BUKU I RKP 2013 - Bappeda
BUKU I RKP 2013 - Bappeda
BUKU I RKP 2013 - Bappeda
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
transaksi yang tidak perlu,<br />
3. Melakukan penguatan peran kelembagaan KPS untuk meningkatkan<br />
efisiensi pengelolaan pelaksanaan KPS dalam menyusun strategi<br />
perencanaan dan prioritas sektor yang akan dikerjasamakan, dan<br />
4. Menyediakan fasilitas-fasilitas untuk mendukung investasi dalam<br />
pembangunan dan pengoperasian proyek KPS, termasuk menyediakan<br />
dana pendukung di dalam APBN.<br />
Strategi yang akan ditempuh adalah:<br />
1. Pembukaan peluang usaha bagi badan usaha secara kompetitif, tidak<br />
diskriminatif, dan transparan dalam pemanfaatan spektrum frekuensi<br />
radio dan penyelenggaraan televisi digital;<br />
2. Pengawasan terhadap pemenuhan komitmen pembangunan badan usaha<br />
penyelenggara.<br />
PRIORITAS 7: IKLIM INVESTASI DAN IKLIM USAHA<br />
SASARAN :<br />
ARAH KEBIJAKAN:<br />
1. Meningkatnya investasi berupa Pembentukan Modal Tetap Bruto<br />
(PMTB) sekitar 12,1 persen;<br />
2. Meningkatnyatingkat kemudahan berusaha (Ease of Doing Business):<br />
a. Waktu untuk memulai usaha: 20 hari<br />
b. Perijinan mendirikan bangunan: 137 hari<br />
c. Perolehan listrik: 90 hari<br />
d. Pendaftaran properti: 20 hari<br />
1. Penyederhanaan dan percepatan prosedur investasi dan prosedur<br />
berusaha, dengan biaya yang lebih efisien dan transparan;<br />
2. Penyederhanaan aturan terkait implementasi proyek-proyek KPS;<br />
3. Peningkatan efisiensi sistem logistik nasional, melalui perluasan<br />
pelaksanaan National Single Window (NSW) serta pengembangan jalur<br />
dan sarana distribusi;<br />
4. Pengembangan kawasan ekonomi khusus di koridor-koridor ekonomi<br />
yang memiliki keunggulan geoekonomi dan geostrategi dan berfungsi<br />
sebagai penampung kegiatan industri, ekspor-impor, dan kegiatan<br />
ekonomi lainnya;<br />
5. Peningkatan iklim ketenagakerjaan dan penguatan kelembagaan<br />
hubungan industrial, melalui: harmonisasi peraturan ketenagakerjaan<br />
dengan sinergi kebijakan pusat dan daerah, meningkatkan kemampuan<br />
negosiasi bagi serikat pekerja dan pengusaha, memperkuat kerjasama<br />
tripartit di daerah, serta meningkatkan profesionalisme ahli-ahli<br />
hubungan industrial dan hakim pengadilan hubungan industrial.<br />
Rencana Kerja Pemerintah Tahun <strong>2013</strong>| Buku I – Bab V Prioritas Pembangunan Nasional 113
Change language