indonesia1210inWeb
indonesia1210inWeb
indonesia1210inWeb
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
diterapkan secara non-diskriminatif, dan lingkup dan dampak pembatasan tersebut harus<br />
benar-benar sebanding untuk memenuhi tujuan tersebut. 205<br />
Kebebasan Beragama<br />
Hak asasi manusia juga menjamin hak kebebasan beragama, termasuk hak untuk<br />
menjalankan agama/keyakinan seseorang melalui ibadah, penaatan, pengamalan, dan<br />
pengajaran secara pribadi maupun di tempat umum. ICCPR, yang diratifikasi oleh Indonesia<br />
pada tahun 2006, menyatakan bahwa “tidak seorang pun dapat dipaksa sehingga<br />
terganggu kebebasannya untuk menganut atau menerima suatu agama atau kepercayaan<br />
sesuai dengan pilihannya.” 206 Pemerintah hanya dapat membatasi hak kebebasan<br />
beragama jika diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan, , atau hak<br />
dan kebebasan mendasar orang lain, suatu persyaratan yang ketat. Pembatasan apapun<br />
harus bersifat non-diskriminatif dan sebanding. 207<br />
Asma Jahangir, Pelapor Khusus PBB untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan, dan<br />
pendahulunya, Abdelfattah Amor, mengkritik peraturan-peraturan yang mensyaratkan<br />
penggunaan busana yang menunjukkan agama di area publik, dan Jahangir menyatakan<br />
bahwa “penggunaan metode pemaksaan dan sanksi yang diterapkan kepada individuindividu<br />
yang tidak ingin mengenakan busana atau simbol tertentu yang menunjukkan<br />
agama dianggap dapat dihukum atas nama agama” secara umum bertentangan dengan<br />
hukum hak asasi manusia. 208 Hukum hak asasi manusia juga menjamin hak kebebasan<br />
berekspresi, dan Komite Hak Asasi Manusia, badan yang bertugas mengawasi pelaksanaan<br />
ICCPR, mencatat bahwa hukum-hukum yang secara spesifik mengatur busana yang boleh<br />
dikenakan oleh perempuan di muka publik dapat melanggar hak ini, maupun hak<br />
kebebasan beragama dan hak untuk bebas dari diskriminasi. 209<br />
205<br />
Komite PBB untuk Hak Asasi Manusia (HRC), Komentar Umum No. 16 terhadap Pasal 17 ICCPR, ”Kompilasi Komentar Umum<br />
dan Rekomendasi Umum Diadopsi oleh Badan-badan Perjanjian Hak Asasi Manusia," UN Doc. HRI/GEN/Rev.3, 15 Agustus 1997.<br />
206<br />
ICCPR, Pasal 18.<br />
207<br />
UN HRC, Komentar Umum No. 22, dikeluarkan untuk memperjelas arti Pasal 18 (Sesi Ke-48, 1993), 20 Juli 1993,<br />
Doc.CCPR/C/21/Rev.1/Add.4, par. 8.<br />
208<br />
Laporan Pelapor Khusus untuk Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan, Mr. Abdelfattah Amor, “Implementation of the<br />
Declaration on the Elimination of all Forms of Intolerance and Discrimination Based on Religion or Belief [Implementasi<br />
Deklarasi tentang Penghapusan Segala Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi Berdasarkan Agama atau Keyakinan],” Komisi<br />
Hak Asasi Manusia, Sesi Ke-54, E/CN.4/1998/6, 22 Januari 1998, par. 60(a) (mengidentifikasi kewajiban Afganistan bahwa<br />
perempuan mengenakan ”apa yang dideskripsikan sebagai busana Islam” merupakan pelanggaran prinsip toleransi dalam<br />
bidang agama dan keyakinan).<br />
209<br />
Laporan Pelapor Khusus untuk Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan, Asma Jahangir, “Civil and Political Rights,<br />
Including the Question of Religious Intolerance [Hak-hak Sipil dan Politik, Termasuk Pertanyaan Intoleransi Agama],” Komisi<br />
Hak Asasi Manusia, Sesi Ke-62, E/CN.4/2006/5, 9 Januari 2006, hlm.17, par. 55.<br />
75 Human Rights Watch | Desember 2010