BUKU I RKP 2013 - Bappeda

More documents

Recommendations

Info

tahun 2010 yang sebesar USD 7,60 miliar. Sementara itu, perjalanan wisatawan nusantara (wisnus) pada tahun 2011 mencapai 172,92 juta perjalanan (triwulan III), dengan pengeluaran wisnus sebesar Rp. 114,59 triliun. Sementara itu, daya saing pariwisata Indonesia di tingkat global juga mengalami peningkatan. Berdasarkan The Travel and Tourism Competitiveness Report2011 yang dikeluarkan oleh World Economic Forum (WEF), peringkat daya saing pariwisata Indonesia pada tahun 2011 meningkat menjadi posisi 74 dari 139 negara, dari peringkat 81 dari 133 negara pada tahun 2009. Kepemudaaan dan Keolahragaan.Pembangunan pemuda pada tahun 2011 telah menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan, ditandai dengan: 1. Disahkannya UU No. 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka; dan 2. Peningkatan character building pemuda melalui fasilitasi: a. peningkatan wawasan kebangsaan, perdamaian dan lingkungan; b. pelatihan kepemimpinan, manajemen, dan perencanaan program c. pemuda kader kewirausahaan; dan d. fasilitasi pemuda dalam pendidikan kepramukaan.Sementara itu, pembangunan olahraga pada tahun 2011 merupakan momentum bagi kebangkitan prestasi olahraga nasional yang ditandai dengan tercapainya peringkat ke-1 (Juara Umum) pada kejuaraan SEA Games XXVI tahun 2011 dan peringkat ke-2 pada kejuaraan ASEAN Paragames VI tahun 2011 di Indonesia. Kehidupan Beragama. Kualitas kehidupan beragama di kalangan masyarakat sangatlah beragam. Sebagian besar kelompok masyarakat telah memiliki semangat dan kemauan kuatuntuk memahami, menghayati, dan menjalankan kehidupan sesuai ajaran agamanya, namun masih terdapat kelompok masyarakat yang belum menghayati dan mengamalkan ajaran agama, sehingga tidak dipungkiri masih terdapat penyimpangan ajaran agama yang muncul ditengah-tengah masyarakat. Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak. Pada tahun 2011 peningkatan kesetaraan gender di tingkat nasional dan daerah antara lain ditandai dengan: (i) 11 kementerian/lembaga di tingkat nasional telah melaksanakan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG), dan pada tahun 2012 PPRG tersebut akan diterapkan pada 28 K/L; (ii) 3 Pemerintah Daerah Provinsi telah melaksanakan PPRG atas inisiatif sendiri, dan pada tahun 2012 PPRG tersebut akan diterapkan pada 10 provinsi, dengan dukungan dana dekonsentrasi. Sedangkan untuk melayani perempuan dan anak korban kekerasan, telah tersedia antara lain: (i) Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di 24 provinsi dan 157 kabupaten/kota; (ii) Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) di Polres yang tersebar di seluruh Indonesia; (iii) 22 Pusat Krisis Terpadu/PKT di Rumah Sakit Umum Daerah dan Vertikal, dan 43 Pusat 48 Rencana Kerja Pemerintah Tahun <strong>2013</strong>| Buku I – Bab II Kondisi Umum
15. Pelaksanaan MP3EI Pelayanan Terpadu (PPT) di RS Polri; dan (iv) 33 Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC), 15 Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA), dan 1 Rumah Perlindungan Sosial Wanita). Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang diluncurkan oleh Presiden pada 27 Mei 2011, merupakan perwujudan transformasi ekonomi nasional dengan orientasi yang berbasis pada pertumbuhan ekonomi yang kuat, inklusif, berkualitas dan berkelanjutan. Pelaksanaan MP3EI diharapkan mampu menjadi mesin penggerak pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, sekaligus mendorong pemerataan pembangunan wilayah di seluruh wilayah tanah air. Dalam kurun waktu 15 tahun ke depan, akan dikembangkan klaster-klaster industri, baik untuk meningkatkan keterkaitan antara industri hulu dan hilir, maupun antara pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah penyangganya. Industri unggulan di berbagai wilayah dibangun untuk memperkuat struktur perekonomian domestik. Dalam kaitan itu ditawarkan insentif yang tepat kepada dunia usaha, dan dengan memperbaiki iklim investasi dan iklim usaha di daerah-daerah. Tujuan dari pelaksanaan MP3EI adalah untuk mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi melalui pengembangan 8 (delapan) program utama yang meliputi: sektor industri manufaktur, pertambangan, pertanian, kelautan, pariwisata, telekomunikasi, energi dan pengembangan kawasan strategis nasional. Fokus dari 8 (delapan) program utama tersebut meliputi 22 (dua puluh dua) kegiatan utama yaitu: industri besi-baja, makanan-minuman, tekstil, peralatan transportasi, perkapalan, perkayuan, nikel, tembaga, bauksit, kelapa sawit, karet, kakao, peternakan, perikanan, food estate, pariwisata, telematika, batubara, alutsista, minyak dan gas, serta pengembangan Metropolitan Jabodetabek dan pembangunan Kawasan Selat Sunda. Pengembangan MP3EI dilakukan dengan pendekatan terobosan (breakthrough) bukan Business As Usual, melalui: pertama, pihak swasta akan diberikan peran penting dalam pengembangan MP3EI, sedangkan pihak pemerintah akan berfungsi sebagai regulator, fasilitator dan katalisator. Dari sisi regulasi, Pemerintah akan melakukan deregulasi (debottlenecking) terhadap regulasi yang menghambat pelaksanaan investasi di 8 (delapan) program utama. Fasilitasi dan katalisasi akan diberikan oleh Pemerintah melalui penyediaan infrastruktur maupun pemberian insentif fiskal dan non fiskal. Kedua, dalam rangka penguatan kebijakan, pemerintah akan melakukan penguatan koordinasi, sinkronisasi dan sinergi kebijakan antar Kementerian/Lembaga dan antara Kementerian/Lembaga dengan pemerintah daerah. Dalam pelaksanaan MP3EI, dunia usaha akan menjadi aktor utama dalam kegiatan investasi, produksi dan distribusi. Strategi pelaksanaan MP3EI dilakukan dengan mengintegrasikan 3 (tiga) elemen utama yaitu: Rencana Kerja Pemerintah Tahun <strong>2013</strong>| Buku I – Bab II Kondisi Umum 49
Page 1 and 2:
RENCANA RANCANGAN KERJA PEMERINTAH
Page 3 and 4:
DAFTAR ISI RINGKASAN EKSEKUTIF ....
Page 5: DAFTAR TABEL TABEL 2.1 KEMAJUAN PEM
Page 9 and 10: RINGKASAN EKSEKUTIF 1. KINERJA PEMB
Page 11 and 12: pertumbuhan ekonomi dan ketahanan f
Page 13 and 14: dalam kerangka Masterplan Percepata
Page 15 and 16: MP3EI merupakan produk dari hasil k
Page 17 and 18: Maluku-Papua-Papua Barat. Pengemban
Page 19 and 20: lahan gambut telah disusun Strategi
Page 21 and 22: 4,0 pada tahun 2013. Perbaikan kine
Page 23 and 24: dengan wilayah pantai barat Sumater
Page 25 and 26: ISU STRATEGIS 2011 2012 2013 b. Ras
Page 27 and 28: ISU STRATEGIS 2011 2012 2013 b) Kla
Page 29 and 30: BAB I PENDAHULUAN ELA Pembangunan n
Page 31 and 32: erpengaruh pada Negara Kesatuan Rep
Page 33 and 34: BAB II KONDISI UMUM A. Pencapaian T
Page 35 and 36: ditambah sisa yang tidak terlaksana
Page 37 and 38: kapasitas 6,31 m3/detik di 28 provi
Page 39 and 40: Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) samp
Page 41 and 42: ahan pangan. Salah satu langkah yan
Page 43 and 44: Provinsi Maluku dan Bali, serta pen
Page 45 and 46: Soreang-Pasirkoja; (ii) telah dimul
Page 47 and 48: ibu BOEPD. Sesuai arah kebijakan en
Page 49 and 50: (CEWS), serta Sistem Peringatan Din
Page 51 and 52: kegiatan pada Prioritas Nasional 10
Page 53 and 54: 12. Bidang Politik, Hukum, Keamanan
Page 55: terprogram dan berkesinambungan gun
Page 59 and 60: 3. Mempercepat peningkatan kemampua
Page 61 and 62: GAMBAR 2.3 JUMLAH DAN NILAI PROGRAM
Page 63 and 64: kemampuan aparatur pemerintah daera
Page 65 and 66: 4. Penanggulangan Kemiskinan Dalam
Page 67 and 68: air tanah di daerah-daerah pusat in
Page 69 and 70: TABEL 2.3 PERINGKAT KEMUDAHAN BERUS
Page 71 and 72: dibandingkan dengan negara ASEAN, m
Page 73 and 74: Percepatan Pembangunan Provinsi Pap
Page 75 and 76: pembangunan industri pengolahan yan
Page 77 and 78: BAB III KERANGKA EKONOMI MAKRO 2013
Page 79 and 80: tidak menentu serta ketegangan poli
Page 81 and 82: ekspor migas dan nonmigas yang meni
Page 83 and 84: sebesar 6,8 persen, 3,0 persen, 9,2
Page 85 and 86: 4. Sasaran Ekonomi Makro Tahun 2013
Page 87 and 88: TABEL 3.2 PERKEMBANGAN DAN PROYEKSI
Page 89 and 90: BAB IV TEMA PEMBANGUNAN NASIONAL A.
Page 91 and 92: GAMBAR 4.1 KERANGKA PIKIR PENYUSUNA
Page 93 and 94: Birokrasi terus dilanjutkan untuk m
Page 95 and 96: kepada tiga agenda yaitu (i) mengat
Page 97 and 98: 2. Tenaga kerja muda yang sudah ber
Page 99 and 100: pangan di dalam negeri. Inflasi bah
Page 101 and 102: Sorong, Ogan Komering Ilir, Blora)
Page 103 and 104: peningkatan kapasitas sumber daya m
Page 105 and 106: menyebabkan tumpang tindih dalam pe
Page 107 and 108:
dapat disahkan sehingga kendala sep
Page 109 and 110:
BAB V PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONA
Page 111 and 112:
(business process), pengembangan ma
Page 113 and 114:
PRIORITAS 3: KESEHATAN SASARAN : 1.
Page 115 and 116:
keamanan, khasiat/manfaat dan mutu
Page 117 and 118:
. Peningkatan efisiensi distribusi
Page 119 and 120:
Baku dan jaringan distribusi termas
Page 121 and 122:
transaksi yang tidak perlu, 3. Mela
Page 123 and 124:
pertambangan dengan regulasi penduk
Page 125 and 126:
2. Pengendalian pencemaran dan keru
Page 127 and 128:
ARAH KEBIJAKAN: Percepatan pembangu
Page 129 and 130:
ARAH KEBIJAKAN: 1. Peningkatan kesa
Page 131 and 132:
Ketenagakerjaan SASARAN : ARAH KEBI
Page 133 and 134:
3. Perbaikan dan peningkatan kualit
Page 135 and 136:
dalam Buku II. Sinergi antar bidang
Page 137 and 138:
dilakukan melalui pengembangan infr
Page 139 and 140:
BAB VI PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN A. Ke
Page 141 and 142:
lebih akuntabel. 5. Bantuan Sosial
Page 143 and 144:
angka pelaksanaan desentralisasi. T
Page 145 and 146:
Arah Kebijakan Dana Alokasi Khusus
Page 147 and 148:
Regrouping bidang dilakukan berdasa
Page 149 and 150:
Sasaran tahun 2013 sebagai berikut:
Page 151 and 152:
KIE Kit; (iv) Penyediaan Bina Kelua
Page 153 and 154:
keterhubungan wilayah (domestic con
Page 155 and 156:
angka peningkatan produksi bahan pa
Page 157 and 158:
Meningkatnya sarana dan prasarana p
Page 159 and 160:
sarana transportasi perairan/kepula
Page 161 and 162:
P2D2 bertujuan untuk meningkatkan m
Page 163 and 164:
BAB VII PENUTUP A. KAIDAH PELAKSANA
Page 165:
dekonsentrasi yang diterima pemerin
show all

BUKU I RKP 2013 - Bappeda

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?