indonesia1210inWeb

More documents

Recommendations

Info

Kepada Gubernur Aceh IX. Rekomendasi • Secara publik mengkritisi penegakan Hukum tentang Khalwat dan persyaratan busana yang sewenang-wenang dan diskriminatif. Mendesak DPRA untuk mencabut atau mengamandemen Qanun No. 11/2002 dan Qanun No. 14/2003 untuk menyesuaikannya dengan standar hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam hukum Indonesia dan perjanjian-perjanjian hak asasi manusia. • Menolak mengesahkan Qanun-qanun yang masih ditunda atau yang masih berupa rancangan yang melanggar hukum hak asasi manusia. • Mengeluarkan keputusan gubernur yang jelas membatasi wewenang Wilayatul Hisbah dan melarang WH menangkap dan menahan orang-orang yang diduga melakukan “perbuatan bersunyi-sunyian.” • Membentuk mekanisme pengaduan yang sepenuhnya independen bagi individu untuk mendaftarkan kekhawatirannya tentang perilaku atau pelanggaran oleh Wilayatul Hisbah. • Memerintahkan tinjauan independen sistem perekrutan dan prosedur pelatihan Wilayatul Hisbah, termasuk pelatihan yang diberikan oleh kepolisian. Memastikan bahwa personil WH menerima pelatihan mengenai perlindungan hak asasi yang dijamin oleh UUD dan hukum nasional. • Secara eksplisit melarang semua aparat penegak hukum menangkap dan menahan orang-orang transjender dan orang-orang yang jendernya tidak sesuai dengan harapan masyarakat (non-conforming) dan orang-orang yang dianggap homoseksual atas dasar identitas jender atau orientasi seksual mereka. Kepada Presiden Republik Indonesia • Secara publik mendesak pencabutan atau revisi peraturan daerah (Perda) Aceh tentang Khalwat dan pembatasan busana atas dasar bahwa perda-perda tersebut, sebagaimana yang diterapkan, tidak sesuai dengan kewajiban hak asasi manusia Indonesia dan jaminan UUD 1945 atas kebebasan beragama, berekspresi dan berasosiasi. • Memerintahkan Kepolisian Daerah di Aceh untuk menyelidiki dan menuntut aktor sipil pelaku kekerasan terhadap mereka yang dituduh melanggar hukum Syariah. • Memerintahkan Menteri Dalam Negeri untuk mengkaji semua peraturan daerah yang bertujuan untuk memajukan moralitas, termasuk Qanun No. 11/2002 dan Qanun No. 81 Human Rights Watch | Desember 2010
14/2003, dan untuk membatalkan atau mengajukan petisi kepada Mahkamah Agung untuk mengkaji peraturan-peraturan yang bertentangan dengan UUD 1945 atau hukum nasional. Kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia • Mengkaji semua peraturan daerah yang bertujuan untuk memajukan moralitas, termasuk di Aceh, dan membatalkan atau mengajukan petisi kepada Mahkamah Agung untuk mengkaji peraturan-peraturan yang bertentangan dengan UUD 1945 atau hukum nasional, termasuk Qanun No. 11/2002 dan Qanun No. 14/2003. • Mengevaluasi semua hukum yang diajukan di tingkat provinsi dan kabupaten, termasuk di Aceh, yang bertujuan untuk memajukan moralitas dan menyarankan Pemerintah Daerah tentang kemungkinan bahwa peraturan tersebut bertentangan dengan jaminan hak asasi manusia dalam hukum-hukum nasional dan UUD 1945 Indonesia. Kepada DPRD Aceh • Membatalkan Qanun No. 14/2003 tentang Khalwat dan mengamandemen Qanun No. 11/2002 dengan menghapus persyaratan busana Islami. • Membentuk badan-badan yang efektif dan independen yang dapat menerima pengaduan warga terkait penyalahgunaan kuasa oleh WH dan polisi, merekomendasikan tindakan disipliner atau hukuman bagi mereka yang ditemukan telah menyalahgunakan kuasa mereka, dan membuat temuan mereka dapat diakses oleh publik. • Meminta masukan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Institusi nasional untuk hak asasi manusia, termasuk Komnas Perempuan dan masyarakat sipil di Aceh sebelum mengesahkan Qanun-qanun yang memuat hukuman-hukuman pidana untuk memastikan bahwa hukuman-hukuman tersebut sesuai dengan hukum nasional dan jaminan UUD 1945onal atas hak asasi manusia. • Mengamandemen Qanun No. 8/2009 sehingga tidak lagi mewajibkan aparat penegak hukum untuk tunduk pada pihak berwenang desa untuk penyelesaian kasus-kasus “perbuatan bersunyi-sunyian,” penyerangan, dan masuk paksa. • Menguatkan independensi dan imparsialitas mekanisme penyelesaian perselisihan secara adat. Memastikan mekanisme adat melindungi hak individu sebagaimana mestinya. Melindungi hak individu untuk bersengketa dihadapan otoritas resmi dan pihak berwenang, bukan di depan otoritas adat, jika salah satu pihak yang bersengketa menginginkannya. Menegakkan Moralitas 82
Page 1 and 2:
Indonesia Menegakkan Moralitas Pela
Page 3 and 4:
Copyright © 2010 Human Rights Watc
Page 5 and 6:
VI. Penegakan Hukum tentang Khalwat
Page 7 and 8:
Mesum: arti harafiahnya, “ketidak
Page 10 and 11:
I. Ringkasan Ibu saya menjemput say
Page 12 and 13:
khalwat (mesum) Aceh (atau secara h
Page 14 and 15:
Dalam beberapa kasus yang diinvesti
Page 16 and 17:
mengatakan bahwa saya boleh mengena
Page 18 and 19:
internasional. Komite Hak Asasi Man
Page 20 and 21:
mereka. Kami menggunakan nama alias
Page 22 and 23:
II. Latar Belakang Syariah, agama k
Page 24 and 25:
Pada tahun 2001, para pembuat kebij
Page 26 and 27:
Reaksi GAM terhadap Penerapan Hukum
Page 28 and 29:
Syariah menjadi melakukan penyelidi
Page 30 and 31:
hukum tidak bisa berlaku tanpa tand
Page 32 and 33:
pelatihan tentang bagaimana menahan
Page 34 and 35:
puasanya selama bulan Ramadhan, dan
Page 36 and 37:
Qanun No. 14/2003 menyatakan bahwa
Page 38 and 39:
Polisi tidak menanyakan siapapun ma
Page 40 and 41: Kejadian itu sangat traumatis bagi
Page 42 and 43: Nita dan Azhar 73 Nita, 19, mahasis
Page 44 and 45: ulan November 2010, petugas ketiga
Page 46 and 47: sunyian” didefinisikan secara lua
Page 48 and 49: ada standar, dan saya tidak suka de
Page 50 and 51: Seusai “pengakuannya,” petugas-
Page 52 and 53: dan privasi perempuan dan anak pere
Page 54 and 55: ada pengangkatan kepala universitas
Page 56 and 57: VI. Penegakan Hukum tentang Khalwat
Page 58 and 59: ersunyi-sunyian” menyebabkan bebe
Page 60 and 61: kamar ruang tidur dan melihat laki-
Page 62 and 63: menangkap tersangka khalwat akan di
Page 64 and 65: kepada Human Rights Watch bahwa, da
Page 66 and 67: menyelidiki kejadian semacam itu ma
Page 68 and 69: mencari penyelesaian yang sesuai de
Page 70 and 71: dengan Hukum Khalwat, penegakan huk
Page 72 and 73: Salah seorang pahlawan Aceh, [Cut N
Page 74 and 75: Perempuan-perempuan transjender di
Page 76 and 77: dengan penerapan persyaratan berbus
Page 78 and 79: VIII. Standar-standar Hukum Qanun N
Page 80 and 81: tidak keras.… Hukum Islam adalah
Page 82 and 83: pembelaan Islam.194 Pemerintah prov
Page 84 and 85: diterapkan secara non-diskriminatif
Page 86 and 87: tertentu. 216 CEDAW mewajibkan nega
Page 88 and 89: untuk Penyiksaan dan Perlakuan Lain
Page 92 and 93: • Menyediakan dana yang memadai b
Page 94 and 95: Kepada Pemerintah Amerika Serikat,
Page 96 and 97: Terima kasih karena telah memberika
Page 98 and 99: HUMAN RIGHTS WATCH 350 Fifth Avenue
Page 100 and 101: 3. Apakah Anda setuju jika WH menga
Page 104 and 105: Dari data tersebut, berapa banyak l
Page 108 and 109: dibawah lima (5) tahun. Apakah Anda
Page 110 and 111: XI. Ucapan Terima Kasih Laporan ini
show all

indonesia1210inWeb

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?