BUKU I RKP 2013 - Bappeda

(ii) peningkatan kapasitas pengurangan risiko bencana yang sinergi antara
pusat dan daerah dalam sistem perencanaan pembangunan, (iii)
peningkatan kapasitas penanganan kedaruratan Satuan Reaksi Cepat
Penanggulangan Bencana (SRC-PB) yang dilengkapi dengan peralatan dan
perlengkapan yang memadai dan (iv) penyelesaian dan keberlanjutan
pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah pasca bencana
Kepulauan Mentawai dan erupsi Gunung Merapi di Provinsi DI Yogyakarta
dan Jawa Tengah.
10. Daerah
Tertinggal,
Terluar, dan
Pasca Konflik
Tantangan pembangunan ke depan adalah melakukan percepatan
pembangunan kesejahteraan rakyat di daerah tertinggal, terdepan, terluar,
dan paska-konflik. Namun demikian upaya ini tidak mudah karena berbagai
permasalahan yang dihadapi. Salah satu diantaranya adalah rendahnya
kinerja perekonomian daerah dan rendahnya kesejahteraan masyarakat
yang tercermin dari rendahnya akses terhadap pelayanan dasar kesehatan,
pendidikan, dan air bersih.
Permasalahan dan tantangan pokok dalam pengelolaan batas wilayah
negara dan pembangunan kawasan perbatasan antara lain:
1. Masih tingginya kondisi keterisolasian wilayah kecamatan terluar
perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar (PPKT) berbasis lokasi prioritas
yang menghambat aksesibilitas barang kebutuhan pokok dan orang,
serta pertumbuhan perekonomian lokal;
2. Belum optimalnya sinkronisasi dan sinergitas kontribusi
kementerian/lembaga dalam rangka pengelolaan batas wilayah negara
dan pengembangan kawasan perbatasan;
3. Minimnya akses keterjangkauan pelayanan pendidikan dan pelayanan
kesehatan di kecamatan terluar perbatasan dan PPKT, sehingga
kecenderungan masyarakat perbatasan memanfaatkan pelayanan
kesehatan yang lebih memadai diperoleh di negara tetangga.
4. Belum terselesaikannya beberapa segmen batas wilayah dalam rangka
penegasan batas wilayah negara memerlukan koordinasi antar tim
perundingan batas. Terkait dengan pelaksanaan perundingan perbatasan
dengan Negara tetangga yang berbatasan langsung, tantangan yang
dihadapi adalah masih adanya perbedaan pandangan dan kepentingan
dalam penggunaan dasar penetapan perbatasan antara Indonesia dengan
negara-negara yang berbatasan, serta diantara tim perundingan batas
sendiri juga memiliki data dan persepsi yang belum sama.
5. Selain itu, belum memadainya pospengamanan perbatasan guna
mendukung perkuatan pemeliharaan batas wilayah negara karena ratarata
jarak antara satu pos dengan pos lain masih berkisar 50 km,
demikian juga dengan pos pulau terdepan (terluar) baru terbangun di 12
pulau saat ini. Kualitas pelayanan kepabeanan, karantina, keimigrasian,
dan keamanan di kawasan perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar
masih cenderung rendah sehingga masih terjadi kegiatan ilegal lintas
batas antar negara.
64 Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2013| Buku I – Bab II Kondisi Umum