BUKU I RKP 2013 - Bappeda

paska konflik, optimalisasi pelaksanaan kebijakan dan peraturan
perundang-undangan tentang kerukunan, kebijakan pemerintah
tentang pelayanan umat agama khonghuchu, pengembangan sikap dan
perilaku keagamaan yang inklusif dan toleran, Interfaith Dialogue dan
penanganan kasus aliran sempalan; dan
3. Peningkatan kualitas penyelenggaraan haji melalui pengembangan
indikator kepuasan jemaah haji terhadap mutu penyelenggaraan haji,
penyusunan rancangan undang-undang haji untuk pengelolaan dana
haji, dan penerapan standar ISO untuk penyelenggaraan haji.
Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
SASARAN:
1. Tersusunnya kebijakan pelaksanaan PUG bidang politik dan
pengambilan keputusan, serta ketenagakerjaan;
2. Terlaksananya fasilitasi kebijakan pelaksanaan PUG dan perlindungan
bagi perempuan terhadap berbagai tindak kekerasan;
3. Terlaksananya penerapan sistem data terpilah gender; dan
4. Terlaksananya fasilitasi kebijakan penghapusan kekerasan pada anak.
ARAH KEBIJAKAN:
1. Penerapan strategi PUG, termasuk mengintegrasikan perspektif gender
ke dalam siklus perencanaan dan penganggaran di seluruh kementerian
dan lembaga, peningkatan koordinasi dan kerjasama lintasbidang,
lintassektor, lintasprogram, lintaspelaku, dan
lintaskementerian/lembaga (K/L), dan sistem manajemen data dan
informasi gender, dalam rangka mendukung peningkatan kualitas hidup
dan peran perempuan dalam pembangunan; dan
2. Peningkatan perlindungan bagi perempuan dan anak dari berbagai
tindak kekerasan.
B. ARAH PEMBANGUNAN BIDANG, PENGARUSUTAMAAN, DAN LINTAS BIDANG
Pembangunan Nasional dilakukan secara menyeluruh di berbagai bidang
kehidupan masyarakat. Perencanaan pembangunan nasional dikelompokkan
ke dalam 9 (sembilan) bidang pembangunan menurut Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, yaitu:
1. Bidang Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama
2. Bidang Ekonomi
3. Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
4. Bidang Sarana dan Prasarana
5. Bidang Politik
6. Bidang Pertahanan dan Keamanan
7. Bidang Hukum dan Aparatur
8. Bidang Wilayah dan Tataruang
9. Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Arah dan kebijakan masing-masing bidang pembangunan tersebut diuraikan
126 Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2013| Buku I – Bab V Prioritas Pembangunan Nasional