BUKU I RKP 2013 - Bappeda

12. Bidang Politik,
Hukum,
Keamanan
dan
Pertahanan
Politik. Demokrasi Indonesia sudah melewati sejumlah ujian tidak ringan
sejak penyelenggaraan pemilu nasional terakhir 2009, baik berupa
permasalahan dari sisi kebebasan sipil, hak-hak politik maupun lembaga
demokrasi, termasuk persoalan sengketa antar kelompok masyarakat
dalam kehidupan sosial politik dan konflik pasca pemilukada, ancaman
terorisme, persoalan partisipasi masyarakat sipil, maupun persoalan fungsi
parpol. Pada tahun 2013, di tengah berbagai realitas sosial politik yang ada,
Indonesia bersiap memasuki pemilu 2014 dengan segala kompleksitas dan
dinamika penyelenggaraannya.
Kebebasan sipil berada pada tingkat yang relatif sangat baik, dengan
pengecualian sejumlah tindakan kekerasan sektarian dan konflik agraria
yang mendapat sorotan luas, karena adanya penghilangan nyawa orang,
pembakaran rumah ibadah, dan sebagainya. Pemenuhan hak-hak politik
warga membaik walaupun masih terganggu oleh hak memilih dan dipilih
yang bermasalah pada pemilu nasional dan daerah. Kinerja lembaga
demokrasi lebih rendah dibandingkan kinerja pada aspek kebebasan sipil.
Kinerja yang lebih rendah ini salah satunya disumbang oleh masih
rendahnya kapasitas dan kredibilitas partai politik seperti digambarkan
oleh data indeks demokrasi Indonesia (IDI) tahun 2009.
Ada gap besar antara aspek Kebebasan Sipil dengan Hak Politik dan
Lembaga Demokrasi yang secara umum terjadi di hampir semua provinsi.
Angka indeks menunjukkan tingkat kebebasan Sipil yang sangat tinggi,
tidak diimbangi dengan kemampuan lembaga demokrasi, yang masih
sangat lemah. Warga sangat aktif melaporkan keluhan-keluhan merupakan
civil discontent. Jika civil discontent ini tidak mampu direspon dengan baik
oleh lembaga demokrasi dan pemenuhan hak politik, akan bisa bergulir ke
yang lain-lain yang lebih merepotkan, seperti etnik, agama, regional
discontent Jika gap terus menerus tinggi, Pemerintah dan masyarakat
harus bersiap-siap untuk munculnya berbagai discontent tersebut.
Hukum. Dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi peraturan
perundang-undangan, telah dilakukan pengkajian terhadap 9000 Perda.
Dari hasil kajian tersebut ditemukan sebanyak 351 Perda bermasalah.
Pada tahun 2012, ditargetkan dilakukan kajian terhadap 3000 Perda dan
terdapat rekomendasi tindak lanjut dari hasil pengkajian tersebut baik
disetujui, direvisi, maupun dibatalkan.
Pencapaian dalam kurun waktu tahun 2012 terkait perlindungan hukum,
diperlihatkan melalui pelaksanaan UU No, 16 Tahun 2011 tentang Bantuan
Hukum. Penyediaan jaminan pelayanan terhadap masyarakat miskin yang
menghadapi masalah hukum dikelola oleh Kementerian Hukum dan HAM
untuk disalurkan melalui organisasi penyedia jasa bantuan hukum yang
telah terakreditasi dan lolos verifikasi.
Di samping itu, untuk meningkatkan kualitas peraturan perundangundangan
khususnya di tingkat peraturan daerah maka pada tahun 2011
telah dilakukan fasilitasi perancangan peraturan daerah. Melalui
penghimpunan dan pengkajian telah dihimpun/dikaji sebanyak 393
Peraturan Daerah dan juga telah dilakukan kunjungan ke 25
Provinsi/Kabupaten/Kota untuk melakukan konsultasi dan pendampingan
Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2013| Buku I – Bab II Kondisi Umum 45