BUKU I RKP 2013 - Bappeda

angka pelaksanaan desentralisasi. Tujuan dari Dana Perimbangan adalah
untuk membantu Daerah dalam mendanai kewenangannya, mengurangi
ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara Pusat dan Daerah,
dan mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antardaerah.
Dana Perimbangan terdiri atas (i) Dana Alokasi Umum (DAU), (ii) Dana
Alokasi Khusus (DAK), dan (iii) Dana Bagi Hasil (DBH). Ketiga komponen
Dana Perimbangan ini merupakan sistem transfer dana dari Pemerintah
serta merupakan satu kesatuan yang utuh. Penentuan daerah penerima dan
besaran alokasi dana ke setiap daerah dilakukan dengan menggunakan
formula dan kriteria penghitungan tertentu sebagaimana yang diamanahkan
dalam UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Formula yang digunakan
diharapkan tidak menjadi disinsentif bagi pemerintah daerah untuk
meningkatkan kapasitas keuangan dan kinerja pembangunan daerah,
termasuk mengoptimalkan penerimaan di luar Dana Transfer.
Penyempurnaan dilakukan terhadap mekanisme Dana Perimbangan dengan
harapan daerah dapat meningkatkan fungsi pemerintahan khususnya di
dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Oleh sebab itu,
pemanfaatan Dana Perimbangan harus dirancang sedemikian rupa agar
mendorong pemenuhan kebutuhan masyarakat, terutama terhadap
pelayanan dasar sesuai SPM.
Jumlah Dana Perimbangan secara total mengalami peningkatan untuk
mengakomodasi peningkatan kebutuhan daerah dan mendukung agar
pemerintah daerah dapat menjalankan kewenangannya dengan baik.
Peningkatan alokasi Dana Perimbangan harus disertai dengan peningkatan
kualitas pengelolaannya melalui penyempurnaan formula penghitungan
alokasi, peningkatan koordinasi perencanaan Dana Perimbangan di antara
para pemangku kepentingan, dan pemenuhan atas unsur tata kelola yang
baik. Salah satu unsur terpenting dalam tata kelola Dana Perimbangan
adalah transparansi dari tahap perencanaan dan pengalokasian oleh
pemerintah pusat, hingga tahap pelaksanaan di daerah.
Arah Kebijakan Pengalokasian Dana Alokasi Umum. Dana Alokasi Umum
(DAU) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang
dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah
untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan
desentralisasi. Formulasi penghitungan dan mekanisme pengalokasian DAU
diatur dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan
Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.
Jumlah alokasi DAU sekurang-kurangnya 26 persen dari PDN neto dengan
tetap memperhitungkan faktor pengurang.
Penentuan besar dana yang mencakup ’kebutuhan fiskal daerah’ dalam
rangka melaksanakan fungsi dasar layanan umum harus mengacu pada
tujuan desentralisasi dan otonomi daerah, yaitu mewujudkan kesejahteraan
masyarakat yang merata di daerah. Arah kebijakan DAU pada tahun 2013
adalah:
Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2013| Buku I – Bab VI Pembiayaan Pembangunan 135