BUKU I RKP 2013 - Bappeda

ARAH KEBIJAKAN:
Percepatan pembangunan daerah tertinggal, terdepan, terluar, serta
percepatan pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat memerlukan
dukungan dari lintas sektor.
Arah kebijakan dalam rangka percepatan pembangunan daerah tertinggal
adalah pengembangan perekonomian lokal di daerah tertinggal melalui
peningkatan kapasitas, produktivitas dan industrialisasi berbasis komoditas
unggulan lokal secara berkesinambungan beserta sarana prasarana
pendukungnya yang dijabarkan ke dalam upaya-upaya sebagai berikut:
1. Pengembangan ekonomi lokal di daerah tertinggal untuk
mengoptimalkan potensi unggulan melalui pendekatan klaster;
2. Penguatan kelembagaan masyarakat dan pemerintah daerah dalam
pengelolaan sumberdaya lokal di daerah tertinggal;
3. Peningkatan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau di
daerah tertinggal;
4. Peningkatan pelayanan pendidikan yang berkualitas di daerah
tertinggal;
5. Peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur daerah tertinggal serta
peningkatan aksesibilitas daerah tertinggal dengan pusat-pusat
pertumbuhan.
Untuk mewujudkan perbatasan sebagai halaman depan negara yang
memiliki fungsi dan nilai strategis terhadap kedaulatan negara, pertahanan,
dan keamanan maka pengelolaan batas wilayah negara dan pengembangan
kawasan perbatasan akan diarahkan beberapa upaya-upaya strategis
sebagai berikut:
1. Penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang menghubungkan
kecamatan terluar perbatasan dan PPKT (lokasiprioritas) dengan Pusat
Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) dan pusat pertumbuhan lainnya;
2. Pemberian kemudahan regulasi pengangkutan bahan makanan pokok
dan barang kebutuhan sehari-hari untuk masyarakat di kecamatan
terluar perbatasan dan PPKT (lokasi prioritas) yang terisolasi;
3. Pengembangan sistem keberlanjutan pengadaan logistik (stok pangan)
di kecamatan terluar perbatasan dan PPKT (lokasi Prioritas) yang
terisolasi;
4. Penyusunan rencana strategis (cetak biru) dan rencana detil tata ruang
kecamatan lokasi prioritas dan PPKT;
5. Pengembangan Potensi Laut dan Potensi Darat dengan dukungan
infrastruktur ekonomi dan pemerintahan di Kecamatan Lokasi Prioritas
dan PPKT;
6. Penyediaan bangunan sekolah yang memadai beserta kelengkapan
sarana belajar mengajar, penyediaan tenaga pengajar berkualitas
beserta insentifnya (rumah dinas, tunjangan khusus) di kecamatan
terluar perbatasan dan PPKT, dan pembangunan sekolah satu atap
berasrama di kecamatan-kecamatan terluar perbatasan dan PPKT
(Lokasi Prioritas);
7. Penyediaan tenaga kesehatan berkualitas beserta insentifnya (rumah
dinas, tunjangan khusus), pembangunan puskesmas rawat inap di
kecamatan terluar perbatasan dan PPKT (lokasi prioritas);
Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2013| Buku I – Bab V Prioritas Pembangunan Nasional 119