan kepada petugas perempuan. • Menyediakan pelatihan yang memadai bagi aparat penegak hukum tentang prinsipprinsip hak asasi manusia dalam hukum nasional dan UUD 1945 dan bagaimana menghormati hak asasi manusia dalam melaksanakan tugasnya. Evaluasi untuk memastikan bahwa pelatihan memiliki dampak terukur terhadap kinerja polisi. Memastikan bahwa polisi gagal untuk bertindak sesuai dengan pelatihan ini didisiplinkan. • Menyediakan pelatihan yang memadai bagi aparat penegak hukum tentang orientasi seksual dan identitas jender dan secara jelas melarang menjadikan orang-orang sebagai target atas dasar ekspresi jender dan asumsi atau fakta orientasi seksual mereka. Mengevaluasi dan memodifikasi pelatihan sebagaimana diperlukan untuk memastikan bahwa pelatihan adalah memiliki dampak besar terhadap kinerja polisi. Pastikan bahwa polisi gagal untuk bertindak sesuai dengan pelatihan ini didisiplinkan. Menegakkan Moralitas 84
Page 1 and 2:
Indonesia Menegakkan Moralitas Pela
Page 3 and 4:
Copyright © 2010 Human Rights Watc
Page 5 and 6:
VI. Penegakan Hukum tentang Khalwat
Page 7 and 8:
Mesum: arti harafiahnya, “ketidak
Page 10 and 11:
I. Ringkasan Ibu saya menjemput say
Page 12 and 13:
khalwat (mesum) Aceh (atau secara h
Page 14 and 15:
Dalam beberapa kasus yang diinvesti
Page 16 and 17:
mengatakan bahwa saya boleh mengena
Page 18 and 19:
internasional. Komite Hak Asasi Man
Page 20 and 21:
mereka. Kami menggunakan nama alias
Page 22 and 23:
II. Latar Belakang Syariah, agama k
Page 24 and 25:
Pada tahun 2001, para pembuat kebij
Page 26 and 27:
Reaksi GAM terhadap Penerapan Hukum
Page 28 and 29:
Syariah menjadi melakukan penyelidi
Page 30 and 31:
hukum tidak bisa berlaku tanpa tand
Page 32 and 33:
pelatihan tentang bagaimana menahan
Page 34 and 35:
puasanya selama bulan Ramadhan, dan
Page 36 and 37:
Qanun No. 14/2003 menyatakan bahwa
Page 38 and 39:
Polisi tidak menanyakan siapapun ma
Page 40 and 41:
Kejadian itu sangat traumatis bagi
Page 42 and 43: Nita dan Azhar 73 Nita, 19, mahasis
Page 44 and 45: ulan November 2010, petugas ketiga
Page 46 and 47: sunyian” didefinisikan secara lua
Page 48 and 49: ada standar, dan saya tidak suka de
Page 50 and 51: Seusai “pengakuannya,” petugas-
Page 52 and 53: dan privasi perempuan dan anak pere
Page 54 and 55: ada pengangkatan kepala universitas
Page 56 and 57: VI. Penegakan Hukum tentang Khalwat
Page 58 and 59: ersunyi-sunyian” menyebabkan bebe
Page 60 and 61: kamar ruang tidur dan melihat laki-
Page 62 and 63: menangkap tersangka khalwat akan di
Page 64 and 65: kepada Human Rights Watch bahwa, da
Page 66 and 67: menyelidiki kejadian semacam itu ma
Page 68 and 69: mencari penyelesaian yang sesuai de
Page 70 and 71: dengan Hukum Khalwat, penegakan huk
Page 72 and 73: Salah seorang pahlawan Aceh, [Cut N
Page 74 and 75: Perempuan-perempuan transjender di
Page 76 and 77: dengan penerapan persyaratan berbus
Page 78 and 79: VIII. Standar-standar Hukum Qanun N
Page 80 and 81: tidak keras.… Hukum Islam adalah
Page 82 and 83: pembelaan Islam.194 Pemerintah prov
Page 84 and 85: diterapkan secara non-diskriminatif
Page 86 and 87: tertentu. 216 CEDAW mewajibkan nega
Page 88 and 89: untuk Penyiksaan dan Perlakuan Lain
Page 90 and 91: Kepada Gubernur Aceh IX. Rekomendas
Page 94 and 95: Kepada Pemerintah Amerika Serikat,
Page 96 and 97: Terima kasih karena telah memberika
Page 98 and 99: HUMAN RIGHTS WATCH 350 Fifth Avenue
Page 100 and 101: 3. Apakah Anda setuju jika WH menga
Page 104 and 105: Dari data tersebut, berapa banyak l
Page 108 and 109: dibawah lima (5) tahun. Apakah Anda
Page 110 and 111: XI. Ucapan Terima Kasih Laporan ini
show all

indonesia1210inWeb

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?