BUKU I RKP 2013 - Bappeda

More documents

Recommendations

Info

keluhuran budi pekerti dan karakter bangsa yang kuat. Isu-isu strategis untuk meningkatkan kualitas SDM di bidang kesehatan adalah: (i) peningkatan akses pelayanan kesehatan dan gizi yang berkualitas bagi ibu dan anak; (ii) peningkatan pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta penyehatan lingkungan; (iii) peningkatan profesionalisme dan pendayagunaan tenaga kesehatan yang merata; (iv) peningkatan jaminan pembiayaan kesehatan; (v) peningkatan ketersediaan, pemerataan, keterjangkauan, jaminan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu obat, alat kesehatan, dan makanan, serta daya saing produk dalam negeri; (vi) peningkatan akses pelayanan KB berkualitas yang merata. Keenam isu strategis tersebut dalam rangka meningkatkan layanan kesehatan dan KB yang berkualitas, merata, terjangkau dan terlindungi bagi penduduk Indonesia, sehingga dapat menjadi manusia yang sehat, bergizi, berperilaku hidup bersih dan sehat serta sejahtera. 8. Percepatan Pengurangan Kemiskinan: Sinergi Klaster I - IV Tantangan pokok pengentasan kemiskinan adalah melambatnya penurunan tingkat kemiskinan. Pada tahun 2013 diperlukan berbagai strategi dan kebijakan nasional penanggulangan kemiskinan, antara lain adalah: (i) stabilitasi makro untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas; (ii) pelaksanaan program pembangunan pro-rakyat yang memberi perhatian khusus pada usaha-usaha yang melibatkan orang-orang miskin, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, serta (iii) peningkatan keberpihakan terhadap masyarakat miskin (affirmative policy). Di samping strategi dan kebijakan secara makro tersebut, isu strategis penanggulangan kemiskinan pada tahun 2013 adalah: 1. Perluasan cakupan Rumah Tangga Sasaran (RTS) dan peningkatan sinergi program-program perlindungan sosial dengan menggunakan unified database dari data PPLS 2011, yang diharapkan dapat menyempurnakan kualitas penentuan sasaran (targeting). 2. Perkuatan integrasi perencanaan partisipatif ke dalam perencanaan reguler melalui penguatan partisipasi masyarakat dan kelembagaan masyarakat, peningkatan kapasitas tenaga pendamping, dan peningkatan intensitas koordinasi lintas bidang. Beberapa isu strategis program-program pemberdayaan masyarakat yang terdapat dalam Klaster II adalah: (i) penajaman distribusi BLM dengan meningkatkan kriteria kesulitan wilayah, dan (ii) pengembangan insentif bagi kabupaten/kota yang telah melakukan perkuatan integrasi perencanaan partisipatif dan berpihak pada masyarakat. 3. Peningkatan kualitas pelaksanaan program pemberdayaan UMKM pada Klaster III melalui penajaman dan perluasan kegiatankegiatan yang mencakup pengelompokan kegiatan-kegiatan yang ada dalam lima strategi, yaitu: (i) peningkatan akses ke permodalan, khususnya bagi usaha mikro dan kecil; (ii) 94 Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2013| Buku I – Bab IV Tema Pembangunan Nasional
peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) koperasi dan UMKM; (iii) peningkatan akses pemasaran; (iv) peningkatan kualitas produksi; dan (v) penguatan kelembagaan koperasi dan usaha mikro dan kecil antara lain melalui revitalisasi koperasi. Perluasan cakupan kegiatan-kegiatan di Klaster III dititikberatkan pada pemberdayaan usaha mikro yang dilaksanakan melalui pendekatan yang lebih terintegrasi. 4. Peningkatan akses masyarakat miskin terhadap pelaksanaan program-program Pro-Rakyat. Program-program Pro-Rakyat yang tercakup dalam Klaster IV diharapkan dapat meningkatkan dan memperluas program-program yang ditujukan untuk masyarakat marjinal dan berpenghasilan rendah. Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI) 2011-2025 merupakan dokumen pelengkap Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025. MP3EI bertujuan untuk mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi Indonesia melalui peningkatan investasi untuk dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi. MP3KI diarahkan untuk mendorong perwujudan pembangunan yang lebih inklusif dan berkeadilan, khususnya bagi masyarakat miskin dan marjinal sehingga dapat terlibat langsung dan menerima manfaat dari pertumbuhan ekonomi yang tinggi. MP3KI merupakan kebijakan afirmatif dalam rangka mewujudkan pembangunan ekonomi yang progrowth, pro-poor, pro-job, dan pro-environment. Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia dapat dilihat pada Gambar 4.9. GAMBAR 4.9 MASTERPLAN PERCEPATAN DAN PERLUASAN PENGURANGAN KEMISKINAN INDONESIA Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2013| Buku I – Bab IV Tema Pembangunan Nasional 95
Page 1 and 2:
RENCANA RANCANGAN KERJA PEMERINTAH
Page 3 and 4:
DAFTAR ISI RINGKASAN EKSEKUTIF ....
Page 5:
DAFTAR TABEL TABEL 2.1 KEMAJUAN PEM
Page 9 and 10:
RINGKASAN EKSEKUTIF 1. KINERJA PEMB
Page 11 and 12:
pertumbuhan ekonomi dan ketahanan f
Page 13 and 14:
dalam kerangka Masterplan Percepata
Page 15 and 16:
MP3EI merupakan produk dari hasil k
Page 17 and 18:
Maluku-Papua-Papua Barat. Pengemban
Page 19 and 20:
lahan gambut telah disusun Strategi
Page 21 and 22:
4,0 pada tahun 2013. Perbaikan kine
Page 23 and 24:
dengan wilayah pantai barat Sumater
Page 25 and 26:
ISU STRATEGIS 2011 2012 2013 b. Ras
Page 27 and 28:
ISU STRATEGIS 2011 2012 2013 b) Kla
Page 29 and 30:
BAB I PENDAHULUAN ELA Pembangunan n
Page 31 and 32:
erpengaruh pada Negara Kesatuan Rep
Page 33 and 34:
BAB II KONDISI UMUM A. Pencapaian T
Page 35 and 36:
ditambah sisa yang tidak terlaksana
Page 37 and 38:
kapasitas 6,31 m3/detik di 28 provi
Page 39 and 40:
Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) samp
Page 41 and 42:
ahan pangan. Salah satu langkah yan
Page 43 and 44:
Provinsi Maluku dan Bali, serta pen
Page 45 and 46:
Soreang-Pasirkoja; (ii) telah dimul
Page 47 and 48:
ibu BOEPD. Sesuai arah kebijakan en
Page 49 and 50:
(CEWS), serta Sistem Peringatan Din
Page 51 and 52: kegiatan pada Prioritas Nasional 10
Page 53 and 54: 12. Bidang Politik, Hukum, Keamanan
Page 55 and 56: terprogram dan berkesinambungan gun
Page 57 and 58: 15. Pelaksanaan MP3EI Pelayanan Ter
Page 59 and 60: 3. Mempercepat peningkatan kemampua
Page 61 and 62: GAMBAR 2.3 JUMLAH DAN NILAI PROGRAM
Page 63 and 64: kemampuan aparatur pemerintah daera
Page 65 and 66: 4. Penanggulangan Kemiskinan Dalam
Page 67 and 68: air tanah di daerah-daerah pusat in
Page 69 and 70: TABEL 2.3 PERINGKAT KEMUDAHAN BERUS
Page 71 and 72: dibandingkan dengan negara ASEAN, m
Page 73 and 74: Percepatan Pembangunan Provinsi Pap
Page 75 and 76: pembangunan industri pengolahan yan
Page 77 and 78: BAB III KERANGKA EKONOMI MAKRO 2013
Page 79 and 80: tidak menentu serta ketegangan poli
Page 81 and 82: ekspor migas dan nonmigas yang meni
Page 83 and 84: sebesar 6,8 persen, 3,0 persen, 9,2
Page 85 and 86: 4. Sasaran Ekonomi Makro Tahun 2013
Page 87 and 88: TABEL 3.2 PERKEMBANGAN DAN PROYEKSI
Page 89 and 90: BAB IV TEMA PEMBANGUNAN NASIONAL A.
Page 91 and 92: GAMBAR 4.1 KERANGKA PIKIR PENYUSUNA
Page 93 and 94: Birokrasi terus dilanjutkan untuk m
Page 95 and 96: kepada tiga agenda yaitu (i) mengat
Page 97 and 98: 2. Tenaga kerja muda yang sudah ber
Page 99 and 100: pangan di dalam negeri. Inflasi bah
Page 101: Sorong, Ogan Komering Ilir, Blora)
Page 105 and 106: menyebabkan tumpang tindih dalam pe
Page 107 and 108: dapat disahkan sehingga kendala sep
Page 109 and 110: BAB V PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONA
Page 111 and 112: (business process), pengembangan ma
Page 113 and 114: PRIORITAS 3: KESEHATAN SASARAN : 1.
Page 115 and 116: keamanan, khasiat/manfaat dan mutu
Page 117 and 118: . Peningkatan efisiensi distribusi
Page 119 and 120: Baku dan jaringan distribusi termas
Page 121 and 122: transaksi yang tidak perlu, 3. Mela
Page 123 and 124: pertambangan dengan regulasi penduk
Page 125 and 126: 2. Pengendalian pencemaran dan keru
Page 127 and 128: ARAH KEBIJAKAN: Percepatan pembangu
Page 129 and 130: ARAH KEBIJAKAN: 1. Peningkatan kesa
Page 131 and 132: Ketenagakerjaan SASARAN : ARAH KEBI
Page 133 and 134: 3. Perbaikan dan peningkatan kualit
Page 135 and 136: dalam Buku II. Sinergi antar bidang
Page 137 and 138: dilakukan melalui pengembangan infr
Page 139 and 140: BAB VI PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN A. Ke
Page 141 and 142: lebih akuntabel. 5. Bantuan Sosial
Page 143 and 144: angka pelaksanaan desentralisasi. T
Page 145 and 146: Arah Kebijakan Dana Alokasi Khusus
Page 147 and 148: Regrouping bidang dilakukan berdasa
Page 149 and 150: Sasaran tahun 2013 sebagai berikut:
Page 151 and 152: KIE Kit; (iv) Penyediaan Bina Kelua
Page 153 and 154:
keterhubungan wilayah (domestic con
Page 155 and 156:
angka peningkatan produksi bahan pa
Page 157 and 158:
Meningkatnya sarana dan prasarana p
Page 159 and 160:
sarana transportasi perairan/kepula
Page 161 and 162:
P2D2 bertujuan untuk meningkatkan m
Page 163 and 164:
BAB VII PENUTUP A. KAIDAH PELAKSANA
Page 165:
dekonsentrasi yang diterima pemerin
show all

BUKU I RKP 2013 - Bappeda

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?