BUKU I RKP 2013 - Bappeda

More documents

Recommendations

Info

dalam rangka penyusunan perda di wilayah masing-masing. Disamping itu Kementerian Hukum dan HAM juga membuka kesempatan kepada pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk melakukan konsultasi langsung terkait dengan penyusunan peraturan daerah dimana pada periode 2011 telah dilakukan konsultasi dan mediasi terhadap 44 Provinsi/Kabupaten/Kota untuk memberikan tanggapan, analisis dan memberikan masukan terhadap materi muatan Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Daerah serta permasalahan hukum lainnya. Pemberantasan Korupsi. Dalam rangka mendorong Percepatan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, telah ditetapkan strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi jangka panjang 2012- 2025 dan menengah 2012-2014 sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan untuk pelaksanaan aksi setiap tahunnya. Di bidang legislasi pencegahan dan pemberantasn korupsi terus dilakukan penyesuaian dengan Konvensi Anti Korupsi PBB, 2003. Upaya penindakan terhadap Tindak Pidana Korupsi (TPK) ditingkatkan melalui koordinasi dan supervisi yang dilakukan oleh KPK kepada Kejaksaan dan Kepolisian. Selama tahun 2011, KPK telah melakukan strategi peningkatan koordinasi dalam penyelidikan, penyidikan dan penuntutan TPK dengan instansi terkait, melakukan 447 kegiatan supervisi terhadap perkara TPK yang ditangani oleh Kejaksaan dan Kepolisian melalui pelaksanaan gelar perkara, analisis perkara dan pelimpahan perkara ke Kepolisian dan Kejaksaan serta meminta informasi tentang perkembangan penanganan perkara TPK kepada Kepolisian dan Kejaksaan melalui permintaan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP). Pertahanan dan Keamanan. Dari sisi keamanan, terutama dalam penanggulangan terorisme, pemerintah semakin berhasil dalam mengungkap, mencegah, melumpuhkan, dan menangkap pelaku serta jaringan terorisme. Keberhasilan ini telah meningkatkan rasa tenteram di masyarakat dan dunia usaha, sehingga apresiasi tidak hanya datang dari dalam negeri, namun juga dari dunia internasional. Pada tahun 2011, aparat berhasil mengungkap 10 kasus aksi terorisme, diantaranya adalah bom masjid Polres Cirebon, bom buku di Jakarta, bom di ponpres Umar bin Khatab Bima, dan bom gereja Bethel Solo. Sedangkan dari sisi pertahanan, terutama dalam pemberdayaan industri pertahanan, peran industri pertahanan dalam negeri Polri semakin meningkat. Pada tahun 2011 akuisi Alutsista TNI hasi produksi industri pertahanan dalam negeri mencapai 13.7%, dan akuisisi Alut Polri hasil produksi industri pertahanan dalam negeri mencapai 12.5 %. Diharapkan pada tahun 2012, akuisisinya meningkat menjadi 15.8 % untuk Alutsista TNI dan 14.3 % untuk Alut Polri. Upaya pemberdayaan industri pertahanan ini merupakan upaya menciptakan kemandirian alutsista TNI dan Alut Polri serta sebagai salah satu strategi pemenuhan minimum esential force (MEF). Dalam rangka pembenahan kinerja penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, telah dilaksanakan penguatan fungsi Reserse dengan meningkatkan kompetensi penyidik, diantaranya melalui: penyusunan dan revisi piranti lunak; penguatan dan pemberdayaan peran pengawas penyidikan; pelatihan 46 Rencana Kerja Pemerintah Tahun <strong>2013</strong>| Buku I – Bab II Kondisi Umum
terprogram dan berkesinambungan guna mewujudkan kinerja yang efektif dan efisien bagi penyidik; dan penanganan tindak pidana dilaksanakan secara transparan, akuntabel, proporsional dan profesional yang dilandasi aspek moral dan mentalitas para penyidik. Selanjutnya dalam rangka pelayanan prima, telah dilaksanakan transparansi pelayanan masyarakat sebagai salah satu program quick wins bidang Reserse. Terlaksananya transparansi pelayanan masyarakat tersebut didukung dengan tersedianya pedoman transparansi penyidikan berupa buku pedoman pengawasan penyidikan, buku sistem reaksi cepat Reserse, SOP sistem pengawasan penyidikan elektronik, SOP penerimaan dan penanganan komplain masyarakat, dan SOP penanganan dan pelayanan terhadap saksi pada fungsi Reskrim. Dari 296.146 kasus kriminalitas yang terjadi pada tahun 2011, telah diselesaikan sebanyak 156.018 kasus dengan clereance rate sebesar 52,38 persen. Seiring dengan peningkatan kinerja Polri sebagai hasil pelaksanaan reformasi birokrasi Polri gelombang II, diharapkan akan terjadi peningkatan penyelesaian kasus-kasus tindak pidana. 13. Bidang Perekonomian 14. Bidang Kesejahteraan Rakyat Industri Pengolahan Non Migas. Sejak triwulan II/2011 kinerja industri pengolahan nonmigas membaik dan kembali menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi. Dalam keseluruhan tahun 2011, industri pengolahan nonmigas tumbuh 6,8 persen dengan sumbangan yang makin besar pada pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan industri nonmigas yang tinggi pada tahun 2011 terutama didorong oleh subsektor industri logam dasar, besi, dan baja; makanan, minuman, dan tembakau; tekstil, barang kulit, dan alas kaki; semen dan barang galian dari logam; serta alat angkut, mesin, dan peralatan. Kemajuan industri pengolahan ini membangkitkan optimisme akan bangkitnya kembali sektor industri sebagai penggerak perekonomian (reindustrialisasi) setelah sejak tahun 2006 industri pengolahan nonmigas tumbuh lebih lambat dari PDB. Ketenagakerjaan. Selain itu, dalam upayanya untuk meningkatkan pelayanan kepada TKI dan calon TKI, sampai tahun 2012 Pemerintah telah membangun infrastruktur dan aplikasi sistem informasi layanan pekerja migran/TKI (SIM TKI) dan uji coba pengintegrasian sistem informasi yang dimiliki oleh kementerian/lembaga terkait yang mendukung pelayanan dan perlindungan TKI telah dilaksanakan di tiga kabupaten/kota. Pusat layanan pengaduan TKI 24 jam (hotline service) yang terbentuk sejak 2011 telah beroperasi, meskipun mekanisme penyelesaian masalah yang diadukan masyarakat masih perlu disempurnakan. Namun demikian, jumlah TKI yang menghadapi masalah saat bekerja di luar negeri juga masih tinggi, sehingga tantangan pokok lainnya kedepan adalah meningkatkan kapasitas pemerintah daerah sampai dengan tingkat kecamatan dan menyempurnakan mekanisme penyelesaian masalah. Kepariwisataan. Pada tahun 2011, kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) mencapai sebesar 7,65 juta orang atau meningkat 9,24 persen dibanding tahun 2010. Jumlah penerimaan devisa diperkirakan sebesar USD 8,55 miliar atau meningkat 12,51 persen dari penerimaan devisa Rencana Kerja Pemerintah Tahun <strong>2013</strong>| Buku I – Bab II Kondisi Umum 47
Page 1 and 2:
RENCANA RANCANGAN KERJA PEMERINTAH
Page 3 and 4: DAFTAR ISI RINGKASAN EKSEKUTIF ....
Page 5: DAFTAR TABEL TABEL 2.1 KEMAJUAN PEM
Page 9 and 10: RINGKASAN EKSEKUTIF 1. KINERJA PEMB
Page 11 and 12: pertumbuhan ekonomi dan ketahanan f
Page 13 and 14: dalam kerangka Masterplan Percepata
Page 15 and 16: MP3EI merupakan produk dari hasil k
Page 17 and 18: Maluku-Papua-Papua Barat. Pengemban
Page 19 and 20: lahan gambut telah disusun Strategi
Page 21 and 22: 4,0 pada tahun 2013. Perbaikan kine
Page 23 and 24: dengan wilayah pantai barat Sumater
Page 25 and 26: ISU STRATEGIS 2011 2012 2013 b. Ras
Page 27 and 28: ISU STRATEGIS 2011 2012 2013 b) Kla
Page 29 and 30: BAB I PENDAHULUAN ELA Pembangunan n
Page 31 and 32: erpengaruh pada Negara Kesatuan Rep
Page 33 and 34: BAB II KONDISI UMUM A. Pencapaian T
Page 35 and 36: ditambah sisa yang tidak terlaksana
Page 37 and 38: kapasitas 6,31 m3/detik di 28 provi
Page 39 and 40: Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) samp
Page 41 and 42: ahan pangan. Salah satu langkah yan
Page 43 and 44: Provinsi Maluku dan Bali, serta pen
Page 45 and 46: Soreang-Pasirkoja; (ii) telah dimul
Page 47 and 48: ibu BOEPD. Sesuai arah kebijakan en
Page 49 and 50: (CEWS), serta Sistem Peringatan Din
Page 51 and 52: kegiatan pada Prioritas Nasional 10
Page 53: 12. Bidang Politik, Hukum, Keamanan
Page 57 and 58: 15. Pelaksanaan MP3EI Pelayanan Ter
Page 59 and 60: 3. Mempercepat peningkatan kemampua
Page 61 and 62: GAMBAR 2.3 JUMLAH DAN NILAI PROGRAM
Page 63 and 64: kemampuan aparatur pemerintah daera
Page 65 and 66: 4. Penanggulangan Kemiskinan Dalam
Page 67 and 68: air tanah di daerah-daerah pusat in
Page 69 and 70: TABEL 2.3 PERINGKAT KEMUDAHAN BERUS
Page 71 and 72: dibandingkan dengan negara ASEAN, m
Page 73 and 74: Percepatan Pembangunan Provinsi Pap
Page 75 and 76: pembangunan industri pengolahan yan
Page 77 and 78: BAB III KERANGKA EKONOMI MAKRO 2013
Page 79 and 80: tidak menentu serta ketegangan poli
Page 81 and 82: ekspor migas dan nonmigas yang meni
Page 83 and 84: sebesar 6,8 persen, 3,0 persen, 9,2
Page 85 and 86: 4. Sasaran Ekonomi Makro Tahun 2013
Page 87 and 88: TABEL 3.2 PERKEMBANGAN DAN PROYEKSI
Page 89 and 90: BAB IV TEMA PEMBANGUNAN NASIONAL A.
Page 91 and 92: GAMBAR 4.1 KERANGKA PIKIR PENYUSUNA
Page 93 and 94: Birokrasi terus dilanjutkan untuk m
Page 95 and 96: kepada tiga agenda yaitu (i) mengat
Page 97 and 98: 2. Tenaga kerja muda yang sudah ber
Page 99 and 100: pangan di dalam negeri. Inflasi bah
Page 101 and 102: Sorong, Ogan Komering Ilir, Blora)
Page 103 and 104: peningkatan kapasitas sumber daya m
Page 105 and 106:
menyebabkan tumpang tindih dalam pe
Page 107 and 108:
dapat disahkan sehingga kendala sep
Page 109 and 110:
BAB V PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONA
Page 111 and 112:
(business process), pengembangan ma
Page 113 and 114:
PRIORITAS 3: KESEHATAN SASARAN : 1.
Page 115 and 116:
keamanan, khasiat/manfaat dan mutu
Page 117 and 118:
. Peningkatan efisiensi distribusi
Page 119 and 120:
Baku dan jaringan distribusi termas
Page 121 and 122:
transaksi yang tidak perlu, 3. Mela
Page 123 and 124:
pertambangan dengan regulasi penduk
Page 125 and 126:
2. Pengendalian pencemaran dan keru
Page 127 and 128:
ARAH KEBIJAKAN: Percepatan pembangu
Page 129 and 130:
ARAH KEBIJAKAN: 1. Peningkatan kesa
Page 131 and 132:
Ketenagakerjaan SASARAN : ARAH KEBI
Page 133 and 134:
3. Perbaikan dan peningkatan kualit
Page 135 and 136:
dalam Buku II. Sinergi antar bidang
Page 137 and 138:
dilakukan melalui pengembangan infr
Page 139 and 140:
BAB VI PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN A. Ke
Page 141 and 142:
lebih akuntabel. 5. Bantuan Sosial
Page 143 and 144:
angka pelaksanaan desentralisasi. T
Page 145 and 146:
Arah Kebijakan Dana Alokasi Khusus
Page 147 and 148:
Regrouping bidang dilakukan berdasa
Page 149 and 150:
Sasaran tahun 2013 sebagai berikut:
Page 151 and 152:
KIE Kit; (iv) Penyediaan Bina Kelua
Page 153 and 154:
keterhubungan wilayah (domestic con
Page 155 and 156:
angka peningkatan produksi bahan pa
Page 157 and 158:
Meningkatnya sarana dan prasarana p
Page 159 and 160:
sarana transportasi perairan/kepula
Page 161 and 162:
P2D2 bertujuan untuk meningkatkan m
Page 163 and 164:
BAB VII PENUTUP A. KAIDAH PELAKSANA
Page 165:
dekonsentrasi yang diterima pemerin
show all

BUKU I RKP 2013 - Bappeda

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?