BUKU I RKP 2013 - Bappeda

More documents

Recommendations

Info

PRIORITAS 8: ENERGI SASARAN : 1. Meningkatnya produksi minyak bumi menjadi 920 ribu BOPD; 2. Meningkatnya produksi gas bumi menjadi 1.320 ribu BOEPD; 3. Meningkatnya produksi batubara sebesar 337 juta ton; 4. Bertambahnya kapasitas pembangkit listrik sebesar 3.000 MW, baik oleh pemerintah maupun oleh badan usaha; dan 5. Meningkatnya rasio elektrifikasi menjadi 77,6 persen. ARAH KEBIJAKAN: Kebijakan dalam rangka peningkatan ketersediaan energi ditujukan untuk: 1. Meningkatkan produksi minyak dan gas bumi dan 2. Meningkatkan produksi dan pemanfaatan batubara dalam negeri. Kebijakan dan strategi yang akan dilaksanakan guna meningkatkan produksi minyak dan gas bumi adalah: 1. Mempercepat pengambilan dan pengolahan data potensi sumber daya minyak dan gas bumi melalui pengolahan data seismik 2D, terutama di daerah lepas pantai dan remote; 2. Meningkatkan pelayanan publik melalui pengelolaan, penyediaan serta penyebarluasan data dan informasi geologi sumber daya minyak dan gas bumi; 3. Meningkatkan daya tarik investasi kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi; 4. Menyiapkan dan mempromosikan penawaran wilayah kerja minyak dan gas bumi; 5. Meminimalisasi jumlah unplanned shutdown; 6. Mendorong pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan teknologi tinggi seperti EOR (Enhanced Oil Recovery) terutama untuk peningkatan produksi di sumur-sumur yang sudah tua/marjinal; dan 7. Meningkatkan kualitas monitoring volume produksi minyak dan gas bumi. Khusus untuk minyak bumi telah ditetapkan kebijakan melalui Instruksi Presiden No. 2/2012 dalam rangka menyelesaikan masalahmasalah produksi dan mencapai target produksi paling sedikit rata-rata 1,01 juta BOPD pada Tahun 2014. Peningkatan produksi dan pemanfaatan batubara dalam negeri dilakukan melalui: 1. Mendorong pembangunan rel kereta api pengangkutan batubara; 2. Menjamin keamanan pasokan batubara dalam negeri melalui Domestic Market Obligation (DMO) sebesar 25 persen; 3. Mengatur harga batubara di dalam negeri dengan mengacu kepada indeks harga batubara ekspor; 4. Memberikan kepastian dan transparansi di dalam kegiatan usaha 114 Rencana Kerja Pemerintah Tahun <strong>2013</strong>| Buku I – Bab V Prioritas Pembangunan Nasional
pertambangan dengan regulasi pendukung UU No. 4/2009; 5. Melaksanakan peningkatan pembinaan dan pengawasan; 6. Mengupayakan pengembangan nilai tambah komoditi tambang; dan 7. Mendorong peningkatan penerimaan negara dan investasi. Kebijakan dalam rangka diversifikasi energi ditujukan untuk: 1. Meningkatkan pemanfaatan gas bumi untuk kebutuhan dalam negeri; 2. Meningkatkan kapasitas terpasang panas bumi; dan 3. Mengurangi subsidi BBM dan listrik secara bertahap. Kebijakan dan strategi yang akan dilaksanakan guna meningkatkan pemanfaatan gas bumi untuk kebutuhan dalam negeri adalah: 1. Meningkatkan pasokan alokasi gas bumi untuk kebutuhan pembangkit listrik, pupuk/non-pupuk, industri petrokimia, rumah tangga, dan transportasi; 2. Membangun Small Scale LNG Receiving Terminal guna menerima dan menimbun pasokan/penyediaan gas pembangkit listrik, dan kilang mini LPG untuk memasok gas rumah tangga; 3. Membangun sistem jaringan distribusi gas (SPBG) untuk angkutan umum dan jaringan distribusi pipa gas kota untuk melayani rumah tangga; dan 4. Pengembangan penggunaan bahan bakar gas untuk transportasi. Peningkatan kapasitas terpasang panas bumi dilakukan melalui: 1. Penyediaan revolving fund terkait dengan pembangunan PLTP; 2. Peningkatan kualitas data reserves; 3. Prosedur pelelangan WKP (Wilayah Kerja Pertambangan) panas bumi yang jelas; 4. Pelaksanaan kesepakatan mengenai PPA (Power Purchase Agreement); dan 5. Penyelesaian konflik tumpang tindih lahan antara kawasan hutan dengan WKP panas bumi. Untuk mengurangi subsidi BBM dan listrik secara bertahap dilakukan melalui: 1. Meningkatkan penggunaan bahan bakar gas di sektor ketenagalistrikan, transportasi, industri, dan rumah tangga; 2. Meningkatkan pembangunan pembangkit listrik berbahan bakar gas, batubara, dan panas bumi; dan 3. Meningkatkan bahan bakar nabati dan non nabati sebagai sumber daya energi. Kebijakan dalam rangka efisiensi penggunaan energi dan pemanfaataan Rencana Kerja Pemerintah Tahun <strong>2013</strong>| Buku I – Bab V Prioritas Pembangunan Nasional 115
Page 1 and 2:
RENCANA RANCANGAN KERJA PEMERINTAH
Page 3 and 4:
DAFTAR ISI RINGKASAN EKSEKUTIF ....
Page 5:
DAFTAR TABEL TABEL 2.1 KEMAJUAN PEM
Page 9 and 10:
RINGKASAN EKSEKUTIF 1. KINERJA PEMB
Page 11 and 12:
pertumbuhan ekonomi dan ketahanan f
Page 13 and 14:
dalam kerangka Masterplan Percepata
Page 15 and 16:
MP3EI merupakan produk dari hasil k
Page 17 and 18:
Maluku-Papua-Papua Barat. Pengemban
Page 19 and 20:
lahan gambut telah disusun Strategi
Page 21 and 22:
4,0 pada tahun 2013. Perbaikan kine
Page 23 and 24:
dengan wilayah pantai barat Sumater
Page 25 and 26:
ISU STRATEGIS 2011 2012 2013 b. Ras
Page 27 and 28:
ISU STRATEGIS 2011 2012 2013 b) Kla
Page 29 and 30:
BAB I PENDAHULUAN ELA Pembangunan n
Page 31 and 32:
erpengaruh pada Negara Kesatuan Rep
Page 33 and 34:
BAB II KONDISI UMUM A. Pencapaian T
Page 35 and 36:
ditambah sisa yang tidak terlaksana
Page 37 and 38:
kapasitas 6,31 m3/detik di 28 provi
Page 39 and 40:
Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) samp
Page 41 and 42:
ahan pangan. Salah satu langkah yan
Page 43 and 44:
Provinsi Maluku dan Bali, serta pen
Page 45 and 46:
Soreang-Pasirkoja; (ii) telah dimul
Page 47 and 48:
ibu BOEPD. Sesuai arah kebijakan en
Page 49 and 50:
(CEWS), serta Sistem Peringatan Din
Page 51 and 52:
kegiatan pada Prioritas Nasional 10
Page 53 and 54:
12. Bidang Politik, Hukum, Keamanan
Page 55 and 56:
terprogram dan berkesinambungan gun
Page 57 and 58:
15. Pelaksanaan MP3EI Pelayanan Ter
Page 59 and 60:
3. Mempercepat peningkatan kemampua
Page 61 and 62:
GAMBAR 2.3 JUMLAH DAN NILAI PROGRAM
Page 63 and 64:
kemampuan aparatur pemerintah daera
Page 65 and 66:
4. Penanggulangan Kemiskinan Dalam
Page 67 and 68:
air tanah di daerah-daerah pusat in
Page 69 and 70:
TABEL 2.3 PERINGKAT KEMUDAHAN BERUS
Page 71 and 72: dibandingkan dengan negara ASEAN, m
Page 73 and 74: Percepatan Pembangunan Provinsi Pap
Page 75 and 76: pembangunan industri pengolahan yan
Page 77 and 78: BAB III KERANGKA EKONOMI MAKRO 2013
Page 79 and 80: tidak menentu serta ketegangan poli
Page 81 and 82: ekspor migas dan nonmigas yang meni
Page 83 and 84: sebesar 6,8 persen, 3,0 persen, 9,2
Page 85 and 86: 4. Sasaran Ekonomi Makro Tahun 2013
Page 87 and 88: TABEL 3.2 PERKEMBANGAN DAN PROYEKSI
Page 89 and 90: BAB IV TEMA PEMBANGUNAN NASIONAL A.
Page 91 and 92: GAMBAR 4.1 KERANGKA PIKIR PENYUSUNA
Page 93 and 94: Birokrasi terus dilanjutkan untuk m
Page 95 and 96: kepada tiga agenda yaitu (i) mengat
Page 97 and 98: 2. Tenaga kerja muda yang sudah ber
Page 99 and 100: pangan di dalam negeri. Inflasi bah
Page 101 and 102: Sorong, Ogan Komering Ilir, Blora)
Page 103 and 104: peningkatan kapasitas sumber daya m
Page 105 and 106: menyebabkan tumpang tindih dalam pe
Page 107 and 108: dapat disahkan sehingga kendala sep
Page 109 and 110: BAB V PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONA
Page 111 and 112: (business process), pengembangan ma
Page 113 and 114: PRIORITAS 3: KESEHATAN SASARAN : 1.
Page 115 and 116: keamanan, khasiat/manfaat dan mutu
Page 117 and 118: . Peningkatan efisiensi distribusi
Page 119 and 120: Baku dan jaringan distribusi termas
Page 121: transaksi yang tidak perlu, 3. Mela
Page 125 and 126: 2. Pengendalian pencemaran dan keru
Page 127 and 128: ARAH KEBIJAKAN: Percepatan pembangu
Page 129 and 130: ARAH KEBIJAKAN: 1. Peningkatan kesa
Page 131 and 132: Ketenagakerjaan SASARAN : ARAH KEBI
Page 133 and 134: 3. Perbaikan dan peningkatan kualit
Page 135 and 136: dalam Buku II. Sinergi antar bidang
Page 137 and 138: dilakukan melalui pengembangan infr
Page 139 and 140: BAB VI PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN A. Ke
Page 141 and 142: lebih akuntabel. 5. Bantuan Sosial
Page 143 and 144: angka pelaksanaan desentralisasi. T
Page 145 and 146: Arah Kebijakan Dana Alokasi Khusus
Page 147 and 148: Regrouping bidang dilakukan berdasa
Page 149 and 150: Sasaran tahun 2013 sebagai berikut:
Page 151 and 152: KIE Kit; (iv) Penyediaan Bina Kelua
Page 153 and 154: keterhubungan wilayah (domestic con
Page 155 and 156: angka peningkatan produksi bahan pa
Page 157 and 158: Meningkatnya sarana dan prasarana p
Page 159 and 160: sarana transportasi perairan/kepula
Page 161 and 162: P2D2 bertujuan untuk meningkatkan m
Page 163 and 164: BAB VII PENUTUP A. KAIDAH PELAKSANA
Page 165: dekonsentrasi yang diterima pemerin
show all

BUKU I RKP 2013 - Bappeda

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?