indonesia1210inWeb

adat yang tidak memiliki jaminan dasar proses hukum yang adil dan yang mungkin
menerapkan pembayaran penalti kepada pihak berwenang desa secara sewenang-wenang,
pengusiran dari daerah tempat tinggal tertuduh, atau perkawinan paksa. Seperti dicatat
oleh para ahli, sistem adat “tidak memuat perlindungan untuk menjamin hak-hak para
pihak yang berselisih, termasuk praduga tak bersalah, hak atas perwakilan, dan hak untuk
naik banding,” dan sistem adat cenderung merekomendasikan hasil yang “diarahkan pada
menjaga keselarasan sosial di atas kepentingan individu.” 232 Pasal 14 ICCPR menjamin bagi
semua orang hak atas persidangan yang adil dan terbuka oleh pengadilan yang kompeten,
independen dan tidak memihak yang ditetapkan oleh hukum, dan hak akses ke pengadilan
Negara Pihak dalam kasus yang melibatkan tuduhan kriminal. Komentar Umum Komite Hak
Asasi Manusia No. 32 menguraikan, “akses terhadap pengadilan harus secara efektif
dijamin dalam semua kasus semacam ini untuk memastikan bahwa tidak ada individu yang
dirampas, dalam hal prosedural, haknya untuk mengklaim keadilan.” 233 Berdasarkan Komite
Hak Asasi Manusia, pengadilan yang berdasarkan pada hukum adat kebiasaan harus
memenuhi persyaratan dasar pengadilan yang adil, termasuk jaminan atas persidangan
yang adil dan terbuka dan praduga tak bersalah. 234 Mereka yang dituduh melakukan tindak
pidana harus memiliki hak membela dirinya sendiri, memeriksa saksi yang memberatkan,
dan mengajukan banding atas putusan adat sesuai prosedur yang juga memenuhi
persyaratan proses hukum yang adil menurut ICCPR. 235
232 UNDP Indonesia, “Access to Justice in Aceh [Akses terhadap Keadilan di Aceh],” hlm. 98.
233
Komite Hak Asasi Manusia, Komentar Umum No. 32, Article 14: Right to equality before courts and tribunals and to a fair
trial [Pasal 14: Hak atas Kesetaraan Dihadapan Pengadilan dan Tribunal dan Pengadilan yang Adil], U.N. Doc. CCPR/C/GC/32
(2007).
234
Komite Hak Asasi Manusia, Komentar Umum No. 32, Article 14: Right to equality before courts and tribunals and to a fair
trial [Pasal 14: Hak atas Kesetaraan Dihadapan Pengadilan dan Tribunal dan Pengadilan yang Adil], U.N. Doc. CCPR/C/GC/32
(2007). Ini berarti bahwa praduga tak bersalah harus diberlakukan hingga tuduhan telah dibuktikan tanpa ada keragu-raguan
yang dapat diterima.
235
Ibid.
Menegakkan Moralitas 80