BUKU I RKP 2013 - Bappeda

Dalam konteks otonomi khusus baik Provinsi Papua, Papua Barat ataupun
Provinsi Aceh, masih mendapatkan tambahan pembagian Dana Bagi Hasil
Sumber Daya Alam dari sektor Migas.
Arah kebijakan dari Dana Otonomi Khusus Papua, Provinsi Papua Barat dan
Provinsi Aceh Tahun 2013 adalah:
1. Meningkatkan kualitas rencana penggunaan dana Otonomi Khusus
Papua, Provinsi Papua Barat dan Provinsi Aceh;
2. Meningkatkan pengawasan atas penggunaan dana-dana tersebut, melalui
monitoring, evaluasi dan pemeriksaan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
Sesuai dengan Pasal 183 UU No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh,
Dana Otsus Aceh diarahkan penggunaanya bagi pembangunan dan
pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan
kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial dan kesehatan.
Pembangunan dapat dilakukan sepanjang wilayah bersangkutan dalam
batas wilayah Aceh. Dana Otsus Aceh diberlakukan selama 20 tahun sejak
tahun anggaran 2008, yakni setara 2 (dua) persen pagu DAU nasional untuk
tahun pertama hingga tahun kelima belas dan 1 (satu) persen pagu DAU
nasional untuk tahun keenam belas hingga kedua puluh. Dasar pemanfaatan
Dana Otsus Aceh harus memperhatikan keseimbangan kemajuan
pembangunan antarkabupaten/kota.
3. Dana
Penyesuaian
Dana Penyesuaian merupakan komponen dana transfer ke daerah yang
bertujuan untuk membantu daerah dalam rangka melaksanakan kebijakan
pemerintah pusat, penguatan desentralisasi fiskal, membantu mendukung
percepatan pembangunan di daerah, dan mendukung pencapaian atas target
nasional. Dana penyesuaian diberikan kepada daerah yang layak dengan
memenuhi kriteria-kriteria teknis tertentu. Dana Penyesuaian 2013 terdiri
dari:
1. Tunjangan Profesi Guru (TPG)
Tunjangan ini diberikan kepada Guru yang telah memiliki sertifikat
pendidik dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan sebagai penghargaan atas profesionalitasnya,
sesuai dengan kewenangannya.
2. Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD
Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD diberikan kepada guru yang
belum mendapatkan tunjangan profesi guru. Tujuannya adalah
meningkatkan kesejahteraan dari guru PNSD.
3. Dana Insentif Daerah (DID)
DID untuk tahun 2013 yang dialokasikan kepada Provinsi, Kabupaten
dan Kota untuk melaksanakan fungsi kependidikan dengan
mempertimbangkan kriteria daerah yang berprestasi yang telah
memenuhi kriteria utama, kriteria kinerja, dan batas minimal kelulusan.
4. Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (P2D2)
152 Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2013| Buku I – Bab VI Pembiayaan Pembangunan