indonesia1210inWeb

menganggap ini sebagai bagian dari fungsi “pembinaan”; ia mengatakan, “Jika mengakui
sudah berhubungan badan, WH menganjurkan, terutama kepada pihak keluarga untuk
menikahkan saja, demi masa depan mereka. Pernikahan bukanlah sanksi hukum atau sanksi
adat, namun itu bisa dijadikan tawaran untuk solusi pembinaan kepada tersangka.” 91 Tidak
jelas bagaimana dan apakah WH dapat memastikan bahwa pasangan-pasangan yang sepakat
untuk menikah benar-benar melakukannya. Akan tetapi, Siti memberitahu Human Rights
Watch bahwa setelah dia dan Ahmad awalnya bersedia menikah di bawah tekanan WH, dia
yakin bahwa pernikahan tersebut akan diadakan seketika itu juga.
Budiyono, Kepala Pengembangan Hukum Polisi Daerah (Polda) Aceh, mengatakan kepada
Human Rights Watch bahwa polisi tetap tidak yakin tentang tindakan-tindakan yang boleh
mereka lakukan ketika mereka menyelidiki tersangka pelanggar hukum Syariah, tapi dia
menganggap bahwa pernikahan paksa adalah sebuah kejahatan. Hal ini sesuai dengan
hukum hak asasi manusia, yang jelas mewajibkan negara melindungi hak seseorang untuk
menikah hanya atas persetujuan mereka sepenuhnya dan tanpa tekanan, hak yang
dilanggar ketika para petugas penegak hukum mengkondisikan pembebasan tersangka
pelanggar hukum dari tahanan bila mereka sepakat untuk menikah. 92
Pelanggaran-pelanggaran Lain: Tes Keperawanan dan Penerapan Hukum
tentang Khalwat terhadap Anak-anak
Kepala WH Aceh, Marzuki, juga mengatakan kepada Human Rights Watch bahwa sebagai
bagian dari penyelidikan mereka atas kasus-kasus “perbuatan bersunyi-sunyian,” para
petugas WH dapat dan dalam banyak kasus meminta tersangka perempuan melakukan tes
keperawanan. 93 Mohammad Nazar, Wakil Gubernur Aceh, mengatakan kepada Human Rights
Watch bahwa menurutnya, wajar jika WH meminta para tersangka “perbuatan bersunyisunyian”
melakukan tes keperawanan, walaupun menurutnya hal tersebut “jarang” terjadi. 94
Hukum hak asasi manusia melarang pihak berwenang negara meminta perempuan
melakukan tes keperawanan semacam itu karena hal tersebut melanggar hak integritas fisik
91
“Berduaan dalam Toko, Sepasang Kekasih Ditangkap,” Serambi Indonesia, 24 Juni 2010.
92
Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW), dalam Pasal 16(1)(b) secara
spesifik mensyaratkan bahwa negara-negara harus melindungi hak perempuan untuk memasuki pernikahan hanya atas
persetujuan bebas dan sepenuhnya dari mereka. CEDAW, diadopsi pada tanggal 18 Desember1979, G.A. Res. 34/180, U.N.
GAOR Supp. (No. 46) di 193, U.N. Doc A/34/36, mulai berlaku pada tanggal 3 September 1981. Indonesia meratifikasi CEDAW
pada tahun 1984. Komite untuk Hak-hak Anak, Komentar Umum No. 3, CRC/GC/2003/3, 17 Maret 2003, paragraf 11.
93
Wawancara Human Rights Watch dengan Marzuki Abdullah, Kepala WH Aceh, Banda Aceh, 19 Mei 2010.
94 Wawancara Human Rights Watch dengan Mohammad Nazar, Wakil Gubernur Aceh, Banda Aceh, 18 Mei 2010.
Menegakkan Moralitas 42