BUKU I RKP 2013 - Bappeda

More documents

Recommendations

Info

Pelaksanaan tertib ukur untuk mendukung upaya perlindungan konsumen dalam hal jaminan kebenaran hasil pengukuran terutama di daerah-daerah yang memiliki potensi UTTP yang cukup besar dan belum dapat ditangani. Lingkup kegiatan: (i) Pembangunan dan pengembangan sarana distribusi perdagangan (pasar); (ii) Pembangunan dan peningkatan sarana metrologi legal, melalui pembangunan sarana metrologi legal yang meliputi pembangunan gedung Laboratorium Metrologi Legal dan pengadaan peralatan pelayanan tera/tera ulang (meliputi peralatan standar kerja, unit berjalan tera/tera ulang roda empat, unit fungsional pengawasan roda empat dan unit mobilitas roda dua); dan (iii) Pembangunan gudang komoditas pertanian dalam kerangka Sistem Resi Gudang. Sasaran: (i) Pembangunan dan pengembangan Sarana Distribusi perdagangan (pasar tradisional): 250 unit pasar tradisional; (ii) Pembangunan dan peningkatan sarana metrologi legal: 15 Sarana Metrologi Legal; dan (iii) Pembangunan Gudang, fasilitas dan peralatan penunjangnya dalam kerangka Sistem Resi Gudang (SRG): 20 unit gudang. XIII. KELOMPOK BIDANG DAK DAERAH TERTINGGAL DAN PERBATASAN YANG TERDIRI ATAS: (i) DAK BIDANG SARANA DAN PRASARANA DAERAH TERTINGGAL; DAN (ii) DAK BIDANG SARANA DAN PRASARANA KAWASAN PERBATASAN. Arah kebijakan DAK Bidang Sarana dan Prasarana Daerah Tertinggal adalah untuk mendukung kebijakan pembangunan daerah tertinggal yang diamanatkan dalam RPJMN 2010-2014 dan RKP 2013 yaitu pengembangan perekonomian lokal di daerah tertinggal melalui peningkatan kapasitas, produktivitas dan industrialisasi berbasis komoditas unggulan lokal secara berkesinambungan beserta sarana prasarana pendukungnya sehingga daerah tertinggal dapat tumbuh dan berkembang secara lebih cepat guna dapat mengejar ketertinggalan pembangunannya dari daerah lain yang relatif lebih maju. Lingkup Kegiatan: (i) Penyediaan sarana transportasi umum darat dan air untuk mendukung pengembangan ekonomi lokal; (ii) Pembangunan/rehabilitasi dermaga kecil/tambatan perahu; dan (iii) Pembangunan embung di daerah rawan air. Sasaran: Sasaran lokasi daerah tertinggal yang memperoleh DAK SPDT 2013 diorientasikan untuk mempercepat pengentasan daerah tertinggal menjadi non tertinggal, sehingga sasaran lokasi yang memperoleh DAK SPDT Tahun 2013 yaitu 183 kabupaten tertinggal. Output yang diharapkan tahun 2013 sesuai dengan besaran dana yang diusulkan adalah: tersedianya sarana transportasi darat di 6.257 desa, 150 Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2013| Buku I – Bab VI Pembiayaan Pembangunan
sarana transportasi perairan/kepulauan di 1.098 desa, tambatan perahu di 1.874 desa, dan embung di 643 desa Arah kebijakan DAK Bidang Sarana dan Prasarana Kawasan Perbatasan adalah mendukung kebijakan pembangunan kawasan perbatasan yang diamanatkan dalam RKP 2013 yaitu untuk mengatasi keterisolasian wilayah yang dapat menghambat upaya pengamanan batas wilayah, pelayanan sosial dasar, serta pengembangan kegiatan ekonomi lokal secara berkelanjutan di kecamatan-kecamatan lokasi prioritas yang ditetapkan oleh Keputusan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan. Lingkup kegiatan: (i) Pembangunan/peningkatan kondisi permukaan jalan non-status yang menghubungkan kecamatan perbatasan prioritas dengan pusat kegiatan di sekitarnya; (ii) Pembangunan dan rehabilitasi dermaga kecil atau tambatan perahu untuk mendukung angkutan orang dan barang, khususnya dermaga kecil atau tambatan perahu di wilayah pesisir yang tidak ditangani Kementerian Perhubungan; dan (iii) Penyediaan moda transportasi perairan/kepulauan untuk meningkatkan arus orang, barang dan jasa. Sasaran: Sasaran lokasi kawasan perbatasan yang memperoleh SPKP tahun 2013 diprioritaskan untuk mengatasi keterisolasian kawasan perbatasan di 17 Kabupaten yang terdiri dari 28 kecamatan Lokpri (21 Lokpri I dan 7 Lokpri II). 2. Dana Otonomi Khusus Dana Otonomi Khusus diberikan kepada tiga provinsi, yakni Provinsi Papua, provinsi Papua Barat dan provinsi Aceh. Pengalokasikan Dana Otsus berlandaskan beberapa regulasi, yakni UU No.35 Tahun 2008 mengenai Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang (Perpu) No.1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas UU No.21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi undang – undang, serta UU No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Arah Kebijakan Pengalokasian Dana Otonomi Khusus. Salah satu pendanaan dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Khusus di Provinsi Papua (termasuk Provinsi Papua Barat) dan Provinsi Aceh adalah Dana Otonomi Khusus setara dengan 2 persen dari total DAU nasional, yang tujuan penggunaannya mengacu kepada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Untuk Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dialokasikan pula Dana tambahan infrastruktur dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus yang terutama ditujukan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur. Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2013| Buku I – Bab VI Pembiayaan Pembangunan 151
Page 1 and 2:
RENCANA RANCANGAN KERJA PEMERINTAH
Page 3 and 4:
DAFTAR ISI RINGKASAN EKSEKUTIF ....
Page 5:
DAFTAR TABEL TABEL 2.1 KEMAJUAN PEM
Page 9 and 10:
RINGKASAN EKSEKUTIF 1. KINERJA PEMB
Page 11 and 12:
pertumbuhan ekonomi dan ketahanan f
Page 13 and 14:
dalam kerangka Masterplan Percepata
Page 15 and 16:
MP3EI merupakan produk dari hasil k
Page 17 and 18:
Maluku-Papua-Papua Barat. Pengemban
Page 19 and 20:
lahan gambut telah disusun Strategi
Page 21 and 22:
4,0 pada tahun 2013. Perbaikan kine
Page 23 and 24:
dengan wilayah pantai barat Sumater
Page 25 and 26:
ISU STRATEGIS 2011 2012 2013 b. Ras
Page 27 and 28:
ISU STRATEGIS 2011 2012 2013 b) Kla
Page 29 and 30:
BAB I PENDAHULUAN ELA Pembangunan n
Page 31 and 32:
erpengaruh pada Negara Kesatuan Rep
Page 33 and 34:
BAB II KONDISI UMUM A. Pencapaian T
Page 35 and 36:
ditambah sisa yang tidak terlaksana
Page 37 and 38:
kapasitas 6,31 m3/detik di 28 provi
Page 39 and 40:
Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) samp
Page 41 and 42:
ahan pangan. Salah satu langkah yan
Page 43 and 44:
Provinsi Maluku dan Bali, serta pen
Page 45 and 46:
Soreang-Pasirkoja; (ii) telah dimul
Page 47 and 48:
ibu BOEPD. Sesuai arah kebijakan en
Page 49 and 50:
(CEWS), serta Sistem Peringatan Din
Page 51 and 52:
kegiatan pada Prioritas Nasional 10
Page 53 and 54:
12. Bidang Politik, Hukum, Keamanan
Page 55 and 56:
terprogram dan berkesinambungan gun
Page 57 and 58:
15. Pelaksanaan MP3EI Pelayanan Ter
Page 59 and 60:
3. Mempercepat peningkatan kemampua
Page 61 and 62:
GAMBAR 2.3 JUMLAH DAN NILAI PROGRAM
Page 63 and 64:
kemampuan aparatur pemerintah daera
Page 65 and 66:
4. Penanggulangan Kemiskinan Dalam
Page 67 and 68:
air tanah di daerah-daerah pusat in
Page 69 and 70:
TABEL 2.3 PERINGKAT KEMUDAHAN BERUS
Page 71 and 72:
dibandingkan dengan negara ASEAN, m
Page 73 and 74:
Percepatan Pembangunan Provinsi Pap
Page 75 and 76:
pembangunan industri pengolahan yan
Page 77 and 78:
BAB III KERANGKA EKONOMI MAKRO 2013
Page 79 and 80:
tidak menentu serta ketegangan poli
Page 81 and 82:
ekspor migas dan nonmigas yang meni
Page 83 and 84:
sebesar 6,8 persen, 3,0 persen, 9,2
Page 85 and 86:
4. Sasaran Ekonomi Makro Tahun 2013
Page 87 and 88:
TABEL 3.2 PERKEMBANGAN DAN PROYEKSI
Page 89 and 90:
BAB IV TEMA PEMBANGUNAN NASIONAL A.
Page 91 and 92:
GAMBAR 4.1 KERANGKA PIKIR PENYUSUNA
Page 93 and 94:
Birokrasi terus dilanjutkan untuk m
Page 95 and 96:
kepada tiga agenda yaitu (i) mengat
Page 97 and 98:
2. Tenaga kerja muda yang sudah ber
Page 99 and 100:
pangan di dalam negeri. Inflasi bah
Page 101 and 102:
Sorong, Ogan Komering Ilir, Blora)
Page 103 and 104:
peningkatan kapasitas sumber daya m
Page 105 and 106:
menyebabkan tumpang tindih dalam pe
Page 107 and 108: dapat disahkan sehingga kendala sep
Page 109 and 110: BAB V PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONA
Page 111 and 112: (business process), pengembangan ma
Page 113 and 114: PRIORITAS 3: KESEHATAN SASARAN : 1.
Page 115 and 116: keamanan, khasiat/manfaat dan mutu
Page 117 and 118: . Peningkatan efisiensi distribusi
Page 119 and 120: Baku dan jaringan distribusi termas
Page 121 and 122: transaksi yang tidak perlu, 3. Mela
Page 123 and 124: pertambangan dengan regulasi penduk
Page 125 and 126: 2. Pengendalian pencemaran dan keru
Page 127 and 128: ARAH KEBIJAKAN: Percepatan pembangu
Page 129 and 130: ARAH KEBIJAKAN: 1. Peningkatan kesa
Page 131 and 132: Ketenagakerjaan SASARAN : ARAH KEBI
Page 133 and 134: 3. Perbaikan dan peningkatan kualit
Page 135 and 136: dalam Buku II. Sinergi antar bidang
Page 137 and 138: dilakukan melalui pengembangan infr
Page 139 and 140: BAB VI PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN A. Ke
Page 141 and 142: lebih akuntabel. 5. Bantuan Sosial
Page 143 and 144: angka pelaksanaan desentralisasi. T
Page 145 and 146: Arah Kebijakan Dana Alokasi Khusus
Page 147 and 148: Regrouping bidang dilakukan berdasa
Page 149 and 150: Sasaran tahun 2013 sebagai berikut:
Page 151 and 152: KIE Kit; (iv) Penyediaan Bina Kelua
Page 153 and 154: keterhubungan wilayah (domestic con
Page 155 and 156: angka peningkatan produksi bahan pa
Page 157: Meningkatnya sarana dan prasarana p
Page 161 and 162: P2D2 bertujuan untuk meningkatkan m
Page 163 and 164: BAB VII PENUTUP A. KAIDAH PELAKSANA
Page 165: dekonsentrasi yang diterima pemerin
show all

BUKU I RKP 2013 - Bappeda

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?