BUKU I RKP 2013 - Bappeda

diharapkan;
h. Penetapan lokasi diupayakan mencakup daerah tertinggal sesuai
dengan bidang DAK yang dibutuhkan oleh daerah tertinggal
tersebut.
2. Aspek Penganggaran
a. Meningkatkan kesesuaian alokasi dengan kebutuhan daerah, serta
sesuai dengan siklus dan mekanisme perencanaan pembangunan
daerah;
b. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan
DAK melalui koordinasi perencanaan dan pengelolaan DAK di
berbagai tingkatan pemerintahan (mulai dari Musrenbangda);
c. Mendorong kementerian teknis untuk mengalihkan dana
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang merupakan bagian dari
anggaran kementerian negara/lembaga yang digunakan untuk
melaksanakan urusan yang menurut peraturan perundangundangan
menjadi urusan Daerah secara bertahap menjadi DAK
(sesuai pasal 108 UU No.33 Tahun 2004).
3. Aspek Pelaksanaan
Meningkatkan koordinasi pengelolaan DAK secara utuh dan terpadu di
pusat dan daerah sehingga terwujud sinkronisasi kegiatan DAK dengan
kegiatan lain yang didanai APBN dan APBD (sumber-sumber pendanaan
lainnya).
4. Aspek Pemantauan dan Evaluasi
a. Mendorong kementerian teknis untuk mengalihkan dana
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang merupakan bagian dari
anggaran kementerian negara/lembaga yang digunakan untuk
melaksanakan urusan yang menurut peraturan perundangundangan
menjadi urusan Daerah secara bertahap menjadi DAK
(sesuai pasal 108 UU No.33 Tahun 2004);
b. Menerapkan kebijakan disinsentive kepada daerah yang tidak
melaporkan pelaksanaan kegiatan DAK di daerahnya, menggunakan
kinerja pelaporan sebagai salah satu pertimbangan dalam
pengalokasian DAK;
Kebijakan bidang DAK tahun 2013 ditentukan berdasarkan pada: (i)
dukungan terhadap pencapaian prioritas nasional dalam RPJMN dan RKP
2013; (ii) arah kebijakan DAK dalam RPJMN 2010-2014 yang fokus pada
outcome oriented dan (iii) mendukung percepatan pembangunan daerah;
dan (iv) mendukung pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana
pelayanan dasar masyarakat (SPM).
Selanjutnya dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dalam
rangka mendukung tema RKP 2013, maka dilakukan regrouping atas bidang
DAK dengan mempertimbangkan efektivitas pencapaian sasaran nasional
secara signifikan. Jumlah bidang DAK 2013 ditentukan sebanyak 19 bidang
yang dikelompokkan menjadi 13 kelompok bidang.
138 Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2013| Buku I – Bab VI Pembiayaan Pembangunan