BUKU I RKP 2013 - Bappeda

More documents

Recommendations

Info

Pelaksanaan Masterplan Percepatan dan Perluasan Penurunan Kemiskinan Indonesia (MP3KI) 2012-2025 MP3KI merupakan kebijakan afirmatif untuk mempercepat dan memperluas upaya pengurangan kemiskinan di Indonesia. MP3KI akan berperan di dalam mendorong terwujudnya pembangunan yang lebih inklusif dan berkeadilan, khususnya dalam mengakomodir keterlibatan masyarakat miskin dan marjinal untuk dapat terlibat langsung dan menerima manfaat dari pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Dengan demikian, MP3KI dan MP3EI saling memperkuat dan melengkapi untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang pro-growth, pro-poor, pro-job, dan proenvironment. MP3KI menjabarkan secara khusus konsep dan desain, arah kebijakan, dan strategi penanggulangan kemiskinan dalam jangka panjang (2012-2025), termasuk menggambarkan transformasi dari program-program penanggulangan kemiskinan yang telah ada saat ini menuju terwujudnya sistem Jaminan Sosial yang menyeluruh. MP3KI juga menguraikan konsep dan desain pengembangan sustainable livelihood (mata pencaharian yang mapan) bagi masyarakat untuk peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan secara berkelanjutan. Dengan MP3KI program-program penanggulangan kemiskinan pada klaster I-IV akan dilaksanakan secara sinergi dengan target yang jelas. Seluruh program penanggulangan kemiskinan akan bertransformasi ke dalam bentuk program yang dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar dari seluruh masyarakat secara merata termasuk menjamin terciptanya pemenuhan pendapatan masyarakat (income generating) secara berkelanjutan, sinergi dari seluruh kelompok program (klaster) penanggulangan kemiskinan dan menjembatani transisi antar waktu, serta mewujudkan sistem jaminan sosial yang menyeluruh. MP3KI juga menggambarkan pola kerjasama yang optimal dari para pihak (kementerian/lembaga, daerah, swasta, dan masyarakat) dalam mendayagunakan berbagai sumber dayanya untuk mendukung penanggulangan kemiskinan. Keberadaan program-program penanggulangan kemiskinan yang ada saat ini, mulai dari klaster I (bantuan dan perlindungan sosial), klaster II (pemberdayaan masyarakat), klaster III (pengembangan usaha kecil dan mikro), dan klaster IV (program pro-rakyat) selama rentang waktu menengah dan panjang akan dikelola sedemikian rupa sehingga efektifitasnya dalam menurunkan angka kemiskinan di masing-masing wilayah menjadi semakin tinggi. Wilayah/kawasan yang secara khusus memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi dan tingkat sosial ekonomi masyarakat yang rendah akan menjadi konsentrasi utama dari kebijakan afirmatif yang dilakukan dalam waktu dekat, seperti: kawasan-kawasan tertinggal, pesisir, dan perbatasan. Keunggulan wilayah/kawasan akan dikelola melalui kerjasama para pihak sehingga dapat mengangkat dan mengembangkan potensi-potensi wilayah/kawasan tersebut dan selanjutnya dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk kesejahteraan masyarakat. Pengembangan ekonomi wilayah yang bertujuan untuk pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru sebagai hasil sinergi dengan konsep dan desain MP3EI akan dikembangkan dalam MP3KI dengan klaster wilayah: Sumatera-Jawa, Bali, NTT-NTB, Kalimantan, Sulawesi, 8 Rencana Kerja Pemerintah Tahun <strong>2013</strong>| Buku I – Ringkasan Eksekutif
Maluku-Papua-Papua Barat. Pengembangan wilayah ini dengan menitikberatkan keterlibatan masyarakat miskin dan marjinal dalam proses pembangunan wilayah maupun dalam pemanfaatan hasil pembangunannya. Dalam waktu yang bersamaan, pendekatan pembangunan kewilayahan juga diarahkan pada berbagai kebijakan dan program afirmatif untuk penanggulangan kemiskinan yang dikhususkan pada wilayah-wilayah perdesaan, perkotaan, perbatasan, terpencil dan tertinggal, pesisir dan pulaupulau kecil. Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat Kondisi kesejahteraan masyarakat Papua dan Papua Barat yang masih jauh tertinggal dibanding wilayah lainnya telah mendorong Pemerintah menetapkan kebijakan khusus bagi percepatan pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat. Kebijakan ini telah dimulai sejak tahun 2007, dan diperbaharui pada tahun 2011. Permasalahan penting yang dihadapi dalam pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat terutama adalah tingkat kemiskinan yang masih tinggi serta kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan yang masih rendah yang berujung pada rendahnya kualitas sumberdaya manusia di Provinsi Papua dan Papua Barat, serta keterisoliran daerah yang hingga saat ini belum ditembus jalur transportasi darat. Kondisi ini menyebabkan ekonomi biaya tinggi untuk pasokan bahan-bahan kebutuhan dasar. Keterisolasian wilayah juga menghambat akses masyarakat ke pusat-pusat pelayanan kesehatan dan pendidikan. Kegiatan ekonomi masyarakat asli, cenderung lebih subsisten, sehingga peran masyarakat asli Papua dalam kegiatan ekonomi semakin terdesak oleh masyarakat pendatang. Persentase jumlah penduduk miskin di Provinsi Papua dan Papua Barat mengalami kecenderungan menurun setiap tahunnya. Meskipun membaik, tingkat kemiskinan di Provinsi Papua dan Papua Barat tertinggi dibandingkan 31 provinsi lainnya. Pada bulan September 2011, tingkat kemiskinan di Provinsi Papua dan Papua Barat masing-masing sebesar 31,2 persen dan 28,5 persen, jauh lebih tinggi dari tingkat kemiskinan nasional (12,4 persen). Langkah percepatan pembangunan di Provinsi Papua dan Papua Barat yang telah dilakukan selama tahun 2011 adalah : (i) penyusunan Kebijakan Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2011 tentang Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat; (ii) pembentukan kelembagaan yang melakukan “pengawalan” kebijakan Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (P4B) melalui Peraturan Presiden Nomor 66 tahun 2011 tentang Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (UP4B); (iii) serta mensahkan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat yang merupakan lampiran Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2011 tentang Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Untuk melanjutkan upaya percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat maka pada tahun 2012 beberapa kegiatan utama yang dilaksanakan adalah : (i) melakukan sosialisasi peran dan fungsi UP4B dalam memperkuat badan perencanaan provinsi dalam mensinkronkan program pusat Rencana Kerja Pemerintah Tahun <strong>2013</strong>| Buku I – Ringkasan Eksekutif 9
Page 1 and 2: RENCANA RANCANGAN KERJA PEMERINTAH
Page 3 and 4: DAFTAR ISI RINGKASAN EKSEKUTIF ....
Page 5: DAFTAR TABEL TABEL 2.1 KEMAJUAN PEM
Page 9 and 10: RINGKASAN EKSEKUTIF 1. KINERJA PEMB
Page 11 and 12: pertumbuhan ekonomi dan ketahanan f
Page 13 and 14: dalam kerangka Masterplan Percepata
Page 15: MP3EI merupakan produk dari hasil k
Page 19 and 20: lahan gambut telah disusun Strategi
Page 21 and 22: 4,0 pada tahun 2013. Perbaikan kine
Page 23 and 24: dengan wilayah pantai barat Sumater
Page 25 and 26: ISU STRATEGIS 2011 2012 2013 b. Ras
Page 27 and 28: ISU STRATEGIS 2011 2012 2013 b) Kla
Page 29 and 30: BAB I PENDAHULUAN ELA Pembangunan n
Page 31 and 32: erpengaruh pada Negara Kesatuan Rep
Page 33 and 34: BAB II KONDISI UMUM A. Pencapaian T
Page 35 and 36: ditambah sisa yang tidak terlaksana
Page 37 and 38: kapasitas 6,31 m3/detik di 28 provi
Page 39 and 40: Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) samp
Page 41 and 42: ahan pangan. Salah satu langkah yan
Page 43 and 44: Provinsi Maluku dan Bali, serta pen
Page 45 and 46: Soreang-Pasirkoja; (ii) telah dimul
Page 47 and 48: ibu BOEPD. Sesuai arah kebijakan en
Page 49 and 50: (CEWS), serta Sistem Peringatan Din
Page 51 and 52: kegiatan pada Prioritas Nasional 10
Page 53 and 54: 12. Bidang Politik, Hukum, Keamanan
Page 55 and 56: terprogram dan berkesinambungan gun
Page 57 and 58: 15. Pelaksanaan MP3EI Pelayanan Ter
Page 59 and 60: 3. Mempercepat peningkatan kemampua
Page 61 and 62: GAMBAR 2.3 JUMLAH DAN NILAI PROGRAM
Page 63 and 64: kemampuan aparatur pemerintah daera
Page 65 and 66: 4. Penanggulangan Kemiskinan Dalam
Page 67 and 68:
air tanah di daerah-daerah pusat in
Page 69 and 70:
TABEL 2.3 PERINGKAT KEMUDAHAN BERUS
Page 71 and 72:
dibandingkan dengan negara ASEAN, m
Page 73 and 74:
Percepatan Pembangunan Provinsi Pap
Page 75 and 76:
pembangunan industri pengolahan yan
Page 77 and 78:
BAB III KERANGKA EKONOMI MAKRO 2013
Page 79 and 80:
tidak menentu serta ketegangan poli
Page 81 and 82:
ekspor migas dan nonmigas yang meni
Page 83 and 84:
sebesar 6,8 persen, 3,0 persen, 9,2
Page 85 and 86:
4. Sasaran Ekonomi Makro Tahun 2013
Page 87 and 88:
TABEL 3.2 PERKEMBANGAN DAN PROYEKSI
Page 89 and 90:
BAB IV TEMA PEMBANGUNAN NASIONAL A.
Page 91 and 92:
GAMBAR 4.1 KERANGKA PIKIR PENYUSUNA
Page 93 and 94:
Birokrasi terus dilanjutkan untuk m
Page 95 and 96:
kepada tiga agenda yaitu (i) mengat
Page 97 and 98:
2. Tenaga kerja muda yang sudah ber
Page 99 and 100:
pangan di dalam negeri. Inflasi bah
Page 101 and 102:
Sorong, Ogan Komering Ilir, Blora)
Page 103 and 104:
peningkatan kapasitas sumber daya m
Page 105 and 106:
menyebabkan tumpang tindih dalam pe
Page 107 and 108:
dapat disahkan sehingga kendala sep
Page 109 and 110:
BAB V PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONA
Page 111 and 112:
(business process), pengembangan ma
Page 113 and 114:
PRIORITAS 3: KESEHATAN SASARAN : 1.
Page 115 and 116:
keamanan, khasiat/manfaat dan mutu
Page 117 and 118:
. Peningkatan efisiensi distribusi
Page 119 and 120:
Baku dan jaringan distribusi termas
Page 121 and 122:
transaksi yang tidak perlu, 3. Mela
Page 123 and 124:
pertambangan dengan regulasi penduk
Page 125 and 126:
2. Pengendalian pencemaran dan keru
Page 127 and 128:
ARAH KEBIJAKAN: Percepatan pembangu
Page 129 and 130:
ARAH KEBIJAKAN: 1. Peningkatan kesa
Page 131 and 132:
Ketenagakerjaan SASARAN : ARAH KEBI
Page 133 and 134:
3. Perbaikan dan peningkatan kualit
Page 135 and 136:
dalam Buku II. Sinergi antar bidang
Page 137 and 138:
dilakukan melalui pengembangan infr
Page 139 and 140:
BAB VI PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN A. Ke
Page 141 and 142:
lebih akuntabel. 5. Bantuan Sosial
Page 143 and 144:
angka pelaksanaan desentralisasi. T
Page 145 and 146:
Arah Kebijakan Dana Alokasi Khusus
Page 147 and 148:
Regrouping bidang dilakukan berdasa
Page 149 and 150:
Sasaran tahun 2013 sebagai berikut:
Page 151 and 152:
KIE Kit; (iv) Penyediaan Bina Kelua
Page 153 and 154:
keterhubungan wilayah (domestic con
Page 155 and 156:
angka peningkatan produksi bahan pa
Page 157 and 158:
Meningkatnya sarana dan prasarana p
Page 159 and 160:
sarana transportasi perairan/kepula
Page 161 and 162:
P2D2 bertujuan untuk meningkatkan m
Page 163 and 164:
BAB VII PENUTUP A. KAIDAH PELAKSANA
Page 165:
dekonsentrasi yang diterima pemerin
show all

BUKU I RKP 2013 - Bappeda

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?