BUKU I RKP 2013 - Bappeda

More documents

Recommendations

Info

penyiapan dan transaksi, ada beberapa PJPK yang mengalihkan Proyek KPSnya untuk dikerjakan Pemerintah melalui APBN dan PHLN serta melalui penugasan kepada BUMN; (iii) proyek yang diusulkan untuk dilaksanakan melalui skema KPS merupakan proyek yang bukan prioritas sehingga proyek tersebut memiliki kelayakan keuangan yang rendah; serta (iv) masih banyak PJPK potensial yang belum tersosialisasikan tentang KPS sehingga pemahaman mengenai pelaksanaan proyek KPS masih sangat rendah. Permasalahan yang dihadapi oleh BPN dalam pelaksanaan kegiatan untuk mendukung Prioritas 6 adalah: (i) belum semua kabupaten/kota menyelesaikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW); (ii) masih rendahnya minat masyarakat untuk melakukan inventarisasi P4T. Mengingat pencapaian kinerja Prioritas Bidang Penyelenggaraaan Penataan Ruang pada Tahun 2011 dan awal Tahun 2012, permasalahan yang paling mendesak untuk ditangani pada Tahun 2012 adalah: (i) belum ditetapkannya seluruh peraturan perundangan pelaksanaan UU 26/2007 termasuk Rencana Tata Ruang Pulau, Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional (RTR KSN) yang dapat digunakan sebagai arahan untuk pembangunan infrastruktur dan pelaksanaan MP3EI; (ii) belum mantapnya kelembagaan penataan ruang yang diharapkan dapat menyerasikan rencana pembangunan, termasuk di dalamnya materi MP3EI 2011-2025, dengan Rencana Tata Ruang. 7. Iklim Investasi dan Iklim Usaha Permasalahan dan tantangan pokok pada tahun 2013 untuk iklim investasi dan iklim usaha terbagi ke dalam dua faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Permasalahan dan tantangan dari sisi eksternal terutama adalah (i) kondisi perekonomian dunia tahun 2013 diperkirakan akan lebih baik dibandingkan tahun 2012, namun masih akan diliputi dengan resiko. Hal ini terutama karena proses penanganan krisis hutang di negara Uni Eropa terutama Yunani, Italia, dan Spanyol masih belum menunjukkan prospek yang lebih baik; (ii) Permintaan dunia diperkirakan akan lebih baik dari tahun 2012, tetapi belum sepenuhnya pulih. Hal ini menyebabkan aktivitas produksi dan harga komoditas/produk diperkirakan belum pulih, bahkan relatif belum stabil; serta (iii) Harga minyak dunia yang cenderung naik karena konflik di Iran. Sementara itu, tantangan utama internal yang pertama adalah rendahnya peringkat Indonesia dalam survei Doing Business dari IFC Bank Dunia dan peringkat Indonesia dalam kemudahan berusaha (Ease of Doing Business) yangpada tahun 2012 menurun menjadi 129 dari yang sebelumnya berada pada posisi 126. Beberapa komponen yang menyebabkan rendahnya peringkat Indonesia dalam kemudahan berusaha (Ease of Doing Business) adalah prosedur memulai usaha (starting a business), memperoleh listrik (getting electricity), memperoleh kredit (getting credit), dan enforcing contract (Tabel 2.3). 60 Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2013| Buku I – Bab II Kondisi Umum
TABEL 2.3 PERINGKAT KEMUDAHAN BERUSAHA DI INDONESIA Komponen Kemudahan Berusaha Peringkat 2011 2012 TOTAL 126 129 Memulai Usaha 156 155 Pengurusan Ijin Mendirikan Bangunan 71 71 Pendaftaran Properti 96 99 Memperoleh Kredit 116 126 Perlindungan Terhadap Investor 44 46 Pembayaran Pajak 134 131 Perdagangan Lintas Batas 38 39 Penegakan hak dan kewajiban Kontraktuil 154 156 Penyelesaian Proses Kepailitan 149 146 Memperoleh Listrik 158 161 Sumber: IFC, Bank Dunia Kemudian, tantangan kedua adalah masih tingginya biaya logistik antar wilayah di Indonesia yang menjadi salah satu faktor inefisiensi ekonomi, sehingga ketersediaan infrastruktur dan konektivitas antar wilayah yang memadai akan terus menjadi perhatian pemerintah untuk dibenahi dan ditingkatkan; terutama melalui program percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia (MP3EI). Ketiga adalah kondisi pasar kerja yang belum menunjukkan perbaikan yang diindikasikan oleh tingginya biaya redundansi, kekakuan lapangan kerja, penerimaan dan pemutusan kerja, fleksibilitas penentuan upah dan hubungan karyawan pengusaha. Daya saing efisien pasar tenaga kerja dapat dilihat pada Tabel 2.4. TABEL 2.4 PERINGKAT EFISIENSI PASAR TENAGA KERJA No Indikator Indeks Daya Saing 2008 2009 2010 2011 1 Biaya redundansi 117 119 127 131 2 Kekakukan lapangan kerja (PHK, kontrak kerja, outsourcing) 87 82 100 104 3 Praktek penerimaan dan pemutusan kerja 19 34 38 51 4 Fleksibilitas penentuan upah 79 92 98 113 5 Kerjasama hubungan karyawan pengusaha 19 42 47 68 Sumber: Indeks Daya Saing dalam Global Competitiveness Report, World Economic Forum (142 negara) Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2013| Buku I – Bab II Kondisi Umum 61
Page 1 and 2:
RENCANA RANCANGAN KERJA PEMERINTAH
Page 3 and 4:
DAFTAR ISI RINGKASAN EKSEKUTIF ....
Page 5:
DAFTAR TABEL TABEL 2.1 KEMAJUAN PEM
Page 9 and 10:
RINGKASAN EKSEKUTIF 1. KINERJA PEMB
Page 11 and 12:
pertumbuhan ekonomi dan ketahanan f
Page 13 and 14:
dalam kerangka Masterplan Percepata
Page 15 and 16:
MP3EI merupakan produk dari hasil k
Page 17 and 18: Maluku-Papua-Papua Barat. Pengemban
Page 19 and 20: lahan gambut telah disusun Strategi
Page 21 and 22: 4,0 pada tahun 2013. Perbaikan kine
Page 23 and 24: dengan wilayah pantai barat Sumater
Page 25 and 26: ISU STRATEGIS 2011 2012 2013 b. Ras
Page 27 and 28: ISU STRATEGIS 2011 2012 2013 b) Kla
Page 29 and 30: BAB I PENDAHULUAN ELA Pembangunan n
Page 31 and 32: erpengaruh pada Negara Kesatuan Rep
Page 33 and 34: BAB II KONDISI UMUM A. Pencapaian T
Page 35 and 36: ditambah sisa yang tidak terlaksana
Page 37 and 38: kapasitas 6,31 m3/detik di 28 provi
Page 39 and 40: Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) samp
Page 41 and 42: ahan pangan. Salah satu langkah yan
Page 43 and 44: Provinsi Maluku dan Bali, serta pen
Page 45 and 46: Soreang-Pasirkoja; (ii) telah dimul
Page 47 and 48: ibu BOEPD. Sesuai arah kebijakan en
Page 49 and 50: (CEWS), serta Sistem Peringatan Din
Page 51 and 52: kegiatan pada Prioritas Nasional 10
Page 53 and 54: 12. Bidang Politik, Hukum, Keamanan
Page 55 and 56: terprogram dan berkesinambungan gun
Page 57 and 58: 15. Pelaksanaan MP3EI Pelayanan Ter
Page 59 and 60: 3. Mempercepat peningkatan kemampua
Page 61 and 62: GAMBAR 2.3 JUMLAH DAN NILAI PROGRAM
Page 63 and 64: kemampuan aparatur pemerintah daera
Page 65 and 66: 4. Penanggulangan Kemiskinan Dalam
Page 67: air tanah di daerah-daerah pusat in
Page 71 and 72: dibandingkan dengan negara ASEAN, m
Page 73 and 74: Percepatan Pembangunan Provinsi Pap
Page 75 and 76: pembangunan industri pengolahan yan
Page 77 and 78: BAB III KERANGKA EKONOMI MAKRO 2013
Page 79 and 80: tidak menentu serta ketegangan poli
Page 81 and 82: ekspor migas dan nonmigas yang meni
Page 83 and 84: sebesar 6,8 persen, 3,0 persen, 9,2
Page 85 and 86: 4. Sasaran Ekonomi Makro Tahun 2013
Page 87 and 88: TABEL 3.2 PERKEMBANGAN DAN PROYEKSI
Page 89 and 90: BAB IV TEMA PEMBANGUNAN NASIONAL A.
Page 91 and 92: GAMBAR 4.1 KERANGKA PIKIR PENYUSUNA
Page 93 and 94: Birokrasi terus dilanjutkan untuk m
Page 95 and 96: kepada tiga agenda yaitu (i) mengat
Page 97 and 98: 2. Tenaga kerja muda yang sudah ber
Page 99 and 100: pangan di dalam negeri. Inflasi bah
Page 101 and 102: Sorong, Ogan Komering Ilir, Blora)
Page 103 and 104: peningkatan kapasitas sumber daya m
Page 105 and 106: menyebabkan tumpang tindih dalam pe
Page 107 and 108: dapat disahkan sehingga kendala sep
Page 109 and 110: BAB V PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONA
Page 111 and 112: (business process), pengembangan ma
Page 113 and 114: PRIORITAS 3: KESEHATAN SASARAN : 1.
Page 115 and 116: keamanan, khasiat/manfaat dan mutu
Page 117 and 118: . Peningkatan efisiensi distribusi
Page 119 and 120:
Baku dan jaringan distribusi termas
Page 121 and 122:
transaksi yang tidak perlu, 3. Mela
Page 123 and 124:
pertambangan dengan regulasi penduk
Page 125 and 126:
2. Pengendalian pencemaran dan keru
Page 127 and 128:
ARAH KEBIJAKAN: Percepatan pembangu
Page 129 and 130:
ARAH KEBIJAKAN: 1. Peningkatan kesa
Page 131 and 132:
Ketenagakerjaan SASARAN : ARAH KEBI
Page 133 and 134:
3. Perbaikan dan peningkatan kualit
Page 135 and 136:
dalam Buku II. Sinergi antar bidang
Page 137 and 138:
dilakukan melalui pengembangan infr
Page 139 and 140:
BAB VI PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN A. Ke
Page 141 and 142:
lebih akuntabel. 5. Bantuan Sosial
Page 143 and 144:
angka pelaksanaan desentralisasi. T
Page 145 and 146:
Arah Kebijakan Dana Alokasi Khusus
Page 147 and 148:
Regrouping bidang dilakukan berdasa
Page 149 and 150:
Sasaran tahun 2013 sebagai berikut:
Page 151 and 152:
KIE Kit; (iv) Penyediaan Bina Kelua
Page 153 and 154:
keterhubungan wilayah (domestic con
Page 155 and 156:
angka peningkatan produksi bahan pa
Page 157 and 158:
Meningkatnya sarana dan prasarana p
Page 159 and 160:
sarana transportasi perairan/kepula
Page 161 and 162:
P2D2 bertujuan untuk meningkatkan m
Page 163 and 164:
BAB VII PENUTUP A. KAIDAH PELAKSANA
Page 165:
dekonsentrasi yang diterima pemerin
show all

BUKU I RKP 2013 - Bappeda

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?