BUKU I RKP 2013 - Bappeda

proyek). Selengkapnya rekapitulasi kegiatan MP3EI yang telah di
groundbreaking hingga Desember 2011 terdapat dalam tabel 2.2.
TABEL 2.2.
REKAPITULASI KEGIATAN MP3EI YANG TELAH DIGROUNDBREAKING
SAMPAI DENGAN AKHIR DESEMBER 2011
Koridor Ekonomi Jumlah Proyek Nilai Investasi Total
Infrastruktur Sektor Riil Infrastruktur
(Rp. Miliar)
Sektor Riil
(Rp. Miliar)
Proyek
Investasi
(Rp. Miliar)
Sumatera 17 2 35.429 62.505 19 97.934
Jawa 8 8 64.674 71.397 16 136.071
Kalimantan 3 12 1.586 14.644 15 16.230
Sulawesi 1 26 3.000 142.267 27 145.267
Bali-NT 6 1 36.065 829 7 36.894
Papua-Kep.Maluku 3 7 1.011 66.120 10 67.131
Total 38 56 141.765 357.762 94 499.527
Pada tahun 2012, telah direncanakan akan dilakukan groundbreaking
terhadap 84 proyek yang terdiri dari investasi sektor riil dan pembangunan
infrastruktur dengan nilai total Rp. 536,3 Triliun, yang akan dibiayai oleh
Pemerintah Rp. 66,2 Triliun (15 proyek), BUMN Rp. 90,3 Triliun (20 proyek),
Swasta Rp. 301,6 Triliun (38 proyek), campuran Rp. 78,2 Triliun (11
proyek).
Selain pembangunan infrastruktur, pada tahun 2012 telah direncanakan
akan dilakukan sejumlah kegiatan untuk mendukung penguatan SDM dan
IPTEK di setiap koridor ekonomi.Terkait dengan penguatan SDM telah
direncanakan sebanyak 76 programdengan nilai total investasi Rp. 580
Miliar. Sedangkan untuk pengembangan IPTEK, direncanakan 134 program
dengan nilai total investasi Rp. 3,8 Triliun.Selengkapnya Jumlah dan Nilai
Program Bidang SDM IPTEK di setiap Koridor Ekonomi terdapat dalam
gambar 2.3.
Selain itu, Pemerintah akan terus melakukan sejumlah perbaikan iklim
investasi dan iklim usaha, antara lain melalui debottlenecking regulasi
(deregulasi) terhadap peraturan yang dinilai menjadi penghambat bagi
pelaksanaan investasi. Sejak MP3EI diluncurkan, Pemerintah telah selesai
melakukan revisi terhadap 28 regulasi dan saat ini sedang menyelesaikan 18
regulasi lainnya.Upaya-upaya debottlenecking di atas tentunya tidak akan
berhasil tanpa ada dukungan dari pemerintah daerah terutama untuk
melakukan upaya debottlenecking guna memperbaiki iklim investasi dan
iklim usaha di daerah masing-masing. Hal ini juga terkait untuk memastikan
penetapan peraturan-peraturan daerah yang dapat mendukung terciptanya
iklim investasi dan kepastian berusaha.
52 Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2013| Buku I – Bab II Kondisi Umum