BUKU I RKP 2013 - Bappeda

akibat luapan sungai dan/atau pasang surut air laut;
b. percepatan pelaksanaan penanganan Daerah Aliran Sungai Bengawan
Solo secara terpadu sesuai dengan tahapan yang direncanakan;
c. memprioritaskan pelaksanaan rehabilitasi sarana dan prasarana
pengendali banjir untuk pemulihan pasca bencana;
d. mengoptimalkan dan mengefektifkan pelaksanaan operasi dan
pemeliharaan sarana dan prasarana pengendali banjir.
2. Terkait pembangunan transportasi:
a. pembangunan jaringan infrastruktur transportasi penghubung antar
dan menuju koridor ekonomi dan kawasan-kawasan pertumbuhan
ekonomi (jalan, pelabuhan, pelabuhan udara) untuk mendukung
penguatan konektivitas dan sistem logistik nasional;
b. memperluas jangkauan pelayanan infrastruktur transportasi ke
daerah marjinal dengan penyediaan angkutan umum murah,
penyediaan aksesibilitas dan kegiatan keperintisan baik transportasi
darat, perkeretaapian, laut dan udara;
c. meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana transportasi untuk
mengurangi backlog maupun bottleneck kapasitas prasarana
transportasi dan sarana transportasi antarmoda dan antarpulau yang
terintegrasi.
3. Terkait pembangunan komunikasi dan informatika:
a. pembangunan jaringan backbone serat optik di bagian timur
Indonesia dengan pendanaan ICT Fund;
b. mempercepat penetrasi siaran televisi digital;
c. memperkuat pengembangan e-government nasional baik dalam
bentuk kerangka regulasi maupun investasi dan koordinasi lintas
kementerian;
d. meningkatkan e-literasi melalui peningkatan kualitas SDM TIK
termasuk aparatur pemerintah.
4. Terkait bidang pertanahan adalah penataan pertanahan berwawasan
lingkungan yang berkelanjutan serta tersedianya informasi ketersediaan
tanah untuk kegiatan pembangunan. Sedangkan terkait
penyelenggaraan penataan ruang antara lain:
a. penyelesaian materi teknis peraturan perundangan amanat UU
26/2007 antara lain penyusunan dan penetapan RTR KSN;
b. penyerasian peraturan pelaksanaan UU 26/2007 dengan peraturan
pelaksana UU sektoral terkait; serta
c. penguatan kelembagaan penataan ruang, salah satunya melalui
pelatihan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS).
Arah kebijakan dalam rangka meningkatkan Kerjasama Pemerintah dan
Swasta (KPS) adalah:
1. Melanjutkan reformasi strategis kelembagaan dan peraturan perundangundangan
pada sektor dan lintas sektor yang mendorong pelaksanaan
KPS,
2. Mempersiapkan proyek KPS yang terintegrasi agar dapat
diimplementasikan oleh Kementerian/Lembaga dan Satuan Kerja
Perangkat Daerah secara matang sehingga dapat menekan biaya
112 Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2013| Buku I – Bab V Prioritas Pembangunan Nasional