BUKU I RKP 2013 - Bappeda

More documents

Recommendations

Info

sederhana di 864 desa. Arah kebijakan DAK Bidang Infrastruktur Sanitasi adalah untuk Meningkatkan cakupan dan kehandalan pelayanan sanitasi, terutama dalam pengelolaan air limbah dan persampahan secara komunal/terdesentralisasi untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) penyediaan sanitasi di kawasan daerah rawan sanitasi, termasuk daerah tertinggal. Lingkup Kegiatan: (i) Subbidang air limbah: pembangunan dan pengembangan prasarana dan sarana air limbah komunal; dan (ii) Subbidang persampahan: pembangunan dan pengembangan fasilitas pengelolaan sampah dengan pola 3R (reduce, reuse, dan recycle) di tingkat komunal yang terhubung dengan sistem pengelolaan sampah di tingkat kota. Sasaran: Meningkatnya pelayanan sanitasi melalui sarana sanitasi, melalui sanimas dan 3R bagi 375.000 jiwa penduduk. Arah kebijakan DAK Bidang Infrastruktur Irigasi adalah mempertahankan dan meningkatkan kinerja layanan jaringan irigasi/rawa kewenangan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam rangka mendukung pemenuhan sasaran Prioritas Nasional di Bidang Ketahanan Pangan khususnya Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN) Menuju Surplus Beras 10 Juta Ton Pada Tahun 2014. Untuk itu Pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK) Irigasi TA 2013 diprioritaskan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota penghasil padi yang berkontribusi pada 90% produksi beras nasional (ARAM III BPS, 2011) termasuk daerah tertinggal. Lingkup kegiatan: Diprioritaskan untuk kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dengan tidak menutup kemungkinan dimanfaatkan untuk kegiatan peningkatan jaringan irigasi. Untuk mengoptimalkan pemanfaatan DAK Irigasi, kegiatan SID dan O/P jaringan irigasi menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagai kegiatan komplementer. Sasaran: Alokasi DAK irigasi secara nasional dialokasikan untuk kegiatan perbaikan/peningkatan jaringan irigasi dalam rangka peningkatan kinerja layanan irigasi pada 312.705 ha daerah irigasi yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota. Arah kebijakan DAK Bidang Infrastruktur Jalan adalah mempertahankan dan meningkatkan kinerja pelayanan prasarana jalan provinsi, kabupaten dan kota serta menunjang aksesibilitas dan 144 Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2013| Buku I – Bab VI Pembiayaan Pembangunan
keterhubungan wilayah (domestic connectivity) dalam mendukung pengembangan koridor ekonomi wilayah/kawasan. Lingkup kegiatan: (i) pemeliharaan berkala jalan dan jembatan yang kewenangan pengaturannya oleh pemerintah provinsi/kabupaten/ kota; (ii) peningkatan dan pembangunan jalan yang kewenangan pengaturannya oleh pemerintah provinsi/kabupaten/kota; (iii) penggantian dan pembangunan jembatan yang kewenangan pengaturannya oleh pemerintah provinsi/kabupaten/kota. Sasaran: (i) meningkatkan kondisi jalan provinsi dari 51% menjadi 53.5%; dan (ii) meningkatkan kondisi jalan kabupaten/kota dari 54% menjadi 55%. Arah kebijakan DAK Bidang Keselamatan Transportasi Darat adalah meningkatkan kualitas pelayanan terutama keselamatan bagi pengguna transportasi jalan di propinsi, kabupaten/kota guna menurunkan tingkat fatalitas (jumlah korban meninggal) akibat kecelakaan lalu lintas secara bertahap sebesar 20% pada akhir tahun 2014 dan menurunkan jumlah korban luka-luka sebesar 50% hingga akhir tahun 2014. Lingkup kegiatan: meliputi: (i) pengadaan dan pemasangan fasilitas keselamatan transportasi darat; dan (ii) pengadaan dan pemasangan alat pengujian kendaraan bermotor. Sasaran: adalah mengurangi tingkat fatalitas korban kecelakaan lalu lintas (angka kematian) dari 5.8% hingga 3.4% per tahun. VI. KELOMPOK DAK BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN TERDIRI ATAS DAK BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN. Arah kebijakan DAK Bidang Perumahan dan Permukiman adalah Meningkatkan penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) perumahan dan kawasan permukiman dalam rangka menstimulan pembangunan perumahan dan permukiman bagi Masyarakat Berpenghasilan Menengah dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBM/R) di Kabupaten/Kota termasuk kawasan tertinggal, rawan air dan rawan sanitasi. Lingkup kegiatan: Membantu daerah dalam mendanai kebutuhan fisik infrastruktur perumahan dan permukiman dalam rangka mencapai Standar Pelayanan Minimal (SPM) meliputi: (i) Penyediaan jaringan pipa air minum; (ii) Sarana air limbah komunal; (iii) Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST); (iv)Jaringan distribusi listrik; dan (v) Penerangan jalan umum. Sasaran: Terfasilitasinya Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan dan Permukiman sebanyak 31.500 unit atau 35% dari total kebutuhan sebesar 90.000 unit. Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2013| Buku I – Bab VI Pembiayaan Pembangunan 145
Page 1 and 2:
RENCANA RANCANGAN KERJA PEMERINTAH
Page 3 and 4:
DAFTAR ISI RINGKASAN EKSEKUTIF ....
Page 5:
DAFTAR TABEL TABEL 2.1 KEMAJUAN PEM
Page 9 and 10:
RINGKASAN EKSEKUTIF 1. KINERJA PEMB
Page 11 and 12:
pertumbuhan ekonomi dan ketahanan f
Page 13 and 14:
dalam kerangka Masterplan Percepata
Page 15 and 16:
MP3EI merupakan produk dari hasil k
Page 17 and 18:
Maluku-Papua-Papua Barat. Pengemban
Page 19 and 20:
lahan gambut telah disusun Strategi
Page 21 and 22:
4,0 pada tahun 2013. Perbaikan kine
Page 23 and 24:
dengan wilayah pantai barat Sumater
Page 25 and 26:
ISU STRATEGIS 2011 2012 2013 b. Ras
Page 27 and 28:
ISU STRATEGIS 2011 2012 2013 b) Kla
Page 29 and 30:
BAB I PENDAHULUAN ELA Pembangunan n
Page 31 and 32:
erpengaruh pada Negara Kesatuan Rep
Page 33 and 34:
BAB II KONDISI UMUM A. Pencapaian T
Page 35 and 36:
ditambah sisa yang tidak terlaksana
Page 37 and 38:
kapasitas 6,31 m3/detik di 28 provi
Page 39 and 40:
Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) samp
Page 41 and 42:
ahan pangan. Salah satu langkah yan
Page 43 and 44:
Provinsi Maluku dan Bali, serta pen
Page 45 and 46:
Soreang-Pasirkoja; (ii) telah dimul
Page 47 and 48:
ibu BOEPD. Sesuai arah kebijakan en
Page 49 and 50:
(CEWS), serta Sistem Peringatan Din
Page 51 and 52:
kegiatan pada Prioritas Nasional 10
Page 53 and 54:
12. Bidang Politik, Hukum, Keamanan
Page 55 and 56:
terprogram dan berkesinambungan gun
Page 57 and 58:
15. Pelaksanaan MP3EI Pelayanan Ter
Page 59 and 60:
3. Mempercepat peningkatan kemampua
Page 61 and 62:
GAMBAR 2.3 JUMLAH DAN NILAI PROGRAM
Page 63 and 64:
kemampuan aparatur pemerintah daera
Page 65 and 66:
4. Penanggulangan Kemiskinan Dalam
Page 67 and 68:
air tanah di daerah-daerah pusat in
Page 69 and 70:
TABEL 2.3 PERINGKAT KEMUDAHAN BERUS
Page 71 and 72:
dibandingkan dengan negara ASEAN, m
Page 73 and 74:
Percepatan Pembangunan Provinsi Pap
Page 75 and 76:
pembangunan industri pengolahan yan
Page 77 and 78:
BAB III KERANGKA EKONOMI MAKRO 2013
Page 79 and 80:
tidak menentu serta ketegangan poli
Page 81 and 82:
ekspor migas dan nonmigas yang meni
Page 83 and 84:
sebesar 6,8 persen, 3,0 persen, 9,2
Page 85 and 86:
4. Sasaran Ekonomi Makro Tahun 2013
Page 87 and 88:
TABEL 3.2 PERKEMBANGAN DAN PROYEKSI
Page 89 and 90:
BAB IV TEMA PEMBANGUNAN NASIONAL A.
Page 91 and 92:
GAMBAR 4.1 KERANGKA PIKIR PENYUSUNA
Page 93 and 94:
Birokrasi terus dilanjutkan untuk m
Page 95 and 96:
kepada tiga agenda yaitu (i) mengat
Page 97 and 98:
2. Tenaga kerja muda yang sudah ber
Page 99 and 100:
pangan di dalam negeri. Inflasi bah
Page 101 and 102: Sorong, Ogan Komering Ilir, Blora)
Page 103 and 104: peningkatan kapasitas sumber daya m
Page 105 and 106: menyebabkan tumpang tindih dalam pe
Page 107 and 108: dapat disahkan sehingga kendala sep
Page 109 and 110: BAB V PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONA
Page 111 and 112: (business process), pengembangan ma
Page 113 and 114: PRIORITAS 3: KESEHATAN SASARAN : 1.
Page 115 and 116: keamanan, khasiat/manfaat dan mutu
Page 117 and 118: . Peningkatan efisiensi distribusi
Page 119 and 120: Baku dan jaringan distribusi termas
Page 121 and 122: transaksi yang tidak perlu, 3. Mela
Page 123 and 124: pertambangan dengan regulasi penduk
Page 125 and 126: 2. Pengendalian pencemaran dan keru
Page 127 and 128: ARAH KEBIJAKAN: Percepatan pembangu
Page 129 and 130: ARAH KEBIJAKAN: 1. Peningkatan kesa
Page 131 and 132: Ketenagakerjaan SASARAN : ARAH KEBI
Page 133 and 134: 3. Perbaikan dan peningkatan kualit
Page 135 and 136: dalam Buku II. Sinergi antar bidang
Page 137 and 138: dilakukan melalui pengembangan infr
Page 139 and 140: BAB VI PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN A. Ke
Page 141 and 142: lebih akuntabel. 5. Bantuan Sosial
Page 143 and 144: angka pelaksanaan desentralisasi. T
Page 145 and 146: Arah Kebijakan Dana Alokasi Khusus
Page 147 and 148: Regrouping bidang dilakukan berdasa
Page 149 and 150: Sasaran tahun 2013 sebagai berikut:
Page 151: KIE Kit; (iv) Penyediaan Bina Kelua
Page 155 and 156: angka peningkatan produksi bahan pa
Page 157 and 158: Meningkatnya sarana dan prasarana p
Page 159 and 160: sarana transportasi perairan/kepula
Page 161 and 162: P2D2 bertujuan untuk meningkatkan m
Page 163 and 164: BAB VII PENUTUP A. KAIDAH PELAKSANA
Page 165: dekonsentrasi yang diterima pemerin
show all

BUKU I RKP 2013 - Bappeda

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?