indonesia1210inWeb

More documents

Recommendations

Info

internasional. Komite Hak Asasi Manusia, badan yang bertugas mengartikan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR), yang telah diratifikasi oleh Indonesia, menetapkan bahwa hubungan atas dasar kesepakatan bersama (konsensus)— baik yang bersifat seksual atau lainnya—antara dua orang dewasa secara pribadi merupakan aspek hak atas privasi yang dilindungi. Hukum hak asasi manusia juga menjamin hak seseorang untuk menjalankan agama/keyakinannya dan hak kebebasan berekspresi. Pembatasan apapun atas hak-hak ini harus memiliki tujuan yang sah, diterapkan secara tidak sewenang-wenang maupun diskriminatif, dan luas dan dampak pembatasan apapun harus sebanding dengan tujuan tersebut. Walaupun perlindungan keamanan dan moral publik adalah tujuan pemerintah yang dapat dibenarkan, larangan “perbuatan bersunyi-sunyian” di Aceh tidak diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut dan merupakan respon berlebihan terhadap masalah yang ingin diatasi. Melarang hubungan pribadi apapun antara laki-laki dan perempuan yang tidak menikah atau tidak memiliki hubungan darah benar-benar membatasi hak-hak laki-laki dan perempuan atas otonomi dan ekspresi pribadi dan menimbulkan efek negatif berkepanjangan bagi mereka yang dituduh melanggarnya, dan khususnya bagi perempuan, yang mengalami stigmatisasi dari masyarakat sekitarnya sebagai akibat adanya peraturan tersebut. Persyaratan di Aceh yang mewajibkan semua umat Muslim mengenakan busana Islami juga melanggar hak-hak individu atas otonomi pribadi, ekspresi, dan kebebasan beragama, berpikir dan hati nurani. Persyaratan tersebut seolah-olah dirancang oleh mereka yang mendukung penerapan Syariah untuk melindungi perempuan dari kekerasan yang main hakim sendiri; akan tetapi, hal tersebut tidak diperlukan dan merupakan respon berlebihan terhadap tindakan kekerasan seperti itu. Para petinggi di Aceh tidak dapat menunjukkan bukti bahwa dengan memaksa perempuan mengenakan jilbab dan pakaian yang menyembunyikan bentuk badan, tujuan pengurangan atau penghapusan kekerasan terhadap perempuan dapat tercapai. Terlebih, dalam memenuhi tugasnya untuk melindungi orang-orang dari kekerasan dan khususnya untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan, Negara seharusnya menyasar pada perilaku para pelaku kekerasan, bukan menafikan hak-hak mendasar korban kekerasan. Para petinggi pemerintahan dan para ahli hukum Islam di Aceh yang diwawancarai oleh Human Rights Watch memliki pendapat berbeda tentang isu hak asasi manusia yang diasosiasikan dengan penerapan hukum Syariah sebagaimana diidentifikasikan dalam laporan ini. Mereka yang membela hukum tentang khalwat dan busana Islami berargumen bahwa hukum-hukum tersebut merupakan pembatasan yang dapat ditoleransi dalam lingkup hak asasi masyarakat di Aceh karena hukum-hukum tersebut bertujuan untuk 9 Human Rights Watch | Desember 2010
menjunjung moralitas publik. Mereka juga berargumen bahwa penerapan hukum-hukum tersebut berkontribusi pada keamanan publik dengan mengurangi tingkat kekerasan main hakim sendiri yang terjadi di masyarakat, yang diakui sebagai masalah oleh setiap pengamat yang berbicara dengan Human Rights Watch. Akan tetapi, pihak berwenang lain mengatakan kepada Human Rights Watch bahwa mereka percaya hukum-hukum tersebut mungkin memperburuk, bukannya memberantas, masalah kekerasan main hakim sendiri di Aceh. Salah satu orang di antaranya mengatakan bahwa pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh WH menunjukkan bahwa WH harus dikerahkan untuk tujuan-tujuan lain, selain melaksanakan hukum yang berasal dari Syariah. Metodologi Laporan ini berdasarkan pada penelitian Human Rights Watch di Banda Aceh, Bireuen, Lhokseumawe, Langsa dan Meulaboh, Aceh, dan Jakarta pada bulan April dan Mei 2010 dan penelitian lanjutan melalui korespondensi dan telepon selama bulan September. Human Rights Watch melakukan wawancara mendalam dengan lebih dari 80 orang, termasuk 11 perempuan dan seorang perempuan transjender yang mengalami pelanggaran-pelanggaran dalam penerapan Syariah, dan lima (5) perempuan, tiga (3) laki-laki dan seorang perempuan transjender yang menyaksikan pelanggaran-pelanggaran tersebut. Kami berbicara dengan tiga (3) laki-laki yang berpartisipasi dalam satu atau lebih kejadian dimana anggota masyarakat menangkap orang-orang yang dicurigai melakukan “perbuatan bersunyisunyian,” lima (5) saksi kejadian serupa, dan empat (4) perempuan korban kejadian serupa. Human Rights Watch juga berbicara dengan lima (5) perwakilan organisasi internasional yang bekerja di Banda Aceh, Aceh, di Jakarta, 32 aktivis masyarakat sipil setempat, dan 33 orang lainnya, termasuk 29 perempuan dan empat (4) perempuan transjender, tentang pendapat mereka terkait penerapan hukum Syariah di Aceh. Kami menyebarkan kuisioner rinci melalui email dan dengan bantuan para aktivis masyarakat sipil di Aceh tentang pendapat dan pengalaman pribadi terkait penerapan hukum Syariah dan menerima 48 respon. Human Rights Watch mengadakan wawancara dengan empat (4) petugas polisi di Banda Aceh dan Meulaboh dan dua (2) petugas Dinas Syariat Islam di tingkat provinsi. Kami juga berbicara dengan Wakil Gubernur Aceh, juru bicara DPR Aceh, dan dua (2) ulama di IAIN Al-Raniry. Seluruh wawancara dilakukan dalam bahasa Inggris atau Indonesia dengan bantuan seorang penerjemah. Para korban dan saksi mata diidentifikasi melalui laporan media dan dengan bantuan NGO dan perwakilan masyarakat sipil. Nama dan dalam beberapa kasus informasi terkait orang-orang yang kami temui dirahasiakan untuk melindungi keselamatan Menegakkan Moralitas 10
Page 1 and 2: Indonesia Menegakkan Moralitas Pela
Page 3 and 4: Copyright © 2010 Human Rights Watc
Page 5 and 6: VI. Penegakan Hukum tentang Khalwat
Page 7 and 8: Mesum: arti harafiahnya, “ketidak
Page 10 and 11: I. Ringkasan Ibu saya menjemput say
Page 12 and 13: khalwat (mesum) Aceh (atau secara h
Page 14 and 15: Dalam beberapa kasus yang diinvesti
Page 16 and 17: mengatakan bahwa saya boleh mengena
Page 20 and 21: mereka. Kami menggunakan nama alias
Page 22 and 23: II. Latar Belakang Syariah, agama k
Page 24 and 25: Pada tahun 2001, para pembuat kebij
Page 26 and 27: Reaksi GAM terhadap Penerapan Hukum
Page 28 and 29: Syariah menjadi melakukan penyelidi
Page 30 and 31: hukum tidak bisa berlaku tanpa tand
Page 32 and 33: pelatihan tentang bagaimana menahan
Page 34 and 35: puasanya selama bulan Ramadhan, dan
Page 36 and 37: Qanun No. 14/2003 menyatakan bahwa
Page 38 and 39: Polisi tidak menanyakan siapapun ma
Page 40 and 41: Kejadian itu sangat traumatis bagi
Page 42 and 43: Nita dan Azhar 73 Nita, 19, mahasis
Page 44 and 45: ulan November 2010, petugas ketiga
Page 46 and 47: sunyian” didefinisikan secara lua
Page 48 and 49: ada standar, dan saya tidak suka de
Page 50 and 51: Seusai “pengakuannya,” petugas-
Page 52 and 53: dan privasi perempuan dan anak pere
Page 54 and 55: ada pengangkatan kepala universitas
Page 56 and 57: VI. Penegakan Hukum tentang Khalwat
Page 58 and 59: ersunyi-sunyian” menyebabkan bebe
Page 60 and 61: kamar ruang tidur dan melihat laki-
Page 62 and 63: menangkap tersangka khalwat akan di
Page 64 and 65: kepada Human Rights Watch bahwa, da
Page 66 and 67: menyelidiki kejadian semacam itu ma
Page 68 and 69:
mencari penyelesaian yang sesuai de
Page 70 and 71:
dengan Hukum Khalwat, penegakan huk
Page 72 and 73:
Salah seorang pahlawan Aceh, [Cut N
Page 74 and 75:
Perempuan-perempuan transjender di
Page 76 and 77:
dengan penerapan persyaratan berbus
Page 78 and 79:
VIII. Standar-standar Hukum Qanun N
Page 80 and 81:
tidak keras.… Hukum Islam adalah
Page 82 and 83:
pembelaan Islam.194 Pemerintah prov
Page 84 and 85:
diterapkan secara non-diskriminatif
Page 86 and 87:
tertentu. 216 CEDAW mewajibkan nega
Page 88 and 89:
untuk Penyiksaan dan Perlakuan Lain
Page 90 and 91:
Kepada Gubernur Aceh IX. Rekomendas
Page 92 and 93:
• Menyediakan dana yang memadai b
Page 94 and 95:
Kepada Pemerintah Amerika Serikat,
Page 96 and 97:
Terima kasih karena telah memberika
Page 98 and 99:
HUMAN RIGHTS WATCH 350 Fifth Avenue
Page 100 and 101:
3. Apakah Anda setuju jika WH menga
Page 102 and 103:
Page 104 and 105:
Dari data tersebut, berapa banyak l
Page 106 and 107:
Page 108 and 109:
dibawah lima (5) tahun. Apakah Anda
Page 110 and 111:
XI. Ucapan Terima Kasih Laporan ini
show all

indonesia1210inWeb

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?