indonesia1210inWeb

pelatihan tentang bagaimana menahan dan berinteraksi dengan orang. Ia mengatakan bahwa
perekrutannya terdiri dari tes fisik, tes urin, dan penilaian atas kemampuannya membaca teks
Islami tertentu dan pemahamannya atas hukum Islam (fiqh). 51
Semua petugas WH memiliki wewenang untuk “menegur dan menasihati, memperingatkan,
dan memberikan bimbingan moral” kepada orang-orang yang mereka curigai melanggar
hukum Syariah di Aceh, memberitahu pihak berwenang yang sesuai tentang kemungkinan
adanya pelanggaran hukum Syariah, dan memfasilitasi penyelesaian pelanggaran Syariah
melalui tata cara atau hukum adat. Petugas WH yang telah diangkat sebagai Penyidik
Pegawai Negeri Sipil (PPNS) memiliki wewenang tambahan, yaitu menangkap dan menahan
orang-orang yang dituduh melakukan pelanggaran Syariah tertentu, termasuk “perbuatan
bersunyi-sunyian,” hingga 24 jam dan mengadakan penyelidikan seperti layaknya polisi
atas dugaan pelanggaran Syariah, termasuk mendapatkan testimoni dari saksi mata dan
memerintahkan pemeriksaan medis. Pada bulan Januari 2010, Kepala Dinas Syariat Islam,
yang mengawasi hukum Islam di Aceh dan penyusunan qanun Syariah, mengatakan bahwa
sebelum April 2009, setidaknya 50 anggota WH telah diangkat sebagai PNPS dan menerima
pelatihan tambahan dari Kementerian Dalam Negeri. 52
UU PA, qanun-qanun Aceh, dan peraturan daerah yang membentuk WH menjelaskan
wewenang WH secara berbeda satu dengan yang lain. Keputusan Gubernur No. 1/2004,
yang secara resmi membentuk WH, mengatur peran WH sebagai sumber panduan dan
nasihat spiritual bagi masyarakat Aceh. 53 Qanun No. 11/2002, yang mengatur tentang
persyaratan busana Islami, memberikan wewenang kepada WH untuk “menegur dan
menasihati” para pelanggar dimana ada “alasan yang masuk akal” untuk mencurigai bahwa
mereka telah melanggar hukum. 54 Perda ini tidak memberikan petugas WH wewenang untuk
menangkap tersangka, melainkan menyerahkan mereka kepada Kepolisian Daerah (Polda)
atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PNPS) jika perilaku mereka tidak berubah. 55 Qanun No.
14/2003 tentang “perbuatan bersunyi-sunyian” secara jelas menyatakan bahwa aparat
51
Ibid.
52
“Kasus Oknum WH Tamparan Bagi Penegak Hukum,” Serambi Indonesia, 21 Januari 2010. Para petugas menerima
rekomendasi dari WH dan Pemerintah Aceh dan menerima pelatihan dari Kementerian Dalam Negeri di Jakarta. Lihat juga
Qanun PNPS Dibahas, 24 November 2009.
53
Meliputi memberitahu publik tentang qanun yang terkait dengan hukum Syariah; mengawasi kepatuhan atas hukum
Syariah; menegur, memperingatkan dan memberikan bimbingan moral kepada mereka yang disangka melanggar hukum
Syariah; berusaha menghentikan tindakan/perilaku yang dicurigai melanggar hukum Syariah; menangani pelanggaranpelanggaran
melalui proses adat; dan menyerahkan pelanggaran hukum Syariah kepada penyelidik pidana. UNDP Indonesia,
“Access to Justice in Aceh [Akses terhadap Keadilan di Aceh],” hlm. 48-50.
54
Qanun No. 11/2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam, Pasal 1(11).
55 Ibid., Pasal 14.
23 Human Rights Watch | Desember 2010