BUKU I RKP 2013 - Bappeda

lahan gambut telah disusun Strategi Nasional Penurunan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi
Hutan (Stranas REDD+) yang pelaksanaannya akan dikoordinasikan oleh Satgas REDD+. Untuk
mendukung penurunan emisi di sektor kehutanan dan lahan gambut, telah dikeluarkan Inpres No.
10 Tahun 2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan
Alam Primer dan Lahan Gambut (moratorium ijin baru). Penundaan ijin baru dilakukan untuk 2
(dua) tahun 2012-2013 yang diiringi dengan perbaikan tata kelola hutan dan lahan gambut.
Selanjutnya, pada tahun 2012 telah diselesaikan Buku Pedoman Penyusunan Rencana Aksi
Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) yang akan menjadi Pedoman pelaksanaan
penurunan emisi di daerah. Sosialisasi kepada 33 provinsi telah dilakukan. Selanjutnya akan segera
dikeluarkan pedoman teknis oleh K/L yang bertanggungjawab terhadap 5 (lima) sektor utama
tersebut, untuk membantu Pemda Provinsi menyelesaikan penyusunan RAD-GRK. Pada akhir tahun
2012 seluruh RAD-GRK di 33 Provinsi sudah dapat diselesaikan dan diterbitkan sebagai Peraturan
Gubernur. Dengan selesainya RAD-GRK, maka penjabaran komitmen penurunan emisi ke dalam
program dan langkah konkrit baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah sudah akan terwujud.
Dengan demikian, kerangka kerja, program, kegiatan dan kelembagaan pelaksanaan penurunan
emisi dapat dikoordinasikan secara kontinyu dalam jangka menengah. Dalam kaitan dengan REDD+,
pada tahun 2012, sedang dipersiapkan pula konsep lembaga REDD+, lembaga pendanaan serta
lembaga pemantauan dan verifikasi penurunan emisi (MRV).
Pada tahun 2013, diharapkan pelaksanaan penurunan emisi sebagaimana ditargetkan dalam
RAN-GRK dan RAD-GRK dapat dilaksanakan secara terukur dan dapat dipantau dengan baik.
Selanjutnya, untuk pelaksanaan REDD+ akan dilakukan penyempurnaan peraturan pendukung
REDD+ termasuk berdirinya lembaga REDD+ dan lembaga pendukung pelaksanaannya, serta
pengarusutamaan kegiatan REDD+ dalam berbagai dokumen perencanaan di pusat dan daerah.
Dalam pengelolaan keanekaragaman hayati (biodiversity) yang menjadi bagian penting dari
ekosistem dan merupakan aset untuk pembentukan ekonomi hijau ke depan, akan dilakukan
pemutakhiran Rencana Aksi Nasional Keanekaragaman Hayati (IBSAP) 2003-2020 untuk
menyesuaikan dengan dinamika yang terjadi baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
4. SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2013
Dengan berbagai langkah kebijakan yang akan ditempuh serta memperhatikan dinamika
lingkungan eksternal dan internal, perekonomian diperkirakan tumbuh sekitar 7 persen. Dengan
pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan inflasi yang terjaga sekitar 5 persen, tingkat
pengangguran terbuka akan menurun menjadi 5,8 – 6,1 persen dan kemiskinan menjadi 9,5 – 10,5
persen pada tahun 2013.
Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2013 didorong dengan meningkatkan investasi, menjaga
daya saing ekspor nonmigas, menumbuhkan daya beli masyarakat, serta memberi dorongan fiskal
dalam batas kemampuan keuangan negara terutama dengan mempertajam belanja negara.
Koordinasi antara kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil, ditingkatkan untuk mendorong peran
masyarakat dalam pembangunan ekonomi.
Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2013| Buku I – Ringkasan Eksekutif 11