indonesia1210inWeb

judi. 13 Peraturan-peraturan ini tidak dijalankan oleh Pemerintah Provinsi, 14 tetapi sejak bulan
April 1999, muncul berbagai laporan yang mengatakan bahwa beberapa kelompok laki-laki di
Aceh menegakkan peraturan ini secara main hakim sendiri melalui “razia jilbab,” yang
menyasar pada perempuan-perempuan yang tidak mengenakan jilbab, melakukan pelecehan
verbal, menggunting rambut atau pakaian mereka, dan melakukan aksi kekerasan lain
terhadap mereka. 15 Frekuensi terjadinya kejadian-kejadian semacam ini maupun
penyerangan-penyerangan lainnya terhadap individu-individu yang dianggap melanggar
prinsip-prinsip Syariah tampaknya meningkat paska dikeluarkannya UU No. 44/1999 dan
peraturan-peraturah Gubernur terkait Syariah. 16
Paska pengesahan UU Otonomi Khusus pada tahun 2001, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh
(DPRA) mengesahkan serangkaian qanun (“peraturan daerah,” terminologi Arab yang
digunakan untuk memberi ciri khas bagi semua peraturan daerah yang disahkan di Aceh,
tidak hanya terbatas pada peraturan yang terkait dengan Syariah) yang mengatur tentang
pelaksanaan Syariah. Lima (5) qanun disahkan antara tahun 2002-2004 yang berisi hukuman
pidana atas pelanggaran Syariah: Qanun No. 11/2002 tentang penerapan Syariah dalam
aspek “kepercayaan (aqidah), ritual (ibadah), dan penyebaran (syiar) Islam,” yang meliputi
persyaratan busana Islami; Qanun No. 12/2003 melarang konsumsi dan penjualan alkohol;
Qanun No. 13/2003 melarang perjudian; Qanun No. 14/2003 melarang “perbuatan bersunyisunyian”;
dan Qanun No. 7/2004 tentang pembayaran zakat. Aturan-aturan tersebut
mencakup sejumlah ketentuan yang membedakannya dari hukum pidana yang diterapkan di
tempat lain di Indonesia. Kecuali perjudian, tidak ada tindak pidana semacam ini yang
dilarang di luar Aceh. Tanggung jawab penegakan qanun terletak pada Kepolisian Nasional
dan pasukan polisi khusus Syariah yang hanya terdapat di Aceh, atau yang dikenal sebagai
Wilayatul Hisbah (WH, “Pihak Berwenang Syariah”). Semua qanun mengatur penalti, meliputi
denda, hukuman penjara, dan cambuk, sebuah bentuk penghukuman yang tidak dikenal di
sebagian besar daerah di Indonesia. 17
13
Keputusan Gubernur No.451.1/21249 (disahkan pada tanggal 6 September 1999, mulai berlaku sejak 23 September 1999)
(memerintahkan semua perempuanpegawai pemerintahan mengenakan busana Islami). Miller, hlm. 54.
14
International Crisis Group, Aceh: Can Autonomy Stem the Conflict? [Aceh: Dapatkan Otonomi Membendung Konflik?], ICG Asia
Report No. 18, 27 Juni 2001, hlm. 10. Lihat juga Perda No. 5/2000 tentang Pelaksanaan Syariah Islam. Tampaknya Perda ini tidak
diberlakukan karena kurangnya dana. Ibid.
15
Miller, hlm. 55. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Peta Kekerasan: Pengalaman
Perempuan Indonesia (Jakarta: 2002), hlm. 239 (mengutip laporan pada tahun 2000 tentang perempuan yang menjadi korban
kekerasan “razia jilbab” yang dilakukan oleh sekelompok pemuda yang menggunting rambut mereka, menyirami mereka dengan
cat, dan melakukan pelecehan seksual kepada mereka).
16
Miller, hlm. 55.
17 Qanun No. 14/2003 tentang “perbuatan bersunyi-sunyian” mengizinkan pemberlakuan hukuman cambuk antara 3-9 kali,
dan/atau denda antara Rp 2,5-10 juta. Pasal 22(1). Cambuk juga diizinkan sebagai hukuman bagi kejahatan-kejahatan seperti
perzinahan dan perjudian di Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan, walaupun sepertinya hukuman ini belum sering
Menegakkan Moralitas 16