indonesia1210inWeb

tertentu. 216 CEDAW mewajibkan negara-negara untuk “tidak melakukan tindakan atau
praktik diskriminasi terhadap perempuan,” dan untuk menjamin bahwa pejabat-pejabat
dan lembaga-lembaga publik juga tidak melakukan hal tersebut, dan untuk “membuat
peraturan-peraturan yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan oleh
tiap orang, organisasi atau perusahaan.” 217 Konvensi ini mengizinkan pembedaan perlakuan
berdasarkan jenis kelamin hanya ketika pembedaan tersebut berdasarkan pada kriteria
yang masuk akal dan obyektif, untuk mencapai tujuan sah, dan sepadan dengan tujuan
yang ingin dicapai. Persyaratan busana Islami, yang mewajibkan perempuan mengenakan
jilbab, melarang mereka mengenakan pakaian ketat, dan mewajibkan mereka menutupi
seluruh tubuh kecuali tangan, kaki dan wajah mereka, tidak memenuhi kriteria ini.
ICCPR menegaskan kesetaraan semua orang, termasuk hak atas privasi, kebebasan
berekspresi, dan kebebasan berkumpul. 218 Hak-hak ini membutuhkan kebebasan menjalani
kehidupan intim tanpa gangguan, kebebasan seseorang untuk berekspresi, termasuk
identitas jender seseorang, melalui pakaian atau perilaku, dan kebebasan bergerak dan
bertemu di muka publik tanpa takut adanya pelecehan atau penyerangan terhadapnya. ICCPR
juga melarang diskriminasi berdasarkan orientasi seksual; pada tahun 1994, Komite Hak
Asasi Manusia PBB berpendapat bahwa “orientasi seksual” adalah status yang dilindungi dari
diskriminasi di dalam ICCPR. Indonesia harus mengambil langkah-langkah untuk
menghapuskan diskriminasi oleh WH atas dasar identitas jender dan orientasi seksual. 219
Larangan Penangkapan Sewenang-sewenang
Pasal 9 ICCPR menyatakan, “Tidak seorang pun dapat ditangkap atau ditahan secara sewenangwenang.”
220 Larangan atas kesewenang-wenangan berarti perampasan kebebasan, bahkan jika
diizinkan oleh hukum, harus sepadan dengan alasan-alasan penangkapan. Sebagaimana
dijelaskan oleh Komite Hak Asasi Manusia PBB, “kesewenang-wenangan” tidak “bertentangan
dengan hukum,” tapi harus diinterpretasikan secara lebih luas untuk mencakup elemen-elemen
216
Komite CEDAW menyatakan bahwa definisi diskriminasi dalam Pasal 1 Konvensi meliputi baik diskriminasi langsung dan
tidak langsung oleh aktor-aktor publik dan privat. Lihat misalnya, "CEDAW Committee Concluding Comments on the Belize
initial report [Komentar Akhir Komite CEDAW terhadap Laporan Awal Belize]," dikutip dalam United Nations/Division for the
Advancement of Women, Assessing the Status of Women: A Guide to the Reporting Under the Convention on the Elimination of
All Forms of Discrimination Against Women [Menilai Status Perempuan: Panduan Pelaporan Di Bawah Kerangka Konvensi
tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan] (New York: United Nations, 2000), hlm. 102.
217
CEDAW, Pasal 2.
218
ICCPR, Pasal 17, 19, dan 21.
219
ICCPR, Pasal 2, 6. Nicholas Toonen vs Australia, Sesi Ke-50, Komunikasi No. 488/1992, CCPR/c/50/D/488/1992, 14 April
1994, par. 8.7 (temuan bahwa ”rujukan kepada ’jenis kelamin’ dalam Pasal 2, paragraf 1, dan 26 dianggap termasuk orientasi
seksual.”) “Report of the Independent Expert on Minority Issues [Laporan Ahli Independen tentang Isu-isu Kelompok
Minoritas],” E/CN.4/2006/74, 6 Januari 2006, par. 28.
220
ICCPR, Pasal 9.
77 Human Rights Watch | Desember 2010