BUKU I RKP 2013 - Bappeda

ARAH KEBIJAKAN:
b. Prosentase ibukota provinsi yang terhubung dengan jaringan
backbone serat optik nasional 97 persen.
c. Lanjutan beroperasinya fasilitas jasa akses telekomunikasi di
33.184 desa dan Pusat Layanan Internet Kecamatan di 5.748 desa
ibukota kecamatan (100 persen dari target) sebagai bagian dari
program Universal Service Obligation (USO).
5. Percepatan Pembangunan Infrastruktur melalui Skema Kerjasama
Pemerintah dan Swasta (KPS)
a. Terintegrasinya perencanaan proyek KPS ke dalam proses
penyusunan RKP;
b. Tersedianya dana dukungan pemerintah untuk sebagian konstruksi,
pembebasan lahan, penyiapan proyek, transaksi proyek maupun
viability gap fund (VGF);
c. Pembentukan dan peningkatan kelembagaan tim KPS (simpul KPS)
baik di pusat maupun daerah melalui kegiatan capacity building
maupun sosialisasi;
d. Penyempurnaan kerangka hukum yang mendukung pelaksanaan
pembangunan infrastruktur melalui skema KPS.
6. Pertanahan
a. Pelaksanaan Neraca Penatagunaan Tanah di 100 kabupaten/kota;
b. Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Pemanfaatan, dan Penggunaan
Tanah (P4T) dengan jumlah 50.000 bidang tanah.
7. Penataan Ruang
a. Penguatan kelembagaan dalam rangka paduserasi rencana
pembangunan, termasuk MP3EI, dengan Rencana Tata Ruang
(RTR);
b. Penyelesaian peraturan perundang-undangan amanat UU 26/2007,
termasuk di dalamnya RTR Kawasan Strategis Nasional (KSN) yang
juga dilakukan dalam rangka menunjang paduserasi rencana
pembangunan dan RTR.
Kebijakan pembangunan infrastruktur diarahkan pada:
1. Peningkatan pelayanan infrastruktur sesuai dengan Standar Pelayanan
Minimal (SPM),
2. Peningkatan daya saing sektor riil, dan
3. Peningkatan Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS).
Arah kebijakan dalam rangka meningkatkan pelayanan infrastruktur sesuai
dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) diprioritaskan pada penyediaan
infrastruktur dasar untuk mendukung peningkatan kesejahteraan. Sasaran
fokus prioritas adalah terjaminnya ketersediaan infrastruktur dasar sesuai
dengan tingkat kinerja yang telah ditetapkan, dengan indikator presentase
tingkat pelayanan sarana dan prasarana yang meliputi sarana dan prasarana
sumber daya air, transportasi, perumahan dan permukiman, energi dan
ketenagalistrikan, serta komunikasi dan informatika.
Peningkatan pelayanan infrastruktur sesuai SPM:
1. Terkait sumber daya air: Mendukung upaya peningkatan akses
penduduk terhadap air minum yang sehat sesuai target MDG’s melalui:
a. Peningkatan keterpaduan antara pembangunan infrastruktur Air
110 Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2013| Buku I – Bab V Prioritas Pembangunan Nasional