BUKU I RKP 2013 - Bappeda

sederhana di 864 desa.
Arah kebijakan DAK Bidang Infrastruktur Sanitasi adalah untuk
Meningkatkan cakupan dan kehandalan pelayanan sanitasi, terutama
dalam pengelolaan air limbah dan persampahan secara
komunal/terdesentralisasi untuk meningkatkan kualitas kesehatan
masyarakat dan memenuhi standar pelayanan minimal (SPM)
penyediaan sanitasi di kawasan daerah rawan sanitasi, termasuk
daerah tertinggal.
Lingkup Kegiatan: (i) Subbidang air limbah: pembangunan dan
pengembangan prasarana dan sarana air limbah komunal; dan (ii)
Subbidang persampahan: pembangunan dan pengembangan fasilitas
pengelolaan sampah dengan pola 3R (reduce, reuse, dan recycle) di
tingkat komunal yang terhubung dengan sistem pengelolaan sampah
di tingkat kota.
Sasaran: Meningkatnya pelayanan sanitasi melalui sarana sanitasi,
melalui sanimas dan 3R bagi 375.000 jiwa penduduk.
Arah kebijakan DAK Bidang Infrastruktur Irigasi adalah
mempertahankan dan meningkatkan kinerja layanan jaringan
irigasi/rawa kewenangan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
dalam rangka mendukung pemenuhan sasaran Prioritas Nasional di
Bidang Ketahanan Pangan khususnya Peningkatan Produksi Beras
Nasional (P2BN) Menuju Surplus Beras 10 Juta Ton Pada Tahun 2014.
Untuk itu Pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK) Irigasi TA 2013
diprioritaskan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota penghasil padi yang
berkontribusi pada 90% produksi beras nasional (ARAM III BPS,
2011) termasuk daerah tertinggal.
Lingkup kegiatan: Diprioritaskan untuk kegiatan rehabilitasi jaringan
irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah
Provinsi/Kabupaten/Kota dengan tidak menutup kemungkinan
dimanfaatkan untuk kegiatan peningkatan jaringan irigasi. Untuk
mengoptimalkan pemanfaatan DAK Irigasi, kegiatan SID dan O/P
jaringan irigasi menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagai
kegiatan komplementer.
Sasaran: Alokasi DAK irigasi secara nasional dialokasikan untuk
kegiatan perbaikan/peningkatan jaringan irigasi dalam rangka
peningkatan kinerja layanan irigasi pada 312.705 ha daerah irigasi
yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi
dan Kab/Kota.
Arah kebijakan DAK Bidang Infrastruktur Jalan adalah
mempertahankan dan meningkatkan kinerja pelayanan prasarana
jalan provinsi, kabupaten dan kota serta menunjang aksesibilitas dan
144 Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2013| Buku I – Bab VI Pembiayaan Pembangunan