indonesia1210inWeb

menyelidiki kejadian semacam itu maupun masalah-masalah terkait pemberantasan kejahatan
yang melibatkan banyak pelaku dari kelompok masyarakat yang sama.
Elfiana, Kepala Kepolisian Sektor (Polsek) Baiturrahman, Banda Aceh, mengatakan kepada
Human Rights Watch bahwa kepolisian daerah di Aceh tidak berusaha menangkap pelaku
kekerasan dalam kasus-kasus ”perbuatan bersunyi-sunyian”. 139 Dia menjelaskan prosedur
standarnya adalah: “kami menjemput perempuan tersebut, kami memberitahu masyarakat,
‘kalian tidak boleh melakukan hal tersebut—itu kejahatan,’ dan kami membawa perempuan
tersebut ke rumah sakit bila dia terluka.” 140 Elfiana mengatakan kepada Human Rights
Watch bahwa ada lima (5) atau enam (6) kasus terkait penangkapan tersangka pelaku
“perbuatan bersunyi-sunyian” yang dilakukan oleh masyarakat pada bulan April 2010 di
daerah yang masuk dalam wilayah yurisdiksi kantornya; satu kasus melibatkan kekerasan,
tetapi polisi belum menahan seorangpun atas penyerangan tersebut, walaupun lengan
tersangka laki-laki patah dan mukanya dipukuli. Elfiana mengatakan: “Kami tidak pernah
menahan orang-orang untuk kekerasan seperti itu, karena sulit membuktikan siapa
pelakunya, atau pasangan tersebut tidak melihat siapa pelakunya. Dan jika itu dilakukan
oleh banyak orang, kami tidak dapat menahan mereka semua.” 141
Budiyono, Kepala Pengembangan Hukum Polda Aceh, mengatakan kepada Human Rights
Watch bahwa kebijakan resmi kepolisian dalam situasi semacam itu adalah berupaya
menghentikan kekerasan masyarakat dan melindungi korban, dan bahwa kepolisian tidak
akan memperkarakan penyerangan atau pengaduan-pengaduan lainnya terhadap para
pelaku kekerasan kecuali korban mengajukan pengaduan. 142 Jika mereka tidak mengajukan
laporan, polisi akan menganggap, berdasarkan Qanun No. 9/2008, bahwa prosedur adat
akan menyelesaikan pengaduan penyerangan ringan apapun secara memuaskan.
Kekurangan nyata dari pendekatan ini adalah bahwa banyak orang di Aceh tidak bersedia
meminta bantuan dari kepolisian untuk mengajukan pengaduan, khususnya ketika pelaku
kekerasan tinggal di lingkungan masyarakatnya. 143 Sebuah studi yang dilakukan oleh UNDP
pada tahun 2006 menyatakan bahwa fenomena ini di antaranya disebabkan oleh persepsi
yang ada di Aceh, yaitu bahwa sistem pengadilan formal rumit, intimidatif dan sangat korup;
139
Wawancara Human Rights Watch dengan Elfiana, Banda Aceh, 15 Mei 2010.
140
Ibid.
141
Ibid.
142
Wawancara Human Rights Watch dengan Budiyono, Kepala Pengembangan Hukum Polda Aceh, Banda Aceh, 24 Mei 2010.
143 Human Rights Watch mendapatkan informasi bahwa hanya ada satu kasus dimana kekerasan terjadi dalam penangkapan
tersangka ”perbuatan bersunyi-sunyian” oleh masyarakat dan dimana polisi menahan pelaku kekerasan tersebut di
Kabupaten Aceh Barat.
57 Human Rights Watch | Desember 2010