indonesia1210inWeb

mengatakan bahwa saya boleh mengenakan celana panjang, dengan syarat atasan saya
harus mencapai di bawah lutut. Saya tidak tahu yang mana yang dapat diterima.”
Beberapa perempuan memberitahu kami bahwa hukum tersebut lebih sering diberlakukan
kepada orang miskin, karena petugas-petugas WH tidak pernah menghentikan penumpang
yang bepergian menggunakan mobil, yang merupakan sebuat indikator kekayaan.Mereka
memfokuskan perhatian hanya kepada warga Aceh yang bepergian menggunakan sepeda
motor atau angkutan umum.
Perempuan-perempuan transjender di Aceh rentan pula menjadi target WH karena tidak
memenuhi peraturan terkait dengan ekspresi dan identitas jender yang selayaknya. Seorang
perempuan transjender memberitahu Human Rights Watch bagaimana WH menahan dia dan
seorang perempuan transjender lainnya, karena tidak mengenakan busana Islami, terlepas dari
fakta bahwa salah seorang dari mereka mengenakan pakaian perempuan yang sesuai dengan
hukum dan yang lainnya mengenakan pakaian laki-laki yang juga sesuai dengan hukum.
Status Hukum Saat Ini
Masa depan peraturan daerah Aceh tentang “perbuatan bersunyi-sunyian” dan busana
Muslim masih tidak jelas. Gubernur Irwandi dan Partai Aceh yang baru saja menempati
mayoritas kursi dalam Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) terlihat tidak mendukung
hukum dan lebih memilih pendekatan yang lebih lunak. Gubernur, misalnya, menyatakan
pandangannya bahwa polisi seharusnya “hanya mengambil tindakan terhadap mereka yang
benar-benar melakukan perzinahan.” Akan tetapi, pada saat yang bersamaan, dua Perda
baru yang diilhami Syariah yang lebih ketat disahkan oleh DPRA yang sebelumnya pada
tahun 2009. Salah satunya berisi sejumlah pelanggaran Syariah tambahan yang disertai
dengan hukuman yang lebih ketat, termasuk cambuk bagi perilaku homoseksual dan
perzinahan oleh orang yang tidak/belum menikah dan rajam hingga mati bagi perzinahan
yang dilakukan oleh orang yang telah menikah; sedangkan, Perda yang lainnya memperluas
kekuasaan polisi Syariah, termasuk mengizinkan penahanan pra-pengadilan tersangka
pelanggar Syariah. Para pendukung hukum terus menekan untuk implementasi nyata,
namun sampai saat ini, undang-undang tersebut belum berpengaruh. Gubernur Irwandi
mengambil posisi bahwa RUU tidak berpengaruh tanpa tanda tangannya, dan sampai
sekarang, ia telah menolak untuk menandatangani dan mengadopsinya ke dalam hukum.
Gubernur Irwandi mengatakan bahwa badan legislatif harus menyerahkan rancangan
undang-undang revisi sebelum mereka dapat dipertimbangkan kembali, dan karena
pemimpin legislatif saat ini tidak mendukung aspek kunci dari desain sebelumnya, mereka
belum mengajukan versi revisi untuk dipertimbangkan pembaharuannya.
7 Human Rights Watch | Desember 2010