BUKU I RKP 2013 - Bappeda

P2D2 bertujuan untuk meningkatkan monitoring, pelaporan, penguatan
mekanisme verifikasi output DAK di bidang infrastruktur, serta
penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas pelaksana DAK di
daerah. Manfaat yang ingin diperoleh dalam P2D2 adalah terlaksananya
peningkatan akuntabilitas dan pelaporan DAK Bidang infrastruktur
meliputi pelaporan keuangan dan teknis, serta tersusunnya mekanisme
monitoring dan verifikasi output yang efektif dan efisien.
Dana P2D2 itu sendiri merupakan bentuk penghargaan (insentif) kepada
daerah percontohan atas keberhasilannya dalam melaksanakan kegiatan
infrastruktur yang didanai melalui DAK dengan hasil (output) sesuai
dengan kriteria yang telah ditetapkan (eligible). Adapun jumlah alokasi
insentif yang akan diberikan adalah sebesar maksimal 10 % (sepuluh
persen) dari eligible output yang ditetapkan berdasarkan hasil verifikasi
output yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan (BPKP).
Adapun kriteria eligible output adalah sebagai berikut:
a. Realisasi pembangunan fisik proyek pada Sertifikat Penyelesaian
Konstruksisesuai dengan desain teknis dan spesifikasi teknisdari
Petunjuk Teknis Pelaksanaan DAK Bidang Infrastruktur yang
dikeluarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum;
b. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sesuai dengan
Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 (beserta perubahannya);
c. Pelaksanaan pembangunan fisik proyek sesuai dengan Petunjuk
Teknis terkait Pengamanan Lingkungan dan Sosial (Environment
and Social Safeguards) yang dikeluarkan oleh Kementerian
Pekerjaan Umum;
d. Tercantum pada daftar subproyek yang disampaikan oleh
pemerintah daerah percontohan kepada BPKP untuk kemudian
diverifikasi;
e. Nilai subproyek tidak melebihi $400.000 atau nilai yang setara;
f. Dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang telah menyampaikan
Commitment Letter.
5. Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
Sesuai dengan PP No.38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan, penyelenggaraan pendidikan dasar merupakan urusan
daerah. Oleh sebab itu, pada tahun 2013 dana BOS akan tetap
dialokasikan sebagai dana penyesuaian. Dana BOS dialokasikan untuk
mendukung penyelenggaraan pendidikan dasar sebagai urusan daerah
melalui penyaluran BOS ke RKUD Provinsi, untuk selanjutnya diteruskan
ke sekolah dengan mekanisme hibah.
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah dana yang digunakan
terutama untuk biaya non personalia bagi satuan pendidikan dasar
sebagai pelaksana program wajib belajar, dan dapat dimungkinkan untuk
mendanai beberapa kegiatan lain sesuai petunjuk teknis Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan. Pemberian dana BOS bertujuan untuk
Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2013| Buku I – Bab VI Pembiayaan Pembangunan 153