indonesia1210inWeb

esar-besaran hingga Mei 2004. 24 Bencana alam tsunami menimpa Aceh pada tanggal 26
Desember 2004, membunuh lebih dari 130.000 orang di Aceh dan menyisakan kehancuran
fisik yang sangat besar setelahnya. 25 Dalam jangka waktu satu bulan, para perwakilan GAM
dan Pemerintah Indonesia, yang saat ini dipimpin oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono,
memulai serangkaian negosiasi damai yang kemudian mengarah pada penandatanganan
Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MOU) di Helsinki, Finlandia, pada bulan
Agustus 2005, yang mengakhiri konflik berpuluh-puluh tahun. Persyaratan dalam MOU
Helsinki diintegrasikan dalam hukum nasional pada tahun 2006 dalam Undang-undang No.
11/2006 tentang Pemerintahan Aceh (UU PA). 26
Baik penyelesaian konflik berkepanjangan antara Pemerintah Pusat dan GAM maupun upaya
pemindahan dan bantuan kemanusiaan besar-besaran paska tsunami membawa perubahan
signifikan bagi masyarakat Aceh. Berakhirnya konflik memungkinkan kebebasan bergerak
yang lebih luas bagi masyarakat dari segala tingkatan umur dan mengakhiri pembatasan
informasi yang masuk maupun keluar dari provinsi tersebut. Beberapa pengamat mengatakan
bahwa hilangnya pembatasan informasi dan berita dari Jakarta dan dunia dalam waktu
singkat ini didukung oleh pelonjakan jumlah pekerja bantuan asing, yang secara signifikan
meliberalkan wajah Aceh, khususnya kaum mudanya. 27 Desakan yang makin meningkat
terhadap penerapan Syariah yang mengikuti fenomena tersebut dianggap sebagai reaksi dari
masuknya pengaruh luar—khususnya dari Barat—paska konflik dan paska tsunami di Aceh. 28
Memang, bahkan ketika perundingan damai Helsinki sedang berjalan, para petugas WH
berubah dari hanya “menyarankan” para terduga pelanggar tentang persyaratan dalam qanun
24
Selama periode tersebut, Human Rights Watch mencatat peningkatan pelanggaran hak asasi manusia oleh aparat keamanan
Indonesia. Pelanggaran-pelanggaran tersebut termasuk eksekusi ekstra-yudisial, penghilangan paksa, pemukulan, penangkapan
dan penahanan sewenang-wenang, dan pembatasan drastis kebebasan bergerak. Human Rights Watch, Aceh at War: Torture, Ill-
Treatment, and Unfair Trials [Aceh di Masa Perang: Penyiksaan, Perlakuan Buruk dan Pengadilan yang Tidak Adil], 26 September
2004, http://www.hrw.org/en/node/11979/section/5 (diakses pada tanggal 31 Agustus 2010). Sejak saat itu, situasi diturunkan
menjadi “darurat sipil.”
25
Kingsbury, Peace in Aceh [Damai di Aceh], hlm. 20.
26
Tidak seperti MOU Helsinki, yang mengizinkan Aceh merancang kitab hukum pidana berdasarkan perjanjian-perjanjian hak
asasi internasional, UU PA mengizinkan penerapan Syariah tanpa adanya rujukan kepada standar hak asasi manusia
internasional. UU No. 11/2006, Pasal 127, 244. MOU Helsinki (15 Agustus 2005), Pasal 1.4.2, dimuat kembali dalam Kingsbury,
Peace in Aceh [Damai di Aceh], hlm. 199-208.
27
Orlando Guzman, “Indonesia: After the Wave [Indonesia: Paska Gelombang],” Frontline World, 26 Juni 2007,
http://www.pbs.org/frontlineworld/stories/indonesia605/reporters_diary.html (diakses pada tanggal 31 Agustus 2010) (“Selama
bertahun-tahun Aceh tertutup dari bagian dunia lain, dan remaja sebaiknya tetap berada di dalam rumah pada malam hari akibat
pertempuran yang terjadi. Seiring damai, hadir pula suasana yang lebih liberal dan riang, dan kaum muda Aceh sekarang
mengadaptasinya. Orang muda Aceh sekarang memiliki pacar, dan mereka meninggalkan jilbab mereka sesuai dengan mode
populer global.”).
28
Eliza Griswold, The Tenth Parallel [Pararel Kesepuluh] (2010), hlm. 193-94.
Menegakkan Moralitas 18