BUKU I RKP 2013 - Bappeda

1. Melanjutkan formula DAU berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun
2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah, dengan tetap memperhatikan asas pemerataan
dan keadilan dalam pembangunan yang berkualitas;
2. Meningkatkan akurasi data dasar perhitungan DAU yang bersumber dari
lembaga/instansi yang berwenang. Salah satunya melalui koordinasi
antar instansi terkait;
3. Mendorong pemerintahan daerah untuk meningkatkan akuntabilitas
dalam melaksanakan kegiatan yang sumber pendanaannya berasal dari
DAU;
4. Menggunakan prinsip non hold harmless;
5. Meningkatkan keterkaitan dengan Dana Perimbangan lainnya (DBH dan
DAK) sehingga benar-benar efektif mengurangi ketimpangan horizontal
dan vertikal. Ini sesuai dengan amanat UU No.33 tahun 2004 bahwa
ketiga komponen Dana Perimbangan merupakan sistem transfer dana
dari Pemerintah serta merupakan satu kesatuan yang utuh.
Arah Kebijakan Pengalokasian Dana Bagi Hasil. Sesuai dengan UU No.33
tahun 2004, Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari
pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka
persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan
desentralisasi. Dana ini bersumber dari pajak (penghasilan pasal 21 dan
pajak penghasilan pasal 25 dan pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam
negeri dan pajak bumi dan bangunan, serta cukai hasil tembakau) dan
sumber daya alam (kehutanan, pertambangan umum, perikanan,
pertambangan minyak bumi, gas dan panas bumi). DBH dialokasikan untuk
mengatasi masalah ketimpangan vertikal dalam kapasitas fiskal (vertical
fiscal imbalance) antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan
ketimpangan antar sektor. Setiap daerah perlu mengoptimalkan
pemanfaatan sumber-sumber penerimaan DBH dan meningkatkan
efektivitas penggunaan dana tersebut.
Arah kebijakan DBH pada tahun 2013 adalah:
1. Menyempurnakan proses penghitungan dan penetapan alokasi DBH
secara lebih transparan dan akuntabel. Langkah ini sejalan dengan
RPJMN 2010-2014 yang menekankan pada pelaksanaan tata kelola
keuangan yang tepat waktu, tepat sasaran, efisien, dan akuntabel;
2. Menyempurnakan sistem penganggaran dan pelaksanaan atas PNBP
yang dibagihasilkan ke daerah;
3. Meningkatkan akurasi data melalui koordinasi dengan institusi
pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Penerimaan
Negara Pajak;
4. Menjaga kesinambungan sistem penyaluran tepat waktu dan tepat
jumlah melalui mekanisme rekonsiliasi data antara Pemerintah Pusat
dengan daerah penghasil.
136 Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2013| Buku I – Bab VI Pembiayaan Pembangunan