indonesia1210inWeb

hukum tidak bisa berlaku tanpa tanda tangannya, sementara beberapa anggota DRPA
mengatakan bahwa undang-undang mulai berlaku secara otomatis 30 hari setelah
persetujuan oleh badan legislatif, dengan atau tanpa persetujuan Irwandi. 43
Hingga saat ini, interpretasi Irwandi atas UU PA tampaknya telah menang sebagai hasil atas
penolakannya untuk mengesahkan qanun-qanun yang dikeluarkan pada tahun 2009 ini, tidak
ada satupun yang diterapkan oleh pihak berwenang di tanah Aceh. Beberapa pejabat
pemerintah, termasuk Dinas Syariat Islam dan Kepolisian di tingkat Provinsi, mengatakan
kepada Human Rights Watch bahwa mereka mendesak Gubernur untuk merundingkan revisi
Perda dengan DPRA guna memfasilitasi penerapannya. Bagaimanapun juga, hingga saat
laporan ini ditulis, kantor gubernur tampaknya belum menjalankan rekomendasi para pejabat
tersebut, dan Ketua DPRA, Hasbi Abdullah, mengatakan kepada Human Rights Watch pada
bulan Mei 2010 bahwa para pembuat kebijakan tidak mengutamakan revisi peraturanperaturan
daerah tersebut. 44
Dalam laporannya pada tahun 2009, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan
(Komnas Perempuan) mencatat bahwa daerah-daerah lain di Indonesia tampak telah
terinspirasi oleh Aceh untuk mengeluarkan Perda-perda bernuansa Syariah yang diskriminatif
terhadap perempuan. 45 Laporan tersebut mengidentifikasi lebih dari 150 Perda yang merujuk
pada Syariah sebagai dasar legitimasinya, 63 di antaranya mendiskriminasikan perempuan,
termasuk 21 di antaranya yang menerapkan busana Islami dalam konteks tertentu dan
sejumlah Perda yang, seyogyanya untuk memberantas prostitusi, melarang kebebasan
bergerak semua perempuan. 46
43
Ketentuan yang relevan dari UU PA yang bersengketa adalah Pasal 234 (1), yang menyatakan “alam hal rancangan qanun yang
telah disetujui bersama dengan DPRA dan Gubernur atau DPRK dan bupati/walikota tidak disahkankan oleh Gubernur…. dalam
waktu 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan qanun ini disetujui, rancangan qanun tersebut sah menjadi qanun dan wajib
diundangkan dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Aceh atau Lembaran Daerah kabupaten/kota.” Gubernur Irwandi
telah menitik beratkan pada frase "disetujui bersama"dalam mengklaim bahwa DPRA diminta untuk memperoleh persetujuan
terhadap draft Qanun Jinayat dan Hukum Qanun Jinayat sehingga mereka secara otomatis memenuhi syarat untuk berlakunya 30
hari setelah dukungan mereka dengan DPRA. Undang-undang Nomor 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), pasal 234 ayat
1.
44
Wawancara Human Rights Watch dengan Hasbi Abdullah, Ketua DPRA, Banda Aceh, 21 Mei 2010.
45
Komnas Perempuan, Atas Nama Otonomi Daerah: Pelembagaan Diskriminasi dalam Tatanan Negara-Bangsa Indonesia (2009),
Bagian 3.2. Sebagaimana dicatat oleh Human Rights Watch. Lihat juga The Global Campaign to Stop Killing and Stoning Women
and Women Living Under Muslim Laws (WLUML), “West Aceh, Indonesia: New regulation forbidding the wearing of 'tight clothing’
by women may be open to abuse [Aceh Barat, Indonesia: Peraturan Baru yang Melarang Penggunaan ‘Pakaian Ketat’ oleh
Perempuan Memungkinkan Timbulnya Pelecehan],” 7 Juni 2010, http://www.wluml.org/node/6380 (diakses pada tanggal 31
Agustus 2010).
46
Ibid.
21 Human Rights Watch | Desember 2010