BUKU I RKP 2013 - Bappeda

More documents

Recommendations

Info

penyerapan DAK, kualitas belanja daerah serta pertanggungjawaban keuangan daerah makin meningkat. 3. RUU Aparatur Sipil Negara (ASN) disusun dalam rangka untuk pembenahan SDM Aparatur secara mendasar untuk menggantikan UU No. 43/1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan. Di samping itu, pemerintah telah menerbitkan kebijakan moratorium Penerimaan PNS melalui Peraturan Bersama antara Menteri PAN & RB, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Keuangan tentang Penundaan Sementara Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil. Kebijakan ini berlaku mulai 1 September 2011 sampai dengan 31 Desember 2012. Pada tahun 2012 ditargetkan dapat dilatih sebanyak 4.125 SDM tenaga Analisis Jabatan di K/L dan Pemda. 4. Sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan melalui pengkajian terhadap 9000 Perda, dimana ditemukan 351 Perda bermasalah. Pada tahun 2012, ditargetkan dilakukan kajian terhadap 3000 Perda dan terdapat rekomendasi tindak lanjut dari hasil pengkajian tersebut baik disetujui, direvisi, maupun dibatalkan. 5. Hingga tahun 2011 telah ditetapkan 15 Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk diterapkan dan menjadi acuan penyediaan pelayanan publik dasar di daerah. Hingga saat ini telah terakumulasi 10 SPM yang telah disosialisasikan dan difasilitasi penerapannya di daerah. Selain itu, telah diterbitkan SE Kemendagri No. 100/1023/SJ tentang Percepatan Pelaksanaan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Daerah. Pada tahun 2012 ditargetkan penerapan 9 SPM di lingkup Urusan Pemerintahan Daerah I dan 6 SPM di lingkup Urusan Pemerintahan Daerah II. 6. Sampai tahun 2011, telah dibentuk 420 pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) di instansi pemerintah daerah, dan selanjutnya terus ditingkatkan kualitasnya, baik aspek SDM, pemanfaatan TIK, penyederhanaan prosedur dan kepastian dalam pelayanan. Pada tahun 2012, diperkuat dengan penyusunan sistem pengaduan pelayanan, penerapan replikasi inovasi pelayanan publik, dan pemeringkatan pelayanan publik di K/L dan Pemda sebagai best practices penyelenggaraan pelayanan. 7. Dalam hal penataan administrasi penduduk melalui pengembangan Sistem Adminstrasi Kependudukan (SAK), dari target 67,29 juta penduduk di 497 kabupaten/kota pada tahun 2011, perekaman e-KTP sampai dengan tanggal 12 April 2012 adalah sebanyak 57.561.894 penduduk, sedangkan e-KTP yang telah diterbitkan sampai dengan tanggal 11 April 2012 yaitu sebanyak 9.671.575 lembar e-KTP. Nomor Induk Kependudukan (NIK) bagi setiap penduduk yang ditargetkan terlaksana di 497 kab/kota, telah diberikan kepada penduduk di 497 kab/kota, dengan perincian pada tahun 2010 sebanyak 330 kab/kota dan tahun 2011 sebanyak 167 kab/kota. Pada tahun 2012, ditargetkan terbitnya e-KTP untuk 100,51 juta jiwa di 300 kab/kota dan 26 Rencana Kerja Pemerintah Tahun <strong>2013</strong>| Buku I – Bab II Kondisi Umum
ditambah sisa yang tidak terlaksana di tahun 2011 sejumlah 40 juta jiwa. 2. Pendidikan Partisipasi pendidikan penduduk di semua jenjang terus meningkat. Pada tahun 2010 rata-rata lama sekolah penduduk mencapai 7,92 tahun, meningkat dari 7,24 tahun pada tahun 2004. Jika capaian ini dapat terus ditingkatkan, maka pada tahun 2012 capaian rata-rata lama sekolah diperkirakan akan mencapai 8 tahun. Dalam rangka menyediakan layanan pendidikan dasar yang merata, pada tahun 2011 telah disediakan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk seluruh siswa SD/MI/Salafiyah Ula dan SMP/MTs/Salafiyah Wustha untuk lebih dari 42,1 juta orang. Guna mendukung penuntasan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, Pemerintah menaikkan satuan biaya program BOS pada jenjang SD/MI/Salafiyah Ula dari Rp 397 ribu (kabupaten) dan Rp 400 ribu (kota) pada periode 2009-2011 menjadi Rp 580 ribu/siswa/tahun pada tahun 2012, yang mencakup 31,32 juta siswa. Adapun pada jenjang SMP/MTs/Salafiyah Wustha satuan biaya dinaikkan dari Rp 570 ribu (kabupaten) dan Rp 575 ribu (kota) menjadi Rp 710 ribu/siswa/tahun, yang mencakup 13,38 juta siswa. Kesenjangan partisipasi pendidikan antar kelompok sosial ekonomi menurun sejalan dengan penerapan kebijakan pro poor secara penuh melalui peningkatan jumlah penerima bantuan siswa miskin. Pada tahun 2011, jumlah penerima bantuan siswa miskin di semua jenjang pendidikan hampir mencapai 8,2 juta siswa. Pemberian bantuan siswa miskin telah menurunkan persentase jumlah siswa putus sekolah dan lulusan tidak melanjutkan. Distribusi jumlah penerima bantuan siswa miskin di daerah tertinggal, terpencil, kawasan nelayan, dan daerah sentra pengirim tenaga kerja Indonesia (TKI) ditingkatkan untuk mempercepat peningkatan partisipasi siswa serta mengurangi kesenjangan dengan daerah yang lebih maju. Dalam rangka memberikan layanan pendidikan yang bermutu, pemerintah telah membangun sarana dan prasarana pendidikan secara memadai, termasuk rehabilitasi ruang kelas rusak berat. Data Kemdikbud tahun 2011 menunjukkan bahwa masih terdapat sekitar 173.344 ruang kelas jenjang SD dan SMP dalam kondisi rusak berat. Untuk itu, pada tahun 2011 telah dilakukan rehabilitasi 19.325 ruang kelas jenjang SD/MI dan 5.205 ruang kelas jenjang SMP/MTs dalam kondisi rusak berat. Kegiatan rehabilitasi ini dilanjutkan pada tahun 2012 dengan mencakup 137.509 ruang kelas jenjang SD/MI dan 44.826 ruang kelas jenjang SMP/MTs sehingga diperkirakan seluruh ruang kelas jenjang pendidikan dasar yang dalam kondisi rusak berat dapat tuntas pada tahun 2012. Jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan terus ditingkatkan. Rencana Kerja Pemerintah Tahun <strong>2013</strong>| Buku I – Bab II Kondisi Umum 27
Page 1 and 2: RENCANA RANCANGAN KERJA PEMERINTAH
Page 3 and 4: DAFTAR ISI RINGKASAN EKSEKUTIF ....
Page 5: DAFTAR TABEL TABEL 2.1 KEMAJUAN PEM
Page 9 and 10: RINGKASAN EKSEKUTIF 1. KINERJA PEMB
Page 11 and 12: pertumbuhan ekonomi dan ketahanan f
Page 13 and 14: dalam kerangka Masterplan Percepata
Page 15 and 16: MP3EI merupakan produk dari hasil k
Page 17 and 18: Maluku-Papua-Papua Barat. Pengemban
Page 19 and 20: lahan gambut telah disusun Strategi
Page 21 and 22: 4,0 pada tahun 2013. Perbaikan kine
Page 23 and 24: dengan wilayah pantai barat Sumater
Page 25 and 26: ISU STRATEGIS 2011 2012 2013 b. Ras
Page 27 and 28: ISU STRATEGIS 2011 2012 2013 b) Kla
Page 29 and 30: BAB I PENDAHULUAN ELA Pembangunan n
Page 31 and 32: erpengaruh pada Negara Kesatuan Rep
Page 33: BAB II KONDISI UMUM A. Pencapaian T
Page 37 and 38: kapasitas 6,31 m3/detik di 28 provi
Page 39 and 40: Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) samp
Page 41 and 42: ahan pangan. Salah satu langkah yan
Page 43 and 44: Provinsi Maluku dan Bali, serta pen
Page 45 and 46: Soreang-Pasirkoja; (ii) telah dimul
Page 47 and 48: ibu BOEPD. Sesuai arah kebijakan en
Page 49 and 50: (CEWS), serta Sistem Peringatan Din
Page 51 and 52: kegiatan pada Prioritas Nasional 10
Page 53 and 54: 12. Bidang Politik, Hukum, Keamanan
Page 55 and 56: terprogram dan berkesinambungan gun
Page 57 and 58: 15. Pelaksanaan MP3EI Pelayanan Ter
Page 59 and 60: 3. Mempercepat peningkatan kemampua
Page 61 and 62: GAMBAR 2.3 JUMLAH DAN NILAI PROGRAM
Page 63 and 64: kemampuan aparatur pemerintah daera
Page 65 and 66: 4. Penanggulangan Kemiskinan Dalam
Page 67 and 68: air tanah di daerah-daerah pusat in
Page 69 and 70: TABEL 2.3 PERINGKAT KEMUDAHAN BERUS
Page 71 and 72: dibandingkan dengan negara ASEAN, m
Page 73 and 74: Percepatan Pembangunan Provinsi Pap
Page 75 and 76: pembangunan industri pengolahan yan
Page 77 and 78: BAB III KERANGKA EKONOMI MAKRO 2013
Page 79 and 80: tidak menentu serta ketegangan poli
Page 81 and 82: ekspor migas dan nonmigas yang meni
Page 83 and 84: sebesar 6,8 persen, 3,0 persen, 9,2
Page 85 and 86:
4. Sasaran Ekonomi Makro Tahun 2013
Page 87 and 88:
TABEL 3.2 PERKEMBANGAN DAN PROYEKSI
Page 89 and 90:
BAB IV TEMA PEMBANGUNAN NASIONAL A.
Page 91 and 92:
GAMBAR 4.1 KERANGKA PIKIR PENYUSUNA
Page 93 and 94:
Birokrasi terus dilanjutkan untuk m
Page 95 and 96:
kepada tiga agenda yaitu (i) mengat
Page 97 and 98:
2. Tenaga kerja muda yang sudah ber
Page 99 and 100:
pangan di dalam negeri. Inflasi bah
Page 101 and 102:
Sorong, Ogan Komering Ilir, Blora)
Page 103 and 104:
peningkatan kapasitas sumber daya m
Page 105 and 106:
menyebabkan tumpang tindih dalam pe
Page 107 and 108:
dapat disahkan sehingga kendala sep
Page 109 and 110:
BAB V PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONA
Page 111 and 112:
(business process), pengembangan ma
Page 113 and 114:
PRIORITAS 3: KESEHATAN SASARAN : 1.
Page 115 and 116:
keamanan, khasiat/manfaat dan mutu
Page 117 and 118:
. Peningkatan efisiensi distribusi
Page 119 and 120:
Baku dan jaringan distribusi termas
Page 121 and 122:
transaksi yang tidak perlu, 3. Mela
Page 123 and 124:
pertambangan dengan regulasi penduk
Page 125 and 126:
2. Pengendalian pencemaran dan keru
Page 127 and 128:
ARAH KEBIJAKAN: Percepatan pembangu
Page 129 and 130:
ARAH KEBIJAKAN: 1. Peningkatan kesa
Page 131 and 132:
Ketenagakerjaan SASARAN : ARAH KEBI
Page 133 and 134:
3. Perbaikan dan peningkatan kualit
Page 135 and 136:
dalam Buku II. Sinergi antar bidang
Page 137 and 138:
dilakukan melalui pengembangan infr
Page 139 and 140:
BAB VI PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN A. Ke
Page 141 and 142:
lebih akuntabel. 5. Bantuan Sosial
Page 143 and 144:
angka pelaksanaan desentralisasi. T
Page 145 and 146:
Arah Kebijakan Dana Alokasi Khusus
Page 147 and 148:
Regrouping bidang dilakukan berdasa
Page 149 and 150:
Sasaran tahun 2013 sebagai berikut:
Page 151 and 152:
KIE Kit; (iv) Penyediaan Bina Kelua
Page 153 and 154:
keterhubungan wilayah (domestic con
Page 155 and 156:
angka peningkatan produksi bahan pa
Page 157 and 158:
Meningkatnya sarana dan prasarana p
Page 159 and 160:
sarana transportasi perairan/kepula
Page 161 and 162:
P2D2 bertujuan untuk meningkatkan m
Page 163 and 164:
BAB VII PENUTUP A. KAIDAH PELAKSANA
Page 165:
dekonsentrasi yang diterima pemerin
show all

BUKU I RKP 2013 - Bappeda

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?