BUKU I RKP 2013 - Bappeda

More documents

Recommendations

Info

Lingkup kegiatan: (i) Subbidang Pelayanan Kesehatan Dasar: Pemenuhan sarana, prasarana, dan peralatan bagi Puskesmas dan jaringannya, meliputi: (a) Pembangunan Puskesmas Pembantu/Puskesmas di DTPK/Puskesmas Perawatan mampu PONED/instalasi pengolahan limbah puskesmas/pembangunan poskesdes/posbindu; (b) Peningkatan Puskesmas menjadi Puskesmas perawatan di DTPK; (c) Rehabilitasi Puskesmas/rumah dinas dokter/dokter gigi/paramedis (Kopel); (d) Penyediaan sarana dan prasarana penyehatan lingkungan atau pengadaan UKBM Kit; (ii) Subbidang Pelayanan Kesehatan Rujukan: Pemenuhan/pengadaan sarana, prasarana dan peralatan bagi Puskesmas dan jaringannya, meliputi: (a) Pengadaan sarana dan prasarana RS Siap PONEK; (b) Penyediaan Fasilitas Tempat Tidur Kelas III RS; (c) Pembangunan IPL RS; (d) Pemenuhan peralatan UTD RS/BDRS; (e) Pengadaan sarana dan prasarana ICU dan IGD; (iii) Subbidang Pelayanan Kefarmasian, meliputi: (a) Pembangunan baru Instalasi Farmasi Kab/Kota; (b) Rehabilitasi Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota; (c) Pembangunan baru Instalasi Farmasi gugus kepulauan/satelite. Sasaran: (i) Jumlah Puskesmas yang menjadi puskesmas perawatan di perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar berpenduduk sebanyak 91 puskesmas; (ii) Persentase puskesmas mampu PONED 90 persen; (iii) Jumlah puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan dasar bagi penduduk miskin sebanyak 9.323 puskesmas; (iv) Persentase RS kab/kota yang melaksanakan PONEK menjadi 95 persen; (v) Persentase RS yang melayani pasien penduduk miskin peserta Program Jamkesmas menjadi 90 persen; dan (vi) Persentase ketersediaan obat dan vaksin menjadi 95 persen. IV. KELOMPOK BIDANG DAK KELUARGA BERENCANA YANG TERDIRI ATAS DAK BIDANG KELUARGA BERENCANA. Arah kebijakan DAK Bidang Keluarga Berencana adalah untuk mendukung kebijakan peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB yang merata, yang dilakukan melalui (i) Peningkatan daya jangkau dan kualitas penyuluhan, penggerakan, pembinaan program KB lini lapangan; (ii) Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan KB; (iii) Peningkatan sarana pelayanan advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) Program KB; (iv) Peningkatan sarana pembinaan tumbuh kembang anak; dan (v) Peningkatan pelaporan dan pengolahan data dan informasi berbasis teknologi informasi. Lingkup kegiatan: (i) Penyediaan sarana kerja dan mobilitas serta sarana pengelolaan data dan informasi berbasis teknologi informasi bagi tenaga lini lapangan; (ii) Pemenuhan sarana pelayanan KB di klinik KB (statis), sarana dan prasarana pelayanan KB keliling dan pembangunan gudang alat/obat kontrasepsi; (iii) Penyediaan sarana dan prasarana Penerangan KB keliling, pengadaan public address dan 142 Rencana Kerja Pemerintah Tahun <strong>2013</strong>| Buku I – Bab VI Pembiayaan Pembangunan
KIE Kit; (iv) Penyediaan Bina Keluarga Balita BKB) Kit; dan (v) Pembangunan/renovasi balai penyuluhan KB tingkat kecamatan. Sasaran: Untuk mendukung pencapaian sasaran dan target peningkatan akseptor KB baru sebanyak 7,5 juta dan peserta KB aktif sebanyak 29,0 juta, sasaran dan target input DAK KB adalah: (i) Tersedianya 189 unit kendaraan bermotor roda dua; (ii) Tersedianya 112 mobil unit pelayanan KB keliling; (iii) Tersedianya 53 mobil unit penerangan KB; (iv) Tersedianya 1.508 set IUD Kit, 2.387 unit Obgyn Bed bagi klinik KB; (v) Tersedianya 17.947 set BKB Kit bagi kelompok BKB di tingkat desa/kelurahan; (vi) Tersedianya 132 unit public address bagi PPLKB/Ka. UPT; (vii) Tersedianya 16.813 set KIE Kit bagi PKB/PLKB; (viii) Terbangunnya 80 gudang alat dan obat kontrasepsi di kab/kota; (ix) Terlaksananya pembangunan balai penyuluhan KB di tingkat kecamatan sebanyak 1.799 unit; (x) Tersedianya 4.787 set sarana kerja bagi PKB/PLKB dan PPLKB/Ka. UPT; dan (xi) Tersedianya 5.448 personal computer di kecamatan. Ketersediaan sarana dan prasarana tersebut diperuntukkan bagi unit yang menjalankan fungsi pelayanan KB di kabupaten/kota/kec serta klinik pelayanan KB. V. KELOMPOK BIDANG DAK INFRASTRUKTUR TERDIRI ATAS BEBERAPA BIDANG, YAKNI: (i) INFRASTRUKTUR AIR MINUM; (ii) INFRASTRUKTUR SANITASI; (iii) INFRASTRUKTUR IRIGASI; (iv) INFRASTRUKTUR JALAN; (v) KESELAMATAN TRANSPORTASI DARAT. Arah kebijakan DAK Bidang Infrastruktur Air Minum adalah meningkatkan cakupan pelayanan air minum dalam rangka percepatan pencapaian target MDGs untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) penyediaan air minum di kawasan perkotaan, perdesaan, termasuk daerah tertinggal. Lingkup kegiatan: (i) Perluasan dan peningkatan sambungan rumah (SR) perpipaan bagi MBR perkotaan. Daerah yang menjadi sasaran adalah kabupaten/kota yang memiliki idle capacity yang memadai untuk dibangun SR perpipaan; dan (ii) Pemasangan master meter untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) perkotaan khususnya yang bermukim di kawasan kumuh perkotaan; daerah yang menjadi sasaran adalah kabupaten/kota yang memiliki idle capacity yang memadai untuk dibangun SR perpipaan; dan (iii) Pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) perdesaan. Daerah yang menjadi sasaran adalah desa-desa dengan sumber air baku yang relatif mudah. Sasaran: Meningkatnya pelayanan air minum perpipaan melalui penambahan SR sebanyak 128.690 unit, penyediaan SR berbasis master meter (MM) sebanyak 648 MM dan pembangunan SPAM Rencana Kerja Pemerintah Tahun <strong>2013</strong>| Buku I – Bab VI Pembiayaan Pembangunan 143
Page 1 and 2:
RENCANA RANCANGAN KERJA PEMERINTAH
Page 3 and 4:
DAFTAR ISI RINGKASAN EKSEKUTIF ....
Page 5:
DAFTAR TABEL TABEL 2.1 KEMAJUAN PEM
Page 9 and 10:
RINGKASAN EKSEKUTIF 1. KINERJA PEMB
Page 11 and 12:
pertumbuhan ekonomi dan ketahanan f
Page 13 and 14:
dalam kerangka Masterplan Percepata
Page 15 and 16:
MP3EI merupakan produk dari hasil k
Page 17 and 18:
Maluku-Papua-Papua Barat. Pengemban
Page 19 and 20:
lahan gambut telah disusun Strategi
Page 21 and 22:
4,0 pada tahun 2013. Perbaikan kine
Page 23 and 24:
dengan wilayah pantai barat Sumater
Page 25 and 26:
ISU STRATEGIS 2011 2012 2013 b. Ras
Page 27 and 28:
ISU STRATEGIS 2011 2012 2013 b) Kla
Page 29 and 30:
BAB I PENDAHULUAN ELA Pembangunan n
Page 31 and 32:
erpengaruh pada Negara Kesatuan Rep
Page 33 and 34:
BAB II KONDISI UMUM A. Pencapaian T
Page 35 and 36:
ditambah sisa yang tidak terlaksana
Page 37 and 38:
kapasitas 6,31 m3/detik di 28 provi
Page 39 and 40:
Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) samp
Page 41 and 42:
ahan pangan. Salah satu langkah yan
Page 43 and 44:
Provinsi Maluku dan Bali, serta pen
Page 45 and 46:
Soreang-Pasirkoja; (ii) telah dimul
Page 47 and 48:
ibu BOEPD. Sesuai arah kebijakan en
Page 49 and 50:
(CEWS), serta Sistem Peringatan Din
Page 51 and 52:
kegiatan pada Prioritas Nasional 10
Page 53 and 54:
12. Bidang Politik, Hukum, Keamanan
Page 55 and 56:
terprogram dan berkesinambungan gun
Page 57 and 58:
15. Pelaksanaan MP3EI Pelayanan Ter
Page 59 and 60:
3. Mempercepat peningkatan kemampua
Page 61 and 62:
GAMBAR 2.3 JUMLAH DAN NILAI PROGRAM
Page 63 and 64:
kemampuan aparatur pemerintah daera
Page 65 and 66:
4. Penanggulangan Kemiskinan Dalam
Page 67 and 68:
air tanah di daerah-daerah pusat in
Page 69 and 70:
TABEL 2.3 PERINGKAT KEMUDAHAN BERUS
Page 71 and 72:
dibandingkan dengan negara ASEAN, m
Page 73 and 74:
Percepatan Pembangunan Provinsi Pap
Page 75 and 76:
pembangunan industri pengolahan yan
Page 77 and 78:
BAB III KERANGKA EKONOMI MAKRO 2013
Page 79 and 80:
tidak menentu serta ketegangan poli
Page 81 and 82:
ekspor migas dan nonmigas yang meni
Page 83 and 84:
sebesar 6,8 persen, 3,0 persen, 9,2
Page 85 and 86:
4. Sasaran Ekonomi Makro Tahun 2013
Page 87 and 88:
TABEL 3.2 PERKEMBANGAN DAN PROYEKSI
Page 89 and 90:
BAB IV TEMA PEMBANGUNAN NASIONAL A.
Page 91 and 92:
GAMBAR 4.1 KERANGKA PIKIR PENYUSUNA
Page 93 and 94:
Birokrasi terus dilanjutkan untuk m
Page 95 and 96:
kepada tiga agenda yaitu (i) mengat
Page 97 and 98:
2. Tenaga kerja muda yang sudah ber
Page 99 and 100: pangan di dalam negeri. Inflasi bah
Page 101 and 102: Sorong, Ogan Komering Ilir, Blora)
Page 103 and 104: peningkatan kapasitas sumber daya m
Page 105 and 106: menyebabkan tumpang tindih dalam pe
Page 107 and 108: dapat disahkan sehingga kendala sep
Page 109 and 110: BAB V PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONA
Page 111 and 112: (business process), pengembangan ma
Page 113 and 114: PRIORITAS 3: KESEHATAN SASARAN : 1.
Page 115 and 116: keamanan, khasiat/manfaat dan mutu
Page 117 and 118: . Peningkatan efisiensi distribusi
Page 119 and 120: Baku dan jaringan distribusi termas
Page 121 and 122: transaksi yang tidak perlu, 3. Mela
Page 123 and 124: pertambangan dengan regulasi penduk
Page 125 and 126: 2. Pengendalian pencemaran dan keru
Page 127 and 128: ARAH KEBIJAKAN: Percepatan pembangu
Page 129 and 130: ARAH KEBIJAKAN: 1. Peningkatan kesa
Page 131 and 132: Ketenagakerjaan SASARAN : ARAH KEBI
Page 133 and 134: 3. Perbaikan dan peningkatan kualit
Page 135 and 136: dalam Buku II. Sinergi antar bidang
Page 137 and 138: dilakukan melalui pengembangan infr
Page 139 and 140: BAB VI PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN A. Ke
Page 141 and 142: lebih akuntabel. 5. Bantuan Sosial
Page 143 and 144: angka pelaksanaan desentralisasi. T
Page 145 and 146: Arah Kebijakan Dana Alokasi Khusus
Page 147 and 148: Regrouping bidang dilakukan berdasa
Page 149: Sasaran tahun 2013 sebagai berikut:
Page 153 and 154: keterhubungan wilayah (domestic con
Page 155 and 156: angka peningkatan produksi bahan pa
Page 157 and 158: Meningkatnya sarana dan prasarana p
Page 159 and 160: sarana transportasi perairan/kepula
Page 161 and 162: P2D2 bertujuan untuk meningkatkan m
Page 163 and 164: BAB VII PENUTUP A. KAIDAH PELAKSANA
Page 165: dekonsentrasi yang diterima pemerin
show all

BUKU I RKP 2013 - Bappeda

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?