BUKU I RKP 2013 - Bappeda

More documents

Recommendations

Info

masing instansi pemerintah (kementerian/lembaga), setelah menerima pagu sementara Tahun 2013, perlu menyesuaikan Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga (Renja-KL) menjadi Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/lembaga (RKA-KL) sebagai berikut: a. Uraian penggunaan APBN Tahun Anggaran 2013, yang merupakan kegiatan untuk mencapai prioritas pembangunan nasional yang berupa kerangka regulasi sesuai dengan kewenangannya dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), atau Peraturan Menteri/Kepala Lembaga; b. Uraian rencana penggunaan APBN Tahun Anggaran 2013, yang merupakan kegiatan untuk mencapai prioritas pembangunan nasional yang berupa kerangka investasi pemerintah dan pelayanan umum sesuai dengan kewenangannya; c. Uraian sebagaimana yang dimaksud butir (b) di atas perlu menguraikan kewenangan pengguna anggaran yang bersangkutan, dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintah pusat, tugas dekonsentrasi, tugas pembantuan, atau sudah menjadi kewenangan daerah; d. Pemerintah wajib menyampaikan rancangan APBN Tahun Anggaran 2013 dari masing-masing lembaga negara, departemen, dan lembaga pemerintah non-departemen, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah pusat, yang dilaksanakan melalui asas dekonsentrasi, maupun yang dilaksanakan melalui tugas pembantuan. 3. Bagi Pemerintah Daerah (provinsi/kabupaten/kota), RKP Tahun 2013 menjadi acuan dan pedoman dalam menyusun kebijakan publik, baik berupa kerangka regulasi maupun kerangka investasi pemerintah dan pelayanan umum dalam Aggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2013. Untuk mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan setiap program dalam rangka koordinasi perencanaan, masing-masing instansi daerah perlu menyempurnakan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Tahun 2013 sebagai berikut: a. Uraian penggunaan APBD Tahun Anggaran 2013, yang merupakan kegiatan untuk mencapai prioritas pembangunan nasional/daerah yang berupa kerangka regulasi sesuai dengan kewenangannya dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Gubernur/Bupati/Wali Kota; b. Uraian rencana penggunaan APBD Tahun Anggaran 2013, yang merupakan kegiatan untuk mencapai prioritas pembangunan nasional/daerah, yang berupa kerangka investasi pemerintah dan pelayanan umum sesuai dengan kewenangannya; c. Uraian sebagaimana yang dimaksud butir (b) diatas, perlu menguraikan kewenangan pengguna anggaran yang bersangkutan, dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintah daerah, tugas 156 Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2013| Buku I – Bab VII Penutup
dekonsentrasi yang diterima pemerintah provinsi dari pemerintah pusat, atau tugas pembantuan yang diterima pemerintah kabupaten/kota dari pemerintah pusat; d. Pemerintah daerah wajib menyampaikan rancangan APBD Tahun Anggaran 2013 dari masing-masing instansi daerah, yang dilaksanakan langsung sebagai kewenangan daerah. 4. Pemerintah Pusat, di bawah koordinasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dengan mendapatkan masukan dari seluruh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, merumuskan matriks rencana tindak pada setiap bidang pembangunan (matriks rencana tindak menjadi lampiran dari setiap bidang pembangunan) menjadi dokumen RKP Tahun 2013; 5. Pelaksanaan rencana tindak yang tertuang dalam RKP ini wajib mengikuti prinsip-prinsip pengarusutamaan yaitu: (i) pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan; (ii) pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik; dan (iii) pengarusutamaan gender. 6. Masyarakat luas dapat berperanserta seluas-luasnya dalam perancangan dan perumusan kebijakan yang nantinya dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan pendanaan pembangunan, masyarakat luas dan dunia usaha dapat berperanserta dalam pelaksanaan program-program pembangunan berdasarkan rancangan peranserta masyarakat dalam kegiatan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masyarakat luas juga dapat berperanserta dalam pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program-program pembangunan; B. TINDAK LANJUT Pada akhir tahun anggaran 2013, setiap instansi pemerintah wajib melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan, kesesuaiannya dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBN/APBD, serta kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan APBN/APBD dan peraturan-peraturan lainnya. Untuk menjaga efektivitas pelaksanaan program, setiap Kementerian/Lembaga Pemerintah Non-Departemen dan Pemerintah Daerah wajib melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan, melakukan tindakan koreksi yang diperlukan, dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala 3 (tiga) bulanan kepada Presiden/Gubernur/ Bupati/Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2013| Buku I – Bab VII Penutup 157
Page 1 and 2:
RENCANA RANCANGAN KERJA PEMERINTAH
Page 3 and 4:
DAFTAR ISI RINGKASAN EKSEKUTIF ....
Page 5:
DAFTAR TABEL TABEL 2.1 KEMAJUAN PEM
Page 9 and 10:
RINGKASAN EKSEKUTIF 1. KINERJA PEMB
Page 11 and 12:
pertumbuhan ekonomi dan ketahanan f
Page 13 and 14:
dalam kerangka Masterplan Percepata
Page 15 and 16:
MP3EI merupakan produk dari hasil k
Page 17 and 18:
Maluku-Papua-Papua Barat. Pengemban
Page 19 and 20:
lahan gambut telah disusun Strategi
Page 21 and 22:
4,0 pada tahun 2013. Perbaikan kine
Page 23 and 24:
dengan wilayah pantai barat Sumater
Page 25 and 26:
ISU STRATEGIS 2011 2012 2013 b. Ras
Page 27 and 28:
ISU STRATEGIS 2011 2012 2013 b) Kla
Page 29 and 30:
BAB I PENDAHULUAN ELA Pembangunan n
Page 31 and 32:
erpengaruh pada Negara Kesatuan Rep
Page 33 and 34:
BAB II KONDISI UMUM A. Pencapaian T
Page 35 and 36:
ditambah sisa yang tidak terlaksana
Page 37 and 38:
kapasitas 6,31 m3/detik di 28 provi
Page 39 and 40:
Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) samp
Page 41 and 42:
ahan pangan. Salah satu langkah yan
Page 43 and 44:
Provinsi Maluku dan Bali, serta pen
Page 45 and 46:
Soreang-Pasirkoja; (ii) telah dimul
Page 47 and 48:
ibu BOEPD. Sesuai arah kebijakan en
Page 49 and 50:
(CEWS), serta Sistem Peringatan Din
Page 51 and 52:
kegiatan pada Prioritas Nasional 10
Page 53 and 54:
12. Bidang Politik, Hukum, Keamanan
Page 55 and 56:
terprogram dan berkesinambungan gun
Page 57 and 58:
15. Pelaksanaan MP3EI Pelayanan Ter
Page 59 and 60:
3. Mempercepat peningkatan kemampua
Page 61 and 62:
GAMBAR 2.3 JUMLAH DAN NILAI PROGRAM
Page 63 and 64:
kemampuan aparatur pemerintah daera
Page 65 and 66:
4. Penanggulangan Kemiskinan Dalam
Page 67 and 68:
air tanah di daerah-daerah pusat in
Page 69 and 70:
TABEL 2.3 PERINGKAT KEMUDAHAN BERUS
Page 71 and 72:
dibandingkan dengan negara ASEAN, m
Page 73 and 74:
Percepatan Pembangunan Provinsi Pap
Page 75 and 76:
pembangunan industri pengolahan yan
Page 77 and 78:
BAB III KERANGKA EKONOMI MAKRO 2013
Page 79 and 80:
tidak menentu serta ketegangan poli
Page 81 and 82:
ekspor migas dan nonmigas yang meni
Page 83 and 84:
sebesar 6,8 persen, 3,0 persen, 9,2
Page 85 and 86:
4. Sasaran Ekonomi Makro Tahun 2013
Page 87 and 88:
TABEL 3.2 PERKEMBANGAN DAN PROYEKSI
Page 89 and 90:
BAB IV TEMA PEMBANGUNAN NASIONAL A.
Page 91 and 92:
GAMBAR 4.1 KERANGKA PIKIR PENYUSUNA
Page 93 and 94:
Birokrasi terus dilanjutkan untuk m
Page 95 and 96:
kepada tiga agenda yaitu (i) mengat
Page 97 and 98:
2. Tenaga kerja muda yang sudah ber
Page 99 and 100:
pangan di dalam negeri. Inflasi bah
Page 101 and 102:
Sorong, Ogan Komering Ilir, Blora)
Page 103 and 104:
peningkatan kapasitas sumber daya m
Page 105 and 106:
menyebabkan tumpang tindih dalam pe
Page 107 and 108:
dapat disahkan sehingga kendala sep
Page 109 and 110:
BAB V PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONA
Page 111 and 112:
(business process), pengembangan ma
Page 113 and 114: PRIORITAS 3: KESEHATAN SASARAN : 1.
Page 115 and 116: keamanan, khasiat/manfaat dan mutu
Page 117 and 118: . Peningkatan efisiensi distribusi
Page 119 and 120: Baku dan jaringan distribusi termas
Page 121 and 122: transaksi yang tidak perlu, 3. Mela
Page 123 and 124: pertambangan dengan regulasi penduk
Page 125 and 126: 2. Pengendalian pencemaran dan keru
Page 127 and 128: ARAH KEBIJAKAN: Percepatan pembangu
Page 129 and 130: ARAH KEBIJAKAN: 1. Peningkatan kesa
Page 131 and 132: Ketenagakerjaan SASARAN : ARAH KEBI
Page 133 and 134: 3. Perbaikan dan peningkatan kualit
Page 135 and 136: dalam Buku II. Sinergi antar bidang
Page 137 and 138: dilakukan melalui pengembangan infr
Page 139 and 140: BAB VI PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN A. Ke
Page 141 and 142: lebih akuntabel. 5. Bantuan Sosial
Page 143 and 144: angka pelaksanaan desentralisasi. T
Page 145 and 146: Arah Kebijakan Dana Alokasi Khusus
Page 147 and 148: Regrouping bidang dilakukan berdasa
Page 149 and 150: Sasaran tahun 2013 sebagai berikut:
Page 151 and 152: KIE Kit; (iv) Penyediaan Bina Kelua
Page 153 and 154: keterhubungan wilayah (domestic con
Page 155 and 156: angka peningkatan produksi bahan pa
Page 157 and 158: Meningkatnya sarana dan prasarana p
Page 159 and 160: sarana transportasi perairan/kepula
Page 161 and 162: P2D2 bertujuan untuk meningkatkan m
Page 163: BAB VII PENUTUP A. KAIDAH PELAKSANA
show all

BUKU I RKP 2013 - Bappeda

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?