BUKU I RKP 2013 - Bappeda

menyebabkan tumpang tindih dalam pelaksanaan berbagai proses
yang dibutuhkan menjelang pemilu 2014. Oleh karena itu,
penyelenggaraan pemilu akan memberi perhatian pada peraturan
perundangannya, manajemen pelaksanaan, kelembagaan, dan sumber
daya manusia serta proses penganggarannya.
10. Reformasi
Birokrasi dan
Tata Kelola
Reformasi birokrasi dan tata kelola terus ditingkatkan dalam tahun
2011 dan 2012 dengan berpedoman pada Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010-2025 dan Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014.
Sampai dengan tahun 2011, sebanyak 16 Kementerian/Lembaga
(K/L) telah melaksanakan RB dan 20 K/L sedang dalam proses
persetujuan oleh Komite Pengarah Reformasi Birokrasi. Pada tahun
2012, diharapkan K/L yang telah mengusulkan pelaksanaan Reformasi
Birokrasi dapat diproses. Sedangkan pelaksanaan reformasi birokrasi
di daerah, dimulai di 33 provinsi, 33 kabupaten dan 33 kota.
Reformasi birokrasi di daerah sejalan dengan pemantapan penataan
otonomi daerah agar kapasitas penyelenggaraan pemerintahan daerah
makin meningkat, khususnya dalam pengelolaan pemerintahan dan
pembangunan.
Dalam rangka percepatan penerapan Standar Pelayanan Minimal
(SPM) pada tahun 2011 telah diterbitkan 15 SPM dan pada tahun 2012
dapat diterapkan di daerah.
Pembinaan dana perimbangan dan pengelolaan anggaran daerah terus
ditingkatkan agar terwujud kualitas belanja daerah. Ditempuh pula
pembinaan dan fasilitasi pertanggungjawaban serta pengawasan
keuangan daerah, untuk pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel
menuju tercapainya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas audit
BPK.
Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN,
pemerintah telah menerbitkan Inpres Nomor 9 Tahun 2011 tentang
Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, sebagai salah
satu upaya untuk melaksanakan United Nation Convention Against
Corruption (UNCAC).
Selanjutnya pada tahun 2012, diterbitkan Inpres Nomor 17 Tahun
2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun
2012. Jumlah aksi yang tertuang dalam Inpres Nomor 17/2011 adalah
106 aksi dengan 13 fokus kegiatan; dan 6 strategi dengan melibatkan
24 kementerian/lembaga, dengan titik berat pada Strategi Pencegahan
sebanyak 82 aksi. Dengan upaya ini diharapkan skor Indeks Persepsi
Korupsi (IPK) Indonesia dapat meningkat dari 3,0 pada tahun 2011
menjadi 3,2 pada tahun 2012, lihat Gambar 4.10.
Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2013| Buku I – Bab IV Tema Pembangunan Nasional 97