indonesia1210inWeb

menangkap tersangka khalwat akan diproses secara hukum. Pada bulan Mei 2010, Wakil
Gubernur, Mohammad Nazar, memberikan pernyataan publik yang menekankan bahwa inti
dari Islam adalah pembinaan, bukan penghukuman. 124 Tetapi, Nazar juga mengakui bahwa
polisi di Aceh tetap enggan menangkap pelaku kekerasan atas nama Islam. 125
Yusni Sabi, mantan rektor IAIN Al-Raniry Aceh, mengatakan kepada Human Rights Watch
bahwa anggota masyarakat yang percaya bahwa Islam mewajibkan mereka ikut serta dalam
penegakan hukum yang main hakim sendiri berpegang pada interpretasi teks keagamaan
yang salah. Ia mengatakan, “Ada ajaran yang mengatakan bahwa jika ada pelanggaran
hukum, jika kamu memiliki wewenang untuk menghentikannya, kamu harus melakukannya.
Tetapi ini bukan berarti bahwa semua orang memiliki wewenang di tangannya.... Hukum
bukanlah terletak di tangan siapa saja dan semua orang, hukum berada di tangan penegak
hukum.” 126 Mohammad Nazar, Wakil Gubernur Aceh, sependapat; ia mengatakan bahwa ia
menentang penegakan hukum yang main sendiri, dan menurutnya bukan ini yang
dimaksudkan oleh Islam. Ia menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen bahwa
penegakan hukum dilakukan oleh otoritas formal, dalam kasus ini misalnya WH. 127
Penetapan Jam Malam yang Sewenang-wenang
Beberapa warga Aceh yang kami temui mengatakan bahwa desa mereka telah secara informal
memberlakukan jam malam, menetapkan jam batas dimana jika laki-laki dan perempuan yang
tidak memiliki hubungan darah atau perkawinan ditemukan berduaan, mereka akan secara
otomatis dianggap melanggar hukum dan diperlakukan seakan mereka telah melakukan
hubungan seksual, walaupun tidak ada bukti tambahan yang mendukung tuduhan ini.
Bustami mengatakan kepada kami bahwa di daerahnya, dianggap bukti “perzinahan” yang
tak terbantahkan jika seorang lelaki dan perempuan yang tidak saling terikat pernikahan
atau hubungan darah berada di dalam rumah salah satu dari mereka setelah pukul 10
malam. Bustami mengatakan bahwa peraturan ini berguna. Ia mengatakan, “Kami
mempunyai standar jadi mudah bagi kami menangkap orang yang melanggarnya.” 128 Dia
menceritakan sebuah kasus yang terjadi pada bulan Desember 2009 dimana dia beserta
beberapa orang lain ditugaskan untuk mengawasi dan menerapkan standar tersebut
124 Wawancara Human Rights Watch dengan Mohammad Nazar, Wakil Gubernur Aceh, Banda Aceh, 18 Mei 2010.
125
Ibid.
126
Wawancara Human Rights Watch dengan Yusni Sabi, Banda Aceh, 18 Mei 2010.
127 Wawancara Human Rights Watch dengan Mohammad Nazar, Wakil Gubernur Aceh, Banda Aceh, 18 Mei 2010.
128 Wawancara Human Rights Watch dengan “Bustami,” Banda Aceh, 17 Mei 2010.
53 Human Rights Watch | Desember 2010