BUKU I RKP 2013 - Bappeda

(v)Tersedianya armada dan alat penangkapan ikan yang diijinkan dan
ramah lingkungan; (vi)Beroperasinya pasar ikan tradisional/depo
pemasaran, serta meningkatnya penggunaan sarana pengangkutan
ikan dalam rangka pelaksanaan cold chain system; (vii) Meningkatnya
prasarana pos pengawasan, serta sarana pengawasan untuk Kelompok
Masyarakat Pengawas (Pokmaswas); (viii) Meningkatnya sarana dan
prasarana dasar perikanan di pulau-pulau kecil serta Kawasan
Konservasi Perairan Daerah (KKPD); (ix) Tersedia dan beroperasinya
pos dan sarana penyuluhan perikanan; (x) Tersedia dan
beroperasinya sarana pengolahan data dan statistik perikanan di
kabupaten/kota.
X. KELOMPOK BIDANG DAK KEHUTANAN TERDIRI ATAS DAK
BIDANG KEHUTANAN.
Arah kebijakan DAK Bidang Kehutanan adalah pada peningkatan
fungsi Daerah Aliran Sungai (DAS) terutama di daerah hulu dalam
rangka mempertahankan dan meningkatkan daya dukung wilayah,
mendukung komitmen presiden dalam penurunan emisi gas rumah
kaca sebesar 26% dengan usaha sendiri dan sampai dengan 41%
dengan dukungan internasional pada tahun 2020 sebagaimana
tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang
Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK).
Selain itu, DAK Bidang Kehutanan diarahkan untuk meningkatkan tata
kelola kehutanan melalui pembentukan, operasionalisasi dan
perkuatan KPHP dan KPHL yang menjadi tanggungjawab
kabupaten/kota.
Lingkup kegiatan: (i) Rehabilitasi hutan lindung dan lahan kritis di
luar kawasan hutan (termasuk hutan rakyat, penghijauan lingkungan,
turus jalan), kawasan mangrove, hutan pantai, Tahura dan Hutan
Kota; (ii) Pengelolaan Tahura dan Hutan Kota termasuk pengamanan
hutan; (iii) Pemeliharaan tanaman hasil rehabilitasi tahun
sebelumnya; (iv) Pembangunan dan pemeliharaan bangunan sipil
teknis (bangunan Konservasi Tanah dan Air/KTA) yang meliputi dam
penahan, dam pengendali, gully plug, sumur resapan, embung dan
bangunan konservasi tanah dan air lainnya; (v) Peningkatan
penyediaan sarana dan prasarana pengamanan hutan; (vi)
Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana penyuluhan
kehutanan; (vii) Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana
operasionalisasi KPH.
Sasaran yang akan dicapai DAK Bidang Kehutanan tahun 2013 adalah
terehabilitasinya lahan kritis di dalam dan di luar kawasan hutan
seluas 180.000 ha di: (i) Kawasan hutan lindung yang terdegradasi,
Tahura dan Hutan Kota; (ii) Hutan produksi yang tidak dibebani hak;
(iii) Kawasan hutan yang telah ditunjuk sebagai KPH; (iv) Lahan kritis
di luar kawasan (termasuk hutan rakyat, penghijauan lingkungan,
turus jalan); (v) Kawasan mangrove dan hutan pantai; (vi)
148 Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2013| Buku I – Bab VI Pembiayaan Pembangunan